inajp slot

Istri Peri Tertinggi

Ekspor Korsel Turun 16,7 Persen Buntut Melemahnya Permintaan Chip******

Kinerja ekspor Korea Selatanmenyusut 16,7 persen (yoy) sepanjang 1 hingga 20 November 2022. Lembaga bea cukai negara itu mengatakan hal ini terjadi karena melemahnya permintaan chip dariChina.

Mengutip CNA pada Senin (21/11), ekspor Korsel ke China turun 