pinjaman online untuk ibu rumah tangga

link slot hari ini 992Jutaan kata 201707Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online untuk ibu rumah tangga》

Wapres sebut substansi debat Capres cukup memberi rujukan bagi pemilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan agenda debat para calon presiden (Capres) yang berlangsung, Minggu (4/2), di Jakarta Convention Center, memiliki substansi yang mencukupi untuk menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Saya kira cukup menjadi rujukan. Kita lihat tadi malam lebih landai dibanding yang sebelumnya, dimana terjadi debat yang agak panas," kata Wapres Ma'ruf Amin di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi, dilansir dari keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan apa yang disampaikan para Capres dan Cawapres dalam rangkaian agenda debat telah mencerminkan visi misi yang diusung masing-masing.

“Apa yang mereka sampaikan secara tertulis visi misi itu kan sudah bisa terevaluasi di dalam debat. Saya kira masyarakat jadi tahu, ketika Capres atau Cawapres menyampaikan, masyarakat jadi paham,” katanya.

Oleh sebab itu, Wapres kembali menegaskan bahwa lima kali debat Capres-Cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah cukup untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

“Menurut saya lima kali itu sudah cukup mempresentasikan visi misi dan masyarakat saya kira sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah bisa menentukan pilihan,” katanya.

Menjelang proses pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Wapres mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menyalurkan haknya pada 14 Februari 2024.

Wapres juga mengajak seluruh pihak terkait, baik penyelenggara, para kontestan, maupun masyarakat untuk menjaga Pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan.

“Saya kira kita sudah sepakat bahwa Pemilu ini adalah Pemilu damai, Pemilu yang menggembirakan. Oleh karena itu, jangan lagi ada hal-hal yang bisa merusak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa adanya polarisasi politik akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar. Tapi yang terpenting, polarisasi ini jangan sampai menimbulkan konflik dan perpecahan.

“Polarisasi boleh saja karena memang kita harus berbeda pilihan, tapi jangan membawa pembelahan, perpecahan bangsa,” katanya.

Untuk itu, ia meminta para pemenang kontestasi Pemilu dapat merangkul para pihak yang kalah.

“Dan siapapun nanti yang unggul ya tentu harus bisa diterima. Kepada yang menang harus merangkul semua pihak, harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia
Baca juga: Wapres ajak ulama terus jaga persatuan bangsa di tengah pemilu
Baca juga: Wakil Presiden: Perguruan tinggi harus berorientasi pada masa depan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：aplikasi angka jitu、madu303 slot、slot bonus

Terkait：slot88 terbaru、maxwin slot online、slot online resmi terpercaya、nama slot server thailand、video slot gacor hari ini、harga voucher xl 30 hari、luxuri333、game slot mudah jp、pola slot olympus maxwin hari ini、138 situs slot

---

---

bab terbaru：situs slot paling mudah menang（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03