18hoki

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”

Jalan menuju keabadian itu sulit

Soal Presiden Boleh Kampanye, Ganjar Khawatir Ada Konflik Kepentingan******

SOLO —Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) atas pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

”Saya kira agak berbahaya jika dilakukan meskipun bisa saja karena secara hukum itu diperbolehkan dan itu menjadi perdebatan. Maka, kata KPU (Komisi Pemilihan Umum) orang yang incumbent harus izin kepada dirinya sendiri, itulah namanya conflict of interest,” ucap Ganjar seusai menghadiri Deklarasi Akbar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Oleh karena itu, dia menilai mengembalikan netralitas kepada mereka yang mempunyai potensi menyalahgunakan wewenang jabatan, baik TNI, Polri, ASN, kepala daerah maupun presiden sangat rumit.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pasal 281 juga dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Saya kira sudah ada aturannya ya, hanya tidak salah pasalnya tidak tunggal. Itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh, kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting,” ungkap Ganjar sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya, kata Ganjar, Presiden Jokowi pernah memberikan pernyataan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu.

“Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral, termasuk kepala daerah, maka rasanya statement yang pertama menurut saya harus menjadi lebih pas untuk diterapkan. Kalau statement yang kedua, rasanya harus dikoreksi karena kita mempertaruhkan demokrasi ini dengan potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan,” katanya.

Pernikahan

Bela Gibran, Sejumlah Menteri Jokowi Bersamaan Serang Tom Lembong******

JAKARTA — Nama Thomas ‘Tom’ Lembong menjadi sorotan publik usai berulang kali disebut Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat cawapres akhir pekan lalu. 

Tom Lembong disebut Gibran dalam posisinya sebagai Co-Captain Timnas AMIN, atau tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Saat itu, Gibran menyebut Tom Lembong sering membicarakan Lithium Ferro-Phosphate (LFP) dan menyebut Tesla tidak menggunakan nikel. 

“Yang sering ngomong Lithium Ferro-Phosphate (LFP) itu timsesnya tapi Cawapresnya [Cak Imin] tidak paham, Tesla tidak pakai nikel ini kan kebohongan publik, mohon maaf Tesla itu pakai nikel pak,” kata Gibran saat debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Kemudian, Gibran kembali menyebut nama Tom Lembong saat Cak Imin dinilainya tidak menguasi pertanyaan yang diajukan soal pembangunan bioregional. 

“Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang disampaikan ke saya, mungkin itu dapat contekan dari Pak Tom Lembong ya,” tuding Gibran saat Debat Cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024). 

Tom Lembong Tabuh Genderang Perang 

Mendengar namanya berulang kali disebut Gibran, Tom Lembong merespons dengan sebuah cuitan di akun X pribadinya yang mengungkit pengalaman masa lalunya saat masih menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Ah, the good ol’ memories…” cuit @tomlembong, Minggu (21/1/2024). Dalam cuitan tersebut, eks Kepala BKPM periode 2016-2019 itu menyematkan sebuah video yang diunggah seorang warganet yang menampilkan dirinya diminta Jokowi menjawab pertanyaan di sebuah forum internasional. 

Tak berhenti di sana, dalam sebuah dialog di CNBC Indonesia, Tom kembali menyindir Gibran usai disebut memberikan contekan ke Muhaimin alias Cak Imin saat debat cawapres. 

“Saya sangat apresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali kali sebut nama saya. Tentunya selama tujuh tahun buat contekan nulis pidato untuk ayahnya; presiden, saya deteksi sebuah rasa rindu mungkin karena saya tak di situ lagi untuk memberi masukan berkualitas,” katanya dikutip dari video CNBCIndonesia TV bertajuk Your Money Your Vote. 

Merasa pelak dengan pernyataan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai ‘mengeroyok’ Tom Lembong, di antaranya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BKPM/Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

Respons Menohok Luhut dan Bahlil 

Luhut menyanggah sejumlah klaim yang disampaikan Tom Lembong salah satunya soal jasanya memberikan ‘contekan’ ke Presiden Jokowi. 

Dia menegaskan bahwa hampir seluruh jajaran di kabinet melakukan hal yang sama yakni memberikan catatan alias ‘contekan’ kepada sang Presiden. 

Bahkan, jelas dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada Jokowi, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral. 

“Anda [Tom Lembong] jangan ge-er [gede rasa/terlalu percaya diri] juga. Bilang kasih note kepada ayahnya mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang berikan itu,” ungkapnya dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. 

Di samping itu, kata Luhut, tidak hanya Presiden Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnnya dalam setiap pertemuan bilateral. 

“Apakah karena hebat Anda melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan pada saat itu, sebagai kepala BKPM.”  

