voucher xl gratis

slot gacor x5000 382Jutaan kata 609584Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher xl gratis》

LRT Sempat Berasap di Stasiun Halim Kemarin Siang******

Jakarta, CNN Indonesia--

LRT Jabodebek sempat berasap diStasiun Halimpada Kamis (21/12) pukul 12.06 WIB.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan asap muncul bukan karena kebakaran.

"Yang terjadi adalah kendala pada sistem pengereman sarana (trainset) yang tidak bisa berfungsi optimal sehingga menimbulkan asap. Asap ini lah yang menyebabkan alarm kebakaran berbunyi," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (22/12).

Atas kejadian tersebut, LRT Jabodebek meminta maaf kepada pelanggan.

"Hal ini tentu menjadi evaluasi KAI bersama seluruh stakeholders agar layanan transportasi massal LRT Jabodebek terus menjadi andalan masyarakat dalam upaya mengurangi kemacetan di ibu kota," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：trik hoki slot、daftar judi online、bet303vip

Terkait：kayaqq、jam gacor slot pragmatic hari ini、cara meminjam uang di shopeepay、trislot96、qqcuan、slot slots、situs resmi game slot、togel uang kertas、gokutogel、nama situs slot gacor 2022

---

---

bab terbaru：masterjudibola（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08