pola maxwin malam ini

Pistol Tuhan menangis darah

siputri88

Adeyemi dan Maatsen bawa Dortmund menang 2******

Jakarta (ANTARA) - Borussia Dortmund meraih poin penuh usai menang 2-0 di kandang Union Berlin dalam pertandingan  Bundesliga pekan ke-24 di Stadion An der Alten pada Sabtu malam WIB.

Dua gol tim tamu dicetak oleh Karim Adeyemi dan Ian Maatsen.

Die Borussen gagal menang dalam dua laga sebelumnya dan berada dalam kejaran RB Leipzig.

Berdasarkan laman resmi Bundesliga, hasil ini mengamankan Dortmund pada posisi empat klasemen Liga Jerman dengan 44 poin dari 24 laga, masih satu poin di depan Leipzig yang pada laga lain menang 4-1 atas Bochum.

Sementara Union bertahan pada posisi 14 dengan raihan 25 poin.

Baca juga: Bayern makin jauh tertinggal dari Leverkusen usai diimbangi Freiburg 2-2

Karim Adeyemi membawa Dortmund membuka skor pada menit ke-41.

Tusukannya dari sisi kanan diakhiri sepakan keras yang membentur mistar gawang sebelum memantul masuk gawang.

Setelah sepanjang laga terus menebar ancaman ke gawang Union, Dortmund menciptakan gol keduanya menjelang akhir pertandingan pada menit ke-90.

Ian Maatsen merebut bola dari Josip Juranovic, lalu berlari ke gawang dan menaklukkan kiper untuk membuat kedudukan menjadi 2-0.

Gol itu menutup kemenangan Dortmund atas Union Berlin.

Baca juga: Bayern Muenchen perpanjangan kontrak Eric Dier hingga 2025

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

keyakinan abadi

rtp kedai69

Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran******

Seoul (ANTARA) - Ketegangan antara pemerintah dengan para dokter meningkat seiring rencana Asosiasi Medis Korea (KAM) mengadakan unjuk rasa massal pada Minggu (3/3) sebagai buntut dari perselisihan mengenai penambahan kuota mahasiswa kedokteran.

“Sekitar 20.000 dokter diperkirakan akan ambil bagian dalam demonstrasi tersebut,” kata keterangan KMA sebagaimana dilaporkan Yonhap, Sabtu.

Aksi demonstrasi besar-besaran di bagian barat Seoul itu dilatarbelakangi oleh pemerintah yang meningkatkan tekanan terhadap para dokter yang melakukan aksi mogok dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa mantan pejabat KMA.

Pihak Kepolisian Seoul pada Jumat (1/3) telah menggerebek rumah kantor pejabat KMA dengan tudingan mendorong para dokter peserta pelatihan untuk meninggalkan pekerjaannya secara massal dan mendukung pemogokan.

Hal itu dinilai KMA sebagai peringatan jelas bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum jika pemogokan terus berlanjut. Padahal, pemogokan tersebut lantaran pemerintah setempat tidak memiliki terobosan di tengah meningkatnya risiko gangguan medis yang besar.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Sebelumnya pada Kamis (29/2), pemerintah telah mengajukan permohonan terakhir kepada para dokter junior untuk kembali bekerja pada Kamis atau mereka akan menghadapi hukuman, termasuk penangguhan izin.

Imbauan pemerintah tidak berhasil membuat dokter peserta pelatihan dan residen kembali ke rumah sakit. Hingga Kamis sore, hanya 6 persen atau 565 dari 9.510 dokter yang mogok telah kembali bekerja.

Menanggapi perselisihan tersebut, Asosiasi Medis Dunia telah mengeluarkan pernyataan dengan menyebut rencana pemerintah sebagai keputusan sepihak yang secara drastis meningkatkan penerimaan mahasiswa kedokteran, dilaksanakan tanpa bukti yang jelas dan kurangnya konsultasi dan konsensus dengan kelompok ahli.

Namun, Kementerian Kesehatan Korea Selatan membantah keras klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya mewakili pendapat sepihak para dokter Korea, sembari menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan lebih dari 130 kali pembicaraan dengan kalangan medis.

Sedangkan Serikat Kesehatan dan Medis Korea menyuarakan keprihatinan atas kesenjangan layanan kesehatan yang semakin meningkat dengan mengatakan penolakan kolektif terhadap perawatan medis oleh para spesialis telah mengancam nyawa pasien karena tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Sumber : Yonhap-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Pesta Kematian Para Dewa

situs slot via dana terpercaya

Anak hanyut di Sungai Politeknik Manado ditemukan meninggal******

Manado (ANTARA) - Seorang anak yang hanyut di Sungai Politeknik Manado, Sulawesi Utara (Sulut) ditemukan dalam keadaan meninggal, Sabtu, demikian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Manado Monce Brury.

Diketahui korban bernama Muhamad Muzair (7) yang beralamat di Perum Panda Mas Lingkungan 7 Politeknik Manado.

Menurut saksi mata, korban yang sedang mengaji di masjid saat terjadi hujan deras mengejar sandalnya yang hanyut dan terperosok ke selokan dan terbawa derasnya aliran air saat itu.

Masyarakat setempat melakukan pencarian mandiri di sekitar sungai dibantu tim Basarnas yang menggunakan perahu karet sebelum menemukan korban di pinggir sungai dalam keadaan meninggal dunia.

"Pada pencarian korban anak hanyut, tim tadi sudah berkoordinasi dengan warga sekitar dan sempat akan melaksanakan pencarian korban. Akan tetapi korban sudah ditemukan yang tidak jauh dari korban hanyut sekitar 500 meter," katanya

Korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah korban untuk disemayamkan.

