cara meminjam uang di bca

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

Satgas UU Ciptaker Sosialisasikan Kemudahan Berusaha kepada IWAPI******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menggelar acara Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha di Jakarta, Rabu (5/7). Agenda tersebut difokuskan pada implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Acara ini dihadiri oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemudahan berusaha yang disediakan oleh undang-undang tersebut.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Ciptaker, Tina Talisa, menyampaikan dalam workshopini, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari tiga aspek penting terkait kemudahan berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Dia pun menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga secara konsisten menekankan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi negara.

"Pak Presiden sering mengulang dalam berbagai kesempatan bahwa UMKM merupakan tulang punggung bagi perekonomian Indonesia," ucapnya.

Workshopini dihadiri oleh sekitar 226 peserta dan mengundang tiga narasumber ahli yang memiliki keterkaitan langsung dengan NIB, sertifikasi halal, dan pengurusan SPP-PIRT. Narasumber pertama adalah Direktur Sistem Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM, Mochammad Firdaus.

Narasumber kedua adalah Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah. Sedangkan narasumber ketiga adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retno Anggrina Khalista Dewi.

Ketua Umum IWAPI, Dyah Anita Prihapsari, menyambut baik agenda workshoptersebut karena dapat secara efektif membantu membuka wawasan para pelaku usaha dalam upaya mengembangkan usahanya.

"Kegiatan hari ini bermanfaat jika ingin menjadi pengusaha yang baik perlu sabar, ulet, dan mampu melihat peluang yang ada," katanya.

Dia menambahkan, kemudahan yang dihadirkan UU Ciptaker dalam mengurus segala keperluan usaha seperti halnya NIB tidak hanya akan berdampak pada maraknya kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia. Menurutnya, kemudahan ini juga akan menambah kepercayaan diri pelaku usaha lama yang sebelumnya tidak memiliki NIB.

"Bagi mereka yang sudah memulai usahanya maka akan merasa lebih percaya diri lagi, karena dengan memiliki NIB artinya usahanya tersebut dapat diakui sebagai badan usaha,"pungkas Dyah.

Pegadaian Lotere Wanjie

297 Saham Perkasa, IHSG Ditutup Menguat di 6.796 Sore Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.796 pada Selasa (11/7). Indeks saham menguat 65,88 poin atau plus 0,98 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,68 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,48 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 214 terkoreksi, dan 229 lainnya stagnan. Terpantau sepuluh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang perkasa 2,88 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,04 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,97 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan melesat 1,66 persen.

Namun, bursa saham Eropa dominan lesu. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,35 persen, indeks CAC 40 di Prancis bangkit 0,42 persen, dan indeks DAX di Jerman jatuh 0,04 persen.

Sedangkan bursa Amerika ditutup hijau. Indeks S&P 500 tumbuh 0,24 persen, indeks NYSE plus 0,49 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Sempat Mundur, Bappebti Pastikan Bursa Kripto Meluncur Juli Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan bursa berjangka komoditikripto diluncurkan Juli 2023 ini.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menuturkan saat ini pihaknya akan mengecek kembali dokumen syarat meluncurnya bursa berjangka kripto.

"Ya (akan meluncur Juli). Intinya semua proses sudah dilalui. Saya akan me-review kembali apakah semua sudah sesuai dengan aturan, kelengkapan dokumentasi dan sebagai," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Jumat (7/7).

"Jika sudah, saya akan laporkan ke pak Mendag sebelum saya tanda tangan," jelasnya.

Proses peluncuran bursa kripto ini sejatinya mundur dari target Bappebti. Seharusnya bursa tersebut bisa diluncurkan sebelum Juni 2023.

Lihat Juga : Incar Dana Rp2,4 T, Cinema XXI Akan Melantai di Bursa

"Pak Menteri arahannya bursa kripto harus segera terbentuk, tenggat waktunya Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto ini sebuah kebutuhan. Kalau enggak ada bursa kripto, saya dikit-dikit sakit perut karena asam lambungnya naik," ungkapnya.

Saat itu, Didid menerangkan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui Bappebti dalam membentuk bursa kripto.

Menurutnya, target yang ditetapkan Zulhas soal bursa kripto realistis karena pihaknya sudah punya beberapa kriteria pembentukan bursa tersebut. Namun, ia menegaskan bukan hanya permasalahan membentuk bursa, melainkan perlu dibuat ekosistemnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

Roatex Indonesia, Penyedia Sistem Bayar Tol Tanpa Setop PHK Karyawan******

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) diklaim melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap hampir separuh karyawannya pada Selasa (11/7).

Kuasa Hukum Forum Karyawan Roatex Adi Sugiharto menyebut PHK ini dilakukan oleh direksi baru yang dipimpin tenaga kerja asing (TKA) bernama Attila Keszeg. Padahal, Adi menyebut bos anyar Roatex itu baru punya kartu izin tinggal terbatas (KITAS) di Indonesia per 14 Juni 2023.

Ia menegaskan direksi baru Roatex Indonesia tidak kompeten karena PHK yang dilakukan tak berdasarkan tolok ukur pasti. Bahkan, Adi mengklaim karyawan dipaksa menandatangani kesepakatan PHK dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi organisasi.

