game slot tergacor hari ini

sistem kehidupan tertinggi

Harga Cabai Rawit Kian 'Pedas', Daging Sapi Turun Pekan Ini******

Harga sejumlah bahan pokok naik pada pekan ketiga Agustus ini. Salah salah satu komoditas yang harganya terus terkerek yakni cabai rawit yang tembus Rp60 ribu per kilogram

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit merah yang pekan lalu masih sekitar Rp51.650 per kilogram menjadi Rp60 ribu pada awal pekan ini di DKI Jakarta.

Lihat Juga : Daftar Tarif Tol Jagorawi dan Sedyatmo yang Resmi Naik per 20 Agustus

Sementara itu, harga daging sapi menurun Rp1.100 pada pekan ini menjadi Rp134.000 per kilogram. Di Jakarta, harga daging sapi pekan ini mencapai Rp141.650 per kilogram.

Daging ayam juga merangkak naik meski kecil yakni menjadi Rp36.650 per kilogram dari pekan lalu Rp36.350 per kilogram. Di Jakarta, harga daging ayam pekan ini mencapai Rp39.500 per kilogram, sementara itu pada pekan sebelumnya yakni Rp39.150 per kilogram.

Telur ayam juga menurun menjadi Rp31.450 per kilogram dari sebelumnya Rp31.700 per kilogram. Di Jakarta, harga telur ayam justru sudah menyentuh  Rp30.150 per kilogram.

Harga beras di pekan ini berada di level Rp13.650 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah I seharga Rp12.600 per kilogram, sementara untuk kualitas super I Rp15.050 per kilogram.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, harga minyak goreng masih terlampau stabil yakni Rp18.900 per kilogram, dengan minyak goreng kemasan bermerk I sekitar Rp20.450 per kilogram.

Dikutip laman PIHPS, harga bawang merah pekan ini juga stabil di Rp35 ribu dan bawang putih menurun jadi Rp45 ribu per kilogram.

Bintang ramalan

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Pengusaha Pede El Nino Tak Bikin Produksi Sawit Seret******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) percaya diri atau PD jika fenomena el nino tak akan mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit(CPO) secara signifikan.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pihaknya selalu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan demi mengantisipasi masa kekeringan setiap tahunnya.

Selain itu, Gapki juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kekeringan seperti salah satunya yakni membuat hujan buatan.

Oleh karena itu Eddy tak begitu khawatir soal dampak el nino tahun ini.

Meski demikian, Eddy mengatakan mau meremehkan hal ini. Ia mengatakan sudah memberikan sejumlah instruksi pada para pengusaha sawit seperti meminta anggota Gapki melakukan perawatan sawit dengan benar.

"Contoh pemupukan dilakukan clear sebelum el nino, supaya begitu nanti (el nino) terjadi kita gak bisa memupuk. Jadi pada waktu setelah el nino produksi tidak langsung terjun bebas," jelas Eddy.

Selain itu, ia juga melarang pengusaha melakukan pemangkasan pelepah saat terjadi el nino. Tak hanya itu, Eddy juga meminta pengusaha tak melakukan penyemprotan pupuk.

"Kami tetapkan sosialisasi secara terus menerus dan juga tidak boleh melakukan penyemprotan, itu bahaya," pungkasnya.

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Elang Salju

Serbu Ladies! Makeup dan Parfum di Transmart Lagi Diskon******

Ladies, menjaga penampilan supaya terlihat cantik dan wangi itu wajib, ya. Kamu enggak perlu khawatir beli produk kosmetik dan parfum kemahalan kalau belinya di Transmart.

Belanja di Transmart sudah pasti murah karena selalu ada diskon. Spesial di bulan ini kembali hadir Transmart Full Day Sale bertajuk Merdeka Belanja pada Selasa (22/8).

Lihat Juga : Murah Abis! Sepeda Listrik di Transmart Diskon Tembus Rp1 Jutaan

Catat ya ladies, ini nih produk-produk kecantikan yang didiskon berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia:

1. Make Over berlaku diskon 15 persen untuk semua item produk tersedia, ada diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
2. Wardah berlaku diskon 15 persen untuk semua item produk tersedia, ada diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
3. Emina berlaku diskon 15 persen untuk semua item produk tersedia, ada diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
4. La Tulipe berlaku beli satu produk gratis satu produk dan diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
5. LT Pro berlaku beli satu produk gratis satu produk dan diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.
6. APS Parfumery berbagai varian yang tersedia, berlaku dari harga Rp175 ribu per 3 botol dan diskon tambahan 10 persen untuk pengguna Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Gimana ladies, nggak perlu galau lagi ya mau beli kosmetik dan parfum dengan harga terjangkau. Tinggal langsung serbu aja ke Transmart terdekat.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya dapat ekstra diskon tambahan plus bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Buat ladies yang belum punya Allo Bank atau Bank Mega bisa download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Kalau belum punya Kartu Kredit Bank Mega, bisa mengajukan di unit pembukaan instan atau di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Yuk, ikutan Transmart Full Day Sale dan jangan sampai ketinggalan diskonnya.