Ia mengimbau agar masyarakat khususnya yang tinggal di pinggiran sungai dan di tebing- tebing agar waspada curah hujan saat ini masih tinggi sampai akhir bulan Maret.

"Sekali lagi pada saat musim hujan agar anak- anak selalu diawasi sehingga tidak memakan korban jiwa," katanya.
 

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Taojun

situs slot tergacor malam ini

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638******

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat kasus Demam Berdarah (DBD) di Jawa Timur hingga Februari pada minggu ketiga mencapai 3.638 kasus.

Angka tersebut meningkat jika dibanding pada 2023 dengan keseluruhan kasus hingga Desember sebanyak 9.041.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur drg Sulvi Anggraeni di Surabaya, Sabtu mengatakan dengan tingginya angka kasus DBD diawal tahun, pihaknya memprediksi angka kasus DBD di Jatim hingga akhir 2024 dapat melebihi angka di tahun lalu.

"Kalau diprediksi misalnya tiga kalinya sudah 9.000 lebih, jadi minimal bisa hampir sama atau bisa melebihi dari kasus pada 2023," ujar Sulvi usai Talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya.

drg Sulvi menjelaskan, angka DBD paling tinggi terjadi Kabupaten Probolinggo, yakni mencapai 600 kasus, sementara di Surabaya sendiri saat ini tercatat lebih dari 30.

"Untuk Surabaya Alhamdulillah memang masih terkendali dibandingkan beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak, tapi memang sudah mulai ada peningkatan," katanya.

Tren peningkatan tersebut, kata dia, di setiap musim penghujan datang, bisa di akhir atau awal tahun.

"Mungkin waktunya bergeser-geser sedikit bulannya, tapi memang peningkatannya lebih banyak di musim penghujan. Cuaca memang saat ini tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu awal-awal Januari sebenarnya memang masih datar tiba-tiba naik lagi di Januari akhir sampai Februari," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya pencegahan DBD adalah dengan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus.

Selain itu, upaya pencegahan DBD adalah dengan pemberian Vaksin DBD, vaksin DBD TAK-003 diproduksi oleh perusahaan asal Jepang Takeda.

"Saat ini vaksin DBD baru bisa didapatkan dengan biaya pribadi, karena pemerintah belum memasukkannya dalam program. Kalau masyarakat mampu silakan membeli, karena kalau dilihat dari harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau sudah terkena DBD dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, itu pilihannya masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mendukung adanya Vaksin DBD dari Takeda karena sudah dilakukan penelitian dan terbukti aman.

"Kami dari sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi juga mendukung asal tidak melupakan PSN 3M plus vaksinasi tetap jalan," jelas dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan pihaknya memastikan vaksin DBD TAK-003 dapat diakses oleh masyarakat luas di Surabaya dan Jawa Timur.

Pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah adanya kasus DBD secara efektif.

"Jadi komitmen kami lebih dari sekadar vaksin, yaitu kami mendukung Indonesia untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucapnya.

Baca juga: IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD

Baca juga: Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD

Baca juga: 11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Anjing kimia di dunia lain

situs slot gacor aman terpercaya

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

rtp panen138

Polisi paksa turun delapan drone terbang liar di venue F1 Powerboat******

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memaksa turun sebanyak delapan drone yang terbang liar tanpa izin penyelenggara di venue F1 Powerboat, Balige, Sumatera Utara.

"Kami mengambil tindakan tegas terhadap drone liar yang tidak memiliki izin terbang di sekitar venue F1 Powerboat," ujar Kasubag Satgas Anti Drone Satuan Brimob Polda Sumut Iptu Nur Saleh di Balige, Sumut, Sabtu.

Nur Saleh melanjutkan penurunan drone ini secara paksa dilakukan karena melanggar aturan terbang di kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

"Drone liar tersebut mengganggu keamanan dan privasi serta potensial mengancam jalannya even internasional yang digelar di wilayah tersebut," katanya.

Tindakan itu merupakan bagian dari upaya Polda Sumut untuk dalam memastikan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan F1 Powerboat tersebut.

"Kami tidak menolerir keberadaan drone liar yang dapat mengganggu jalannya perlombaan, serta tindakan ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi pihak yang berpotensi melanggar peraturan terbang drone," ucapnya.

Brimob Polda Sumut telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi potensi gangguan keamanan, termasuk dari penggunaan drone yang tidak sah.

"Kami siap bertindak cepat dan efisien untuk melindungi wilayah dan kegiatan internasional yang berlangsung di Sumut," ucapnya.

Ajang internasional F1 Powerboat ini melibatkan 1.170 personel terdiri dari Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumut, dinas lalu lintas jalan raya baik provinsi maupun Kabupaten Toba, Satpol PP, BPBD, Basarnas dan lainnya.

Untuk pengamanan maksimal, Polda Sumut memasang sebanyak 40 kamera pengintai (CCTV) untuk memantau pengamanan dalam kejuaraan internasional perahu cepat F1Powerboat.

Serta pemasangan CCTV portable di Veneu, pintu masuk, Pelabuhan Balige, Simpang Siliwangi, Bundaran Balige, Simpang Jalan TD Pardede dan tempat lainnya.

F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Setelah kualifikasi, penyelenggara akan menggelar sesi latihan bebas (free practice) resmi yang digelar Sabtu pada pukul 07.00-08.30 WIB dan balapan final Minggu pada pukul 11.15-12.00 WIB.

 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024