ebobet

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

pertapa 2d togel

Erick Thohir Buka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohirbuka-bukaan soal rencana peleburan tujuh perusahaan BUMN Karyamenjadi tiga perusahaan.

"Di (BUMN) Karya hari ini kita sudah konsolidasi dalam tahap proses menggabungkan tujuh karya menjadi tiga perusahaan karya," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Adapun, BUMN Karya yang dilebur di antaranya PT Waskita Karya Tbk dengan PT Hutama Karya (HK), PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

Misalnya, Hutama Karya dan Waskita Karya akan fokus pada pembangunan atau pengembangan jalan tol, jalan non-tol, hingga pemukiman komersial (residential commercial).

Sedangkan WIKA dan PTPP fokus pada bisnis pembangunan pelabuhan laut (seaport), bandara, hunian atau perumahan, dan engineering procurement construction (EPC).

"WIKA dan PTPP tidak masuk ke tol road, tapi dia fokus ke seaport dan airport. Tapi tetap ke residential karena masuk ke aset yang tertinggal sebelumnya," lanjut Erick.

Erick pun menambahkan PTPP akan menjadi holding atau induk perusahaan untuk penggabungan bersama WIKA.

Sementara, Adhi Karya dan Nindya Karya difokuskan pada pembangunan rel dan beberapa lini konstruksi lainnya.

"Jadi ini yang kita dorong soal konsolidasi," tutupnya.

Lebih lanjut, Erick pun optimis BUMN hanya akan terdiri dari 30 perusahaan saja agar fokus pada tugas masing-masing.

"Kita masih optimis, kita menjadi 30 BUMN saja. Kita kurangkan lagi supaya fokus ke jenis-jenis yang kita harus hadir sebagai negara, tidak perlu semuanya," katanya

Ia menyebut Kementerian BUMN masih memiliki waktu untuk berkonsolidasi hingga Oktober 2024 atau sebelum masa jabatannya berakhir.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Tian Feng Qi Tan

quezon togel

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

Lihat Juga : Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Ji Youjiang Yuchu

intanqq

OIKN: PoC sistem lalin berbasis AI kukuhkan IKN sebagai kota cerdas******

Jakarta (ANTARA) - Otorita IKN (OIKN) mengungkapkan pembuktian konsep atau proof of concept(PoC) sistem lalu lintas (lalin) pintar berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) mengukuhkan Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengatakan PoC transportasi cerdas dinilai dapat memberikan nilai tambah tidak hanya berupa manajemen lalu lintas dan penegakan hukum, tetapi juga analisis emisi kendaraan bermotor di kawasan-kawasan tertentu di Balikpapan.

“Ini akan berguna untuk mencapai KPI (key performance indicator) Nusantara yang rendah emisi karbon dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Ali di Jakarta, Kamis.

Pembuktian konsep atau proof of concept (PoC) sistem lalu lintas pintar berbasis kecerdasan buatan yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memperkuat posisi Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Pembuktian konsep ini merupakan bentuk dari tindak lanjut nota kesepahaman antara Otorita IKN dan Sergek Projects yang dilaksanakan pada bulan September tahun lalu.

Dalam acara transfer pengetahuan dan PoC Smart Traffic and Mobility yang diselenggarakan di Kantor Dinas Perhubungan Balikpapan, Sergek Project mengintegrasikan sistem analisis Sergek ke dalam infrastruktur lalu lintas yang ada di Kota Balikpapan.

Ruang lingkup PoC dimulai pada manajemen lalu lintas tingkat lanjut, penegakan hukum lalu lintas, dan monitoring emisi serta ekologi. Sejak diluncurkan pada bulan Februari, platform ini memberikan wawasan dan nilai tambah tentang pola lalu lintas Kota Balikpapan dengan menggunakan analisis data pada berbagai parameter seperti waktu perjalanan, kecepatan rata-rata, dan kepadatan arus.

Selain itu, platform ini juga menilai indikator ekologi seperti emisi karbon serta dapat melakukan analisis asal-tujuan kendaraan. Platform berbasis AI milik Sergek memungkinkan operator manajemen lalu lintas, baik di Dinas Perhubungan dan Otorita IKN nantinya, membuat keputusan berdasarkan informasi dan data untuk pengendalian dan perencanaan lalu lintas yang lebih efektif.

Dalam kegiatan ini didemonstrasikan implementasi sistem pada kamera-kamera yang telah dipasang di beberapa titik lalu lintas di Kota Balikpapan. Hal ini memungkinkan pengguna dalam merekam dan mendeteksi pelanggaran atau kondisi lainnya, sehingga mengefisienkan koordinasi dengan kepolisian apabila terjadi insiden / kecelakaan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono mengatakan bahwa PoC yang dilakukan Bersama Sergek ini sudah juga dapat dipantau dari Command Center Otorita IKN yang ada di gedung Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

Kedepannya potensi teknologi ini akan dimaksimalkan di IKN, tempat studi kasus penggunaan dan hasil PoC akan diperluas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi infrastruktur digital yang cerdas dan efisien tanpa menimbulkan gangguan terhadap operasional manajemen lalu lintas kota.

Sementara itu, VP Pasar Global Sergek yakni Alyona Tkachenko melihat bahwa kolaborasi ini membuahkan hasil yang baik. “Hasil positif yang kami lihat saat ini merupakan cerminan dari upaya gabungan ekosistem mitra kami. Kami percaya bahwa hasil dari peluncuran percontohan Sergek akan memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif strategis Otorita IKN dan Balikpapan di bidang transportasi dan mobilitas,” kata Alyona Tkachenko.

Kolaborasi Otorita IKN, Dinas Perhubungan Balikpapan, dan Sergek mencerminkan komitmen terhadap inovasi dan integrasi teknologi berbasis artificial intelligence(AI) untuk memajukan ekosistem tiga kota, salah satunya antara Nusantara dan Balikpapan.

Baca juga: Kota cerdas IKN, strategi besar capai digitalisasi Indonesia Emas 2045
Baca juga: OIKN: Investasi kota cerdas membentuk kualitas hidup masyarakat
Baca juga: OIKN ungkap pentingnya "Proof of Concept" mobilitas cerdas di IKN
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir itu datang dari jauh

airbet888 slot

Menaker Resmi Rilis Aturan THR Buruh, Ini Isinya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Beleid ini diterbitkan pada 15 Maret 2024.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 2 SE Menaker 2/2024, dikutip Senin (18/3).

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

"Bagi pekerja/ buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 5.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha.

"Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

momok ilmu hitam

nama link slot gacor

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Reinkarnasi pesawat

link slot terpercaya dan gacor

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Lihat Juga : Jokowi Ancam Pangkas Anggaran K/L yang Ogah Belanja Produk Lokal

(ldy/agt)