Luhut juga menyinggung capaian Tom Lembong selama berada dalam kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. 

Dia membeberkan bahwa Tom Lembong keluar dari kabinet dengan meninggalkan pekerjaan rumah, yaitu program Online Single Submission (OSS). 

Program OSS ini, tegas Luhut, baru rampung setelah Tom Lembong tidak lagi menjabat sebagai Kepala BKPM. 

“Coba tanya dirimu, Waktu Anda di BKPM, apa yang Anda lakukan coba? Anda ‘kan yang ditugaskan untuk OSS? Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu,” jelas Luhut. 

Sebelum Luhut angkat bicara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia lebih dulu bersuara atas sederet pernyataan Tom Lembong. 

Bahlil mengklaim telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan Tom saat melepas kursi Kepala BKPM. 

Bahlil menyatakan bahwa Kepala BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM. Alhasil, sambungnya, OSS baru rampung di bawah kepemimpinannya. 

“Nah, pada 2018–2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemimpin BKPM terdahulu menolak OSS ada di BKPM, makannya sempat di Kemenko [Perekonomian]. Waktu itu trouble, dan banyak pengusaha yang mengeluh terhadap hal ini,” katanya, usai konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Rabu (24/1/2024). 

Bahlil mengklaim pihaknya berhasil merampungkan investasi mangkrak yang diwariskan era kepemimpinan Tom Lembong di BKPM. 

Dia mengatakan, investasi mangkrak yang berhasil diselesaikan adalah sebesar Rp558,7 triliun atau mencapai 78,9% dari total proyek mangkrak yang diwariskan sebesar Rp708 triliun. 

“Saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak Rp708 triliun. Alhamdulillah, dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi Rp558,7 triliun atau 78,9%,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (24/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ramai-ramai Pembantu Jokowi ‘Keroyok’ Tom Lembong”

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Penerimaan Mahasiswa Baru, UIN Walisongo Sediakan 5.370 Kuota******

SEMARANG –Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang membuka jalur penerimaan mahasiswa baru pada 2024. Sebanyak 5.370 kuota dibuka untuk lima jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Jalur yang dibuka PMB UIN Walisongo dibagi 342 kuota jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 612 kuota Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), 1.002 kuota Seleksi Prestasi Akademik Nasional – Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri –(SPAN-PTKIN), 1801 kuota Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan 1613 kuota ujian mandiri dan jalur prestasi.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Koordinator Humas UIN Walisongo, Astri Amanati Budiningtyas menyampaikan saat ini yang sudah dibuka jalur penerimaan baru adalah SNBP dan SPAN, Jumat (26/1/2024).

“UIN Walisongo menyediakan 342 kuota untuk Jalur SNBP dan 612 kuota SNBT. Program studi yang bisa dipilih untuk jalur SNBP dan SNBT adalah Manajemen, Ilmu Politik, Sosiologi, Gizi, Psikologi, Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Teknik Lingkungan, Teknologi Informasi dan Ilmu Hukum,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi terdiri atas Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam(A), Komunikasi dan Penyiaran Islam(A), Manajemen Dakwah(A) menyediakan 160 kuota yang dibagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 Jalur Mandiri. Program studi Manajemen Haji dan Umrah (B) dan Pengembangan Masyarakat Islam (A) menyediakan 30 kuota jalur SPAN-PTKIN, 54 kuota jalur UM PTKIN dan 36 kuota jalur mandiri.

Dijelaskan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri atas Program Studi Akuntansi Syariah (Unggul) dan Ekonomi Syariah(Ekonomi Islam) (A) menyediakan 200 kuota terbagi 50 kuota jalur SPAN-PTKIN, 90 kuota UM PTKIN dan 60 Jalur Mandiri.Program studi Manajemen menyediakan 160 kuota yang terbagi 40 Kuota jalur SNBP, 72 kuota jalur SNBT dan 48 jalur mandiri. Program studi Perbankan Syariah menyediakan 160 kuota terbagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik memiliki dua program studi yaitu Ilmu politik dan Sosiologi. Masing masing prodi menyediakan 120 kuota yang terbagi menjadi 30 kuota jalur SNBP, 54 kuota Jalur SNBT dan 36 kuota jalur mandiri. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki enam program studi.

Program studi Pendidikan Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Inggris masing masing menyerdiakan 180 kuota yang terbagi 45 kuota jalur SPAN-PTKIN, 81 kuota UM PTKIN dan 54 Jalur Mandiri. Program studi Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, masing masing menyediakan 160 kuota yang terbagi 40 kuota jalur SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Kuota paling banyak disediakan pada program studi Pendidikan Agama Islam yang terdiri ata 63 kuota jalur SPAN-PTKIN, 112 kuota UM PTKIN dan 75 jalur mandiri. Pendidikan Islam Anak Usia Dini menyediakan 120 kuota yang terbagi 30 kuota jalur SPAN-PTKIN, 54 kuota UM PTKIN dan 36 jalur mandiri.

Fakultas Psikologi dan Kesehatan memiliki dua program studi yaitu Gizi dan Psikologi. Prodi Gizi menyediakan 120 kuota yang terbagi 30 kuota jalur SNBP, 54 kuota jalur SNBT dan 36 jalur mandiri. Program Studi Psikologi menyediakan 160 kuota terbagi 40 kuota jalur SNBP, 72 kuota jalur SNBT dan 48 jalur mandiri.

Fakultas Sains dan Teknologi memiiki sepuluh program studi. Program Studi Biologi dan Matematika membuka 105 kuota dengan rincian 26 Kuota jalur SNBP, 47 kuota jalur SNBT dan 32 jalur mandiri.

Fisika, Kimia dan Teknik Lingkungan menyediakan 70 kuota dengan rincian 18 Kuota jalur SNBP, 31 kuota jalur SNBT dan 21 jalur mandiri. Pendidikan Biologi dan Pendidikan Matematika menyediakan 140 kuota terbagi 35 kuota jalur SPAN-PTKIN, 63 kuota UM PTKIN dan 42 jalur mandiri.

Pendidikan Fisika 70 kuota terbagi 18 kuota jalur SPAN-PTKIN, 31 kuota UM PTKIN dan 21 Jalur Mandiri. Pendidikan Kimia terdiri 105 kuota terdiri 26 kuota jalur SPAN-PTKIN, 47 kuota UM PTKIN dan 32 Jalur Mandiri. Teknologi Informasi membuka 105 kuota terdiri dari 26 kuota SNBP, 47 kuota SNBT dan 32 jalur mandiri.

Fakultas Syariah dan Hukum memiliki lima program studi. Program studi Hukum ekonomi syariah, Hukum Keluarga Islam masing masing membuka160 kuota yang terdiri dari 40 kuota SPAN-PTKIN, 72 kuota UM PTKIN dan 48 jalur mandiri.

Hukum Pidana Islam menyediakan 140 kuota terdiri dari 35 kuota SPAN-PTKIN, 63 kuota UM PTKIN dan 42 jalur mandiri. Program studi Falak menyediakan 120 kuota terdiri dari 30 kuota SPAN PTKIN,54 kuota UM-PTKIN dan 36 jalur mandiri. Program studi Ilmu Falak menyediakan 160 kuota dengan perincian 40 jalur SNBP, 72 kuota SNBT dan 48 jalur Mandiri.

Fakultas Ushuludin dan Humaniora memiliki lima program studi, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Prodi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam dan Prodi Tasawuf dan Psikoterapi masing masing menyediakan 120 kuota terdiri dari 30 kuota SPAN-PTKIN, 54 UM-PTKIN dan 36 jalur mandiri. Prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir menyediakan 200 kuota terdiri dari 50 kuota jalur SPAN-PTKIN, 90 kuota jalur UM-PTKIN dan 60 kuota jalur umum. Studi Agama menyediakan 80 kuota terdiri atas 20 kuota jalur SPAN-PTKIN, 36 jalur UM-PTKIN dan 24 jalur mandiri.

Raja Malam Abadi

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Bayi labu saya

Qatar Klaim Berhasil Mediasi Hamas dan Israel Soal Pengiriman Bantuan ke Gaza******

DOHA — Pemerintah Qatar pada Selasa (16/1/2024) mengumumkan bahwa pihaknya berhasil memediasi kesepakatan antara Hamas dan Israel yang memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke warga sipil di Gaza dengan imbalan penyaluran obat-obatan bagi tawanan Israel.

Dilansir Antara, perjanjian tersebut merupakan upaya bersama antara Qatar dan Prancis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid bin Mohammed Al Ansari kepada Kantor Berita Qatar (QNA).

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Menurut Al Ansari, bantuan kemanusiaan itu akan diberangkatkan ke Kota El Arish di Mesir pada Rabu dengan menggunakan dua pesawat Angkatan Bersenjata Qatar sebelum mencapai Jalur Gaza.

Pasukan Israel terus menggempur Jalur Gaza melalui jalur darat dan udara sejak serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang menurut Tel Aviv telah menelan 1.200 korban jiwa.

Sedikitnya 24.285 warga Palestina telah terbunuh, mayoritas perempuan dan anak-anak, dan 61.154 orang lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Menurut PBB, sebanyak 85 persen dari penduduk Gaza mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih dan obat-obatan, dengan 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur.