slot gacor 24 jam

Berubah menjadi loli dan mainkan game

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Raja Tianjiu

Kebakaran Kapal Feri di Merak, ASDP Sebut Api Sudah Padam******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) membenarkan insiden kebakaransebuah kapalferi di Meraktak jauh dari Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (6/5).

Corporate Secretary PT ASDP Shelvy Arifin mengatakan kapal yang terbakar adalah KMP ROYCE 1 milik PT DLB.

" ...(terbakar) sekitar jam 15.45 WIB saat pelayaran dari merak menuju Bakauheni, Lampung," kata Shelvy dalam keterangan tertulis.

"Namun saat ini api telah dapat dipadamkan. Rencananya KMP ROYCE 1 akan disandarkan dan dievakuasi di Merak," katanya.

Shelvy mengatakan Tim Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), ASDP,  Basarnas dan instansi terkait telah berkoordinasi untuk segera membawa kapal sandar di Merak. Selanjutnya akan segera dilakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa.

Dari foto dan video yang beredar melalui aplikasi instan, tampak panumpang panik. Mereka sudah mengenakan jaket pelampung dan menunggu untuk dievakuasi.

Dari rekaman suara yang juga beredar, kapal yang terbakar adalah kapal yang dari Merak menuju Bakauheni. Api diduga berasal dari salah satu bus yang ikut menyeberang di kapal feri ini.

Video, foto dan rekaman yang beredar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya hingga kini.

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Gegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?******

Berbagai kegiatan atau acara besar sudah dilakukan seiring berakhirnya pandemi covid-19. Tak hanya pertandingan olahraga atau konser musik band lokal, penyanyi luar negeri pun sudah mulai melakukan konserbesar-besaran di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah konser boyband dan girl group asal Korea Selatan, NCT Dream dan Blackpink. Terbaru dan paling dinantikan adalah grup musik Coldplay yang bakal manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta pada 15 November mendatang.

Meski penyelenggaraan konser grup musik asal Inggris ini di Indonesia masih lama, tapi antusias masyarakat sudah sangat tinggi. Pasalnya, ini pertama kalinya Coldplay mengadakan konser di Indonesia sejak dibentuk pada 1996 lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser musik internasional ke Indonesia tak terlalu besar. Terlebih, kegiatan ini menjadi bagian sub sektor ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kontribusinya ke PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 6,98 persen. Berarti konser atau pertunjukkan musik yang hanya bagian dari itu, dampaknya relatif kecil karena di bawahnya," kata Bhima kepadaCNN Indonesia.com, Rabu (10/5).

Menurut Bhima, gelaran konser band internasional akan memberikan dampak setidaknya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini melihat harga tiketnya yang tidak murah.

"Ada efek pasca pandemi pengeluaran rekreasi masyarakat meningkat bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi termasuk acara konser musik. Masyarakat bosan selama pandemi sehingga setelah mobilitas longgar, langsung mengeluarkan belanja rekreasi," jelasnya.

Kendati, memang keuntungannya hanya akan terbagi di beberapa sektor saja, misalnya perhotelan, UMKM sekitar, dan penjual souvenir. Tapi keuntungan yang didapatkan sektor tersebut juga tergantung penyanyi yang didatangkan.

"Angkanya variatif tapi bisa sampai pendapatan total puluhan miliar per konser kalau artis yang tampil papan atas seperti Coldplay," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Batu Loncatan Promosi Indonesia

Cerita Sihir

Gegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?******

Berbagai kegiatan atau acara besar sudah dilakukan seiring berakhirnya pandemi covid-19. Tak hanya pertandingan olahraga atau konser musik band lokal, penyanyi luar negeri pun sudah mulai melakukan konserbesar-besaran di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah konser boyband dan girl group asal Korea Selatan, NCT Dream dan Blackpink. Terbaru dan paling dinantikan adalah grup musik Coldplay yang bakal manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta pada 15 November mendatang.

Meski penyelenggaraan konser grup musik asal Inggris ini di Indonesia masih lama, tapi antusias masyarakat sudah sangat tinggi. Pasalnya, ini pertama kalinya Coldplay mengadakan konser di Indonesia sejak dibentuk pada 1996 lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser musik internasional ke Indonesia tak terlalu besar. Terlebih, kegiatan ini menjadi bagian sub sektor ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kontribusinya ke PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 6,98 persen. Berarti konser atau pertunjukkan musik yang hanya bagian dari itu, dampaknya relatif kecil karena di bawahnya," kata Bhima kepadaCNN Indonesia.com, Rabu (10/5).

Menurut Bhima, gelaran konser band internasional akan memberikan dampak setidaknya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini melihat harga tiketnya yang tidak murah.

"Ada efek pasca pandemi pengeluaran rekreasi masyarakat meningkat bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi termasuk acara konser musik. Masyarakat bosan selama pandemi sehingga setelah mobilitas longgar, langsung mengeluarkan belanja rekreasi," jelasnya.

Kendati, memang keuntungannya hanya akan terbagi di beberapa sektor saja, misalnya perhotelan, UMKM sekitar, dan penjual souvenir. Tapi keuntungan yang didapatkan sektor tersebut juga tergantung penyanyi yang didatangkan.

"Angkanya variatif tapi bisa sampai pendapatan total puluhan miliar per konser kalau artis yang tampil papan atas seperti Coldplay," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Batu Loncatan Promosi Indonesia

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Staycation Demi Kontrak Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terjun langsung untuk melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi perpanjangan kontrak kerja.

"Hari ini tim pengawas ketenagakerjaan turun untuk meneliti kebenaran berita tersebut," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Anwar menyebut tim pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kabupaten Bekasi.

"Untuk perusahaannya belum dipastikan perusahaan apa. Kita akan telusuri perusahaan mana yang melakukan," sambungnya.

"Tentu jika benar terjadi pelecehan, maka dapat dilakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan atau korporasinya," tandas Anwar.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, tersebut. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang, Kamis (4/5).

"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]