mangga2bet

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

slot top up 5000

Belasan warga Muslim Rohingya tewas akibat serangan tentara Myanmar******

Ankara (ANTARA) - Serangan artileri tentara Myanmar di barat negara bagian Rakhine menewaskan belasan Muslim Rohingya, kata menurut seorang aktivis hak asasi manusia pada Sabtu (27/1).

Menurut Ro Nay San Lwin, salah satu pendiri Koalisi Rohingya Merdeka, sebuah jaringan payung pengungsi Rohingya, militer Myanmar membidik   masyarakat yang tinggal di desa Buthidaung Tsp di Danau Hpon Nyo dalam dua hari terakhir.

“Belasan warga Rohingya TERBUNUH & puluhan lainnya luka-luka dalam dua hari. Militer Myanmar menembakkan artileri ke desa Buthidaung Tsp di Danau Hpon Nyo di negara Bagian Rakhine pada Kamis dan Jumat,” kata Lwin pada X.

“Di tengah pertempuran antara Tentara Arakan dan militer Myanmar, korban penduduk Rohingya banyak sekali dan menjadi sasaran,” katanya menambahkan.

Baca juga: Myanmar akan kirim wakil pada pertemuan para menlu ASEAN di Laos

Pada 2017, eksodus massal warga Rohingya dipicu oleh aksi brutal militer Myanmar terhadap minoritas Muslim di negara Asia Tenggara tersebut.

Sejak itu, sekitar 1,2 juta orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk hidup dalam situasi genting di kamp pengungsi terbesar di dunia di Cox's Bazar.

Saat ini, setidaknya terdapat tiga kelompok etnis bersenjata, yang bersatu di bawah Aliansi Persaudaraan. Sejak akhir Oktober mereka bertempur melawan rezim junta untuk menguasai bagian utara Myanmar.

Myanmar berada diperintah junta sejak Februari 2021. Militer negeri itu yang dikenal sebagai Tatmadaw, menghadapi perlawanan sengit dari berbagai kelompok etnis di banyak wilayah di negara mayoritas Buddha tersebut.

Baca juga: Ratusan tentara Myanmar masuk wilayah India untuk menyelamatkan diri

Sumber: Anadolu
 

Penerjemah: Atman Ahdiat
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

mitos dan legenda kuno

situs game online gacor

Musbes Nahdliyin Nusantara sepakat kembalikan netralitas NU di politik******

Bantul (ANTARA) - Musyawarah Besar (Musbes) Nahdliyin Nusantara yang diselenggarakan di Kampung Mataraman Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyepakati untuk bersama mengembalikan netralitas Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik yang sebenar benarnya sesuai khittah jamiyah.

Koordinator Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Basri Marwa dalam konferensi pers usai musyawarah di Bantul, Minggu, mengatakan, kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mengembalikan netralitas NU dalam politik tersebut dituangkan dalam keputusan bersama yang dibacakan para kiai yang hadir di kegiatan.

"Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU," kata Hasan.

Dia mengatakan, Hari Lahir (Harlah) NU dalam waktu dekat ini hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jamiyah NU, bukan menjadi alat mengorganisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti kemandirian jamiyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain," tuturnya.

Baca juga: PBNU tegaskan independensi dan netralitas NU tidak berubah sejak 1926

Baca juga: Said Aqil tegaskan netralitas NU dalam Pilpres

Dia juga mengatakan, kepada pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misi, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon sebagai amanah dari Khittah NU.

"Pemihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Jamiyah NU merupakan pelanggaran atas Khittah NU," ujarnya.

Pihaknya juga memohon kepada pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kiai untuk tidak jatuh kepada politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.

"Memohon kepada pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan," ucapnya.

Menurut dia, sesuai dengan prinsip asas politik Ahlussunnah wal Jamaah(Aswaja) karakter kepemimpinan Jamiyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah.

Pihaknya memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.

"Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pemain untuk Semua

cara ambil limit kredivo

Hasil seleksi petugas haji diumumkan 26 Februari 2024******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama akan mengumumkan hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi pada 26 Februari 2024.

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa proses seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat diawali dengan pendaftaran peserta dan seleksi berkas dari 11 sampai 19 Januari 2024.

Peserta seleksi yang dinyatakan lolos setelah pemeriksaan berkas selanjutnya mengikuti ujian berbasis komputer dan wawancara di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25 Januari 2024.

Setelah mengumumkan hasil seleksi PPIH Arab Saudi, Kementerian Agama akan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para petugas haji.