Adi mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kasus ini. Ia menyebut karyawan yang dipecat mayoritas ikut merintis proyek multi lane free flow (MLFF) alias tol tanpa sentuh. Bahkan, mereka menempati posisi penting di Departemen IT dan AI, Sentral Sistem, Penegakan Hukum MLFF, serta Legal.

Menurutnya, PHK ini bertentangan dengan sikap direksi baru Roatex yang sesumbar dan menjanjikan sistem tol tanpa sentuh bakal segera diimplementasikan di Indonesia.

"Ini kan aneh. Mau proyek ini (MLFF) cepat jalan, tapi karyawan yang paham proyeknya malah dipecat. Mereka juga bilang untuk efisiensi, tapi setelah pemecatan mau rekrut lebih banyak karyawan. Enggak nyambung," tegas Adi.

"Harusnya kan ada penilaian kerja, lalu kalau karyawan enggakperformada surat peringatan (SP) pertama, kedua, dan seterusnya. Gak bisa langsung pecat," sambungnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Direktur Utama Roatex Indonesia Attila Keszeg mengakui perusahaan telah melakukan langkah restrukturisasi.

Attila memaparkan restrukturisasi dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.

"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia

profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Attila.

Ia juga memastikan langkah tersebut dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT.

Attila lebih lanjut menjelaskan perusahaan sendiri mengundang talenta-talenta lokal dengan dengan berbagai keahlian untuk bergabung dan mengisi sejumlah posisi strategis

"Kami, Roatex Indonesia mengundang Anda, calon karyawan terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari sejarah jalan tol dan transportasi Indonesia," terang Attila.

"Untuk itu kami juga menggunakan perusahaan rekrutmen profesional (head hunter) untuk memastikan kami mendapatkan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tepat untuk mendukung fase operasional yang sangat penting ini," ujar Attila.

"Secara keseluruhan restrukturisasi akan dilakukan selama 6 bulan secara gradual termasuk proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan yang akan meningkat seiring dengan berjalannya fase operasional ini," kata Attila menambahkan.

Sementara kuasa hukum Roatex Indonesia Mochamad Sutami Attamimi menjelaskan salah satu langkah yang diambil manajemen dalam restrukturisasi ini adalah memberhentikan sejumlah karyawan.

"Dasar dari keputusan manajemen baru mengakhiri hubungan kerja adalah berdasarkan evaluasi terhadap perilaku, dedikasi, dan loyalitas karyawan selama ini. Langkah efisiensi ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian materiil dan non-materiil lebih lanjut," ujar Sutami.

Sutami menambahkan, "Sekalipun terjadi pengurangan, di saat yang bersamaan juga akan lakukan perekrutan untuk mengisi sejumlah posisi di tubuh PT RITS," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan ini, Roatex Indonesia tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Perusahaan, sambungnya, juga akan memberikan pesangon atau kompensasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik untuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Bahkan, klaim Sutami, perusahaan menawarkan lebih dari yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan.

"Bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, PT RITS juga membantu mencari solusi agar mereka dapat bekerja di tempat lain dengan menawarkan jasa agensi pencarian bakat (headhunter) sehingga mereka mendapatkan panduan tentang peluang kerja berdasarkan kualifikasi mereka," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]

gerbang emosional

Perbanyak Akses ke Patimban, Pemerintah Bangun Tol******

Pemerintah bakal memperluas akses ke Pelabuhan Patimban dengan membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan saat ini akses yang tersedia barulah jalan dari jalur pantai utara (Pantura).

Ia menekankan tidak ada akses lainnya, termasuk persimpangan menuju pelabuhan internasional tersebut.

Percepatan ini juga hasil obrolan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam bahan paparannya, 37,5 km akses tol ke Patimban tersebut digarap pemerintah sepanjang 22,94 km. Sedangkan sisanya sepanjang 14,11 km menjadi ranah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Berencana Pasok Listrik ke Afrika Selatan

Investasi yang dibutuhkan untuk menggarap akses tol menuju Pelabuhan Patimban ini menyentuh Rp5,02 triliun, di mana biaya konstruksinya mencapai Rp2,45 triliun.

"Patimban itu nanti tidak hanya dari jalan Pantura, juga ada akses dari tol Cipali," tegas Dian.

Selain tol, pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalur kereta api ke pelabuhan internasional tersebut.

Dian menegaskan hal tersebut sudah dipikirkan dalam detail engineering design (DED) proyek ini, termasuk pengkajian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kalau rencana ke depan, sebenarnya ada juga railway. Sudah dilakukan kajian oleh DJKA, tetapi baru kajian. Itu perlu pembiayaan, tetapi konsep sudah ada. Karena di DED Pelabuhan Patimban itu sudah ada railway-nya, kalau gak salah tembus sampai ke Pagaden," tutupnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga mendukung pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Sismadani juga berharap ada investor masuk untuk segera menggarap jalur KA.

"Dari segi konektivitas, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang mencoba mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Itu nanti nyambung tol (Cipali) KM 89 ke Pelabuhan Patimban. Mudah-mudahan juga kereta logistiknya itu pembiayaannya lancar dan segera dibangun (jalur kereta)," harap Sismadani.

Adapun Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu.

Pelabuhan internasional ini dioperasikan secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) selaku pengelola, sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]