pinjaman di akulaku 372Jutaan kata 265657Orang-orang telah membaca serialisasi
《turnamenslot》
Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******Jakarta, CNN Indonesia--
"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".
Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.
Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.
"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).
Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.
Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.
Lihat Juga :Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau? |
Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.
"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).
Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.
Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.
Lihat Juga :Mahfud Sindir Food Estate, Mentan Balas Itu Bukan Proyek Instan |
"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.
Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.
Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.
Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.
Lihat Juga :Mentan Bantah Mahfud dan Cak Imin soal Food Estate Gagal: Sudah Panen |
Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.
"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.
Jokowi Ajak Basuki Bagi Bantuan ke Petani Jateng di Tengah Isu Mundur******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Jokowi mengajak Menteri PUPRBasuki Hadimuljono berkeliling Jawa Tengah di saat isu menteri tersebut hendak mundur dari kabinet.
Kegiatan Jokowi dan Basuki dimulai sekitar pukul 7.30 WIB. Mereka meninjau jalan Solo-Purwodadi yang selama ini selalu rusak.
Jokowi mengecek perombakan jalan tersebut menggunakan beton. Dia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan Basuki dan Kementerian PUPR.
"Terima kasih, Pak Basuki. Yang di sana enggak ada yang terima kasih. Saya yang mewakili, terima kasih, Pak Basuki," kata Jokowi di Grobogan, Selasa (23/1).
Basuki tersenyum mendengar hal itu. Ia langsung berdiri dan melepas topinya. Basuki membungkuk seraya memberi hormat kepada Jokowi.
Jokowi juga mengajak Basuki saat bagi-bagi bantuan untuk petani yang gagal panen di Grobogan. Jokowi secara khusus menyapa Basuki di acara itu.
"Yang saya hormati, Pak Menteri PUPR. Pak menteri PU siapa namanya?" tanya Jokowi ke para petani.
"Pak Basuki," teriak para petani.
"Oh berarti sudah pada kenal," ujar Jokowi.
Sebelumnya, berembus kabar 15 menteri akan mundur dari kabinet Jokowi. Isu itu diungkap oleh ekonom Faisal Basri.
Faisal tidak membeberkan daftar menteri itu. Namun, ia menyebut beberapa di antaranya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jokowi telah membantah kabar tersebut. Dia memanggil Sri Mulyani ke istana berkali-kali di tengah isu mundur tersebut.
"Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari, dengan semua menteri, dengan semua atau sebagian menteri," ujar Jokowi setelah Harlah Muslimat NU di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1).
[Gambas:Video CNN]
Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas******Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.
"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"
Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.
Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.
"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.
Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.
Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers
"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.
Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.
Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.
Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.
Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.
Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.
Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label:bonusslot、pinjaman online cair ke ewallet、situs slot terbaik indonesia
Terkait:petir108、boga88、raja judi slot online、indoslots、angka jitu ikan gabus、agb99、akun 77 slot、rtp hoki99、meriahtoto、daun123
bab terbaru:ole388(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《turnamenslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol rupiah andaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《turnamenslot》bab terbaru。