"Semoga bimtek bisa digelar sebelum Ramadhan," kata Anna.

Anna menjelaskan pula bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama sedang mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan haji tahun 2024, termasuk menyiapkan petugas haji yang terlatih.

"Kita juga sedang menggodok skema pelatihan petugas haji agar bisa lebih efektif dan mampu melahirkan petugas yang siap dan profesional dalam melayani jamaah," katanya.

Di samping itu, Kementerian Agama mempersiapkan penyediaan akomodasi serta pelayanan transportasi dan konsumsi bagi jamaah Indonesia selama berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Baca juga:
Jamaah haji Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi mulai 12 Mei
Kemenag: Calon haji yang melunasi biaya haji baru 4.438 orang
 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Jelajahi dunia baru

kredit macet kredivo

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

perjalanan

manis 888 link alternatif

Pelita Jaya Jakarta hancurkan Satya Wacana Salatiga 82******

Jakarta (ANTARA) - Pelita Jaya Jakarta tidak mengalami kendala untuk menghancurkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 82-63 pada kompetisi IBL 2024 di Knight Stadium, Semarang, Sabtu.

Kemenangan ketiga dari empat pertandingan yang sudah dimainkan itu membuat Pelita Jaya menduduki posisi ketiga di klasemen sementara IBL dengan tujuh poin. Sedangkan Satya Wacana yang sama sekali belum pernah meraih kemenangan berada di posisi ke-12 di klasemen sementara, demikian catatan laman resmi IBL.

Pelita Jaya memegang kendali pertandingan sepanjang permainan. Pada kuarter pertama, mereka mendulang keunggulan 25-8 atas Satya Wacana. Jumlah tersebut adalah poin terbanyak yang diukir Pelita Jaya dalam satu kuarter pada pertandingan ini.

Satya Wacana mampu memperbaiki permainannya pada kuarter kedua. Mereka mengukir 25 poin unggul tipis atas Pelita Jaya yang mencatatkan 22 poin. Namun Pelita mengakhiri babak pertama dengan keunggulan cukup besar yakni 47-33.

Tuan rumah kembali mengungguli perolehan poin dalam satu kuarter pada kuarter ketiga. Mereka mencatatkan 16 poin unggul dua poin atas Pelita Jaya dengan torehan 14 poin.

Pelita Jaya kemudian menutup kuarter keempat sebagai tim yang lebih banyak mencetak poin, yakni 21 poin. Satya Wacana hanya mampu menambah 14 poin pada kuarter terakhir.

Baca juga: Kesatria Bengawan Solo raih kemenangan 78-45 atas Rajawali Medan

Center Thomas Robinson yang bermain selama 23 menit menjadi pemain tersubur Pelita Jaya dengan koleksi 28 poin dan lima rebound. KJ McDaniels menjadi penyumbang poin terbanyak selanjutnya bagi Pelita Jaya dengan 11 poin. Selain Robinson dan McDaniels, tidak ada pemain Pelita Jaya lain yang mampu mengukir dua digit poin.

Di pihak Satya Wacana, point guard Isaac Asrat menyumbang 18 poin, delapan rebound, dan enam assist untuk timnya. Sedangkan Tyree Robinson menyumbang 17 poin dan delapan rebound.

Satya Wacana selanjutnya akan menjalani derbi Jawa Tengah dengan menjamu Kesatria Bengawan Solo pada Minggu (28/1), sedangkan Pelita Jaya akan menjamu Pacific Caesar Surabaya pada Rabu (31/1).

Baca juga: Dewa United menang di "Derby Banten" usai kalahkan Hawks 101-83
Baca juga: Hangtuah tundukkan Pacific 80-65

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Istri saya adalah seorang kepala suku

kamustoto

Diperiksa KPK, Wabendum Timnas AMIN yakin penyidik profesional******

Merasa politik? Saya no comment (tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv yakin tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional memeriksa dirinya terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, usai diperiksa oleh penyidik komisi antirasuah, Selasa, mempersilakan masyarakat menilai apakah pemeriksaan terhadap dirinya bernilai politis atau tidak.

"Merasa politik? Saya no comment(tidak berkomentar, red.), biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Rajiv diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus kasus dugaan pemerasan maupun gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian itu.

Ia mengaku dicecar dengan sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Rajiv sebelumnya telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1). Akan tetapi, ia berhalangan hadir pada saat itu.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL

"Jadi di-reschedule-kan (dijadwalkan ulang, red.) hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024