pinjam gampang ilegal atau legal

Dekan Elit

UMP Sulsel 2024 Naik 1,45 Persen ke Rp3,4 Juta******

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel2024 sebesar Rp 3,4 juta atau naik 1,45 persen dibandingkan tahun ini.

"Angkanya adalah UMP Sulsel sebesar Rp3,4 juta yang terdiri dari atas upah pokok dan tunjangan tetap," kata Bahtiar pada Selasa (21/11).

"Keputusan yang kita ambil ini sudah mentok sudah tidak bisa ditambah satu rupiah dan itu akan saya dapat teguran. Ini sudah opsi yang paling tinggi UMP dari tiga opsi upah yang diajukan dewan pengupahan," sambungnya.

"UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan bagi usaha kecil berdasarkan kesepakatan pengusaha dengan pekerja pada usaha bersangkutan paling sedikit 50 persen konsumsi masyarakat ditingkat provinsi atau nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan dengan menggunakan data yang bersumber dari data yang berwenang di bidang statistik," ungkapnya.

Kemudian bahwa dalam penetapan UMP tahun 2024 ini, kata Bahtiar pihaknya telah menampung aspirasi dari buruh untuk bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun.

"Saya kira norma baru. Ini norma yang lebih spesifik yang kita adopsi dari pengaturan lebih tinggi dari aspirasi buruh. Pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun dan seterusnya, pengusaha wajib menerapkan struktur dan skala upah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel Aerdiles Saggaf mengatakan bahwa penetapan UMP tahun 2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1671/12/2023 tanggal 21 November tentang pengesahan UMP Sulsel tahun 2024.

"UMP ditetapkan sebanyak Rp 3,4 juta atau ada kenaikan 1,45 persen jadi keputusan ini sudah melalui proses yang panjang dengan pertimbangan-pertimbangan seluruh pihak," kata Aerdiles.

[Gambas:Video CNN]

Jiuyao Ajaib

Alasan Khofifah Kerek Tinggi UMP Jatim Jadi Rp2,16 Juta******

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2024 naik sebesar 6,13 persen atau setara Rp125 ribu dari Rp2.040.244,30  ke Rp2.165.244,30.

Kenaikan UMP Jatim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/606/KPTS/013/2023 tanggal 20 Nopember 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Khofifah menjelaskan kenaikan UMP Tahun 2024 ini menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Khofifah menyebut semuanya penghitungan upah itu menggunakan formula sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Dengan menggunakan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sebagai dasar perhitungan penyesuaian Upah Minimum, baik UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

Data-data yang dipergunakan dalam penghitungan UMP Jawa Timur Tahun 2024 antara lain rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut provinsi sebesar Rp1.323.486.

Pemerintah juga melihat rata-rata banyaknya anggota rumah tangga menurut provinsi sebesar 3,53 hingga rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja menurut provinsi sebesar 1,66.

Selain itu, terdapat pula data pertumbuhan ekonomi (PDRB kuartal IV 2022 + kuartal I, II, III 2023) terhadap (PDRB kuartal IV 2021 + kuartal I, II, III 2022) menurut provinsi sebesar 4,96 persen. Selanjutnya, data inflasi gabungan September 2022 sampai September 2023 menurut provinsi sebesar 3,01 persen.

Khofifah juga menegaskan keputusan naiknya UMP Jatim 2024 sebesar 6,13 persen ini telah memperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Jawa Timur.

"Atas kenaikan UMP ini diharapkan seluruh stakeholdermemperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,"harapnya.

Dalam prosesnya, kata dia, anggota Dewan Pengupahan Jatim dari unsur pekerja mengusulkan besaran nilai UMP Jatim Tahun 2024 dinaikkan sebesar Rp210 ribu. Dengan demikian, usulan besaran UMP 2024 adalah Rp2.250.244,30.

Sedangkan, Anggota Dewan Pengupahan Jatim dari unsur pengusaha mengusulkan perhitungan UMP 2024 menggunakan rumus dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, dengan menggunakan nilai alpha minimal 0,1 atau Rp71.530,97. Sehingga besaran UMP 2024 adalah Rp2.111.775,27.

Sementara, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah dan akademisi mengusulkan penetapan UMP Jawa Timur 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Untuk itu, Khofifah menekankan, ketetapan UMP Jatim 2024 telah melalui berbagai proses yang melibatkan banyak pihak. Termasuk menampung seluruh aspirasi baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja.

Sekaligus, melalui pertemuan tokoh Serikat Pekerja di Jatim untuk mengonsolidasikan serta mengkomunikasikan tuntutan yang disampaikan terkait nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi.

"Terhadap kondisi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di Jatim, serta kelangsungan berusaha perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, maka kenaikan UMP Tahun 2024 dengan nilai kenaikan sebesar Rp125.000 atau 6,13 persen dari UMP tahun 2023 sebesar Rp 2.040.244,30," tegasnya.

Di akhir, Khofifah juga meminta kepada perusahaan dan para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan kenaikan UMP Tahun 2024. Bagi perusahaan yang merasa mengalami kesulitan dan tidak mampu, bisa mengajukan usulan penangguhan.

"Semoga pemulihan ekonomi yang terus tumbuh ini memberi dampak baik bagi dunia usaha, dunia industri yang muaranya akan memberikan kesejahteraan bagi pekerja," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Rumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik******

Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Bus Wisata-'Helikopter' Dipakai Curi BBM Subsidi

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.

Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Upah Rendah Ancam Daya Beli hingga Pertumbuhan Ekonomi

Hubungi Rasul Terakhir

Sempat Tertekan, IHSG Diproyeksi Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Rabu (22/11) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham mulai membentuk koreksi jangka pendek. Namun, apabila IHSG tetap berada di atas 6.885, maka indeks akan melanjutkan fase uptrend menuju resisten 7.058.

"Berdasarkan indikator MACD (moving average convergence/divergence) menandakan momentum bullish," ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG melemah. Menurutnya, indeks saham terlihat kembali melalui rentang konsolidasi wajarnya.

Ia menilai minimnya sentimen membuat tekanan pada IHSG cenderung lebih besar dibanding peluang kenaikannya.

"Selain itu, masih terjadinya capital outflow yang tercatat secara ytd (year to date) turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi tertekan," inbuh William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.821 dan resistance 7.012 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, BBNI, SMRA, TLKM, JSMR, UNVR, dan AALI.

IHSG ditutup melemah 33,09 poin atau minus 0,47 persen ke level 6.961 pada perdagangan Selasa (21/11) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,29 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuangjing

24,8 Juta Pelaku UMKM Terdampak Covid Dapat Bantuan Pemerintah Rp44 T******

MenteriKoperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 24,8 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah selama periode 2020-2021.

Ia mengungkap total BPUM yang disalurkan ke24,8 juta UMKM tersebut mencapai Rp44,16 triliun. Rinciannya; sebanyak Rp28,8 triliun disalurkan pada 2020 dan Rp15,36 triliun lainnya disalurkan pada 2021.

"Jadi sejak 2020 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan bantuan produktif BPUM sebesar Rp44,160 triliun kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro selama covid-19," ucap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Total penyaluran PEN selama pandemi covid tersebut bernilai Rp1,29 triliun.

"Selain itu, pada 2020 juga telah dilaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berupa penyaluran dana bergulir pada 100 mitra LPDB dengan total penyaluran sekitar Rp1,29 triliun," sambung dia.

Sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Saat pandemi covid-19 melanda, mereka ikut terdampak.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif covid-19. Karena itulah, pemerintah melaksanakan Program BPUM.

Program ini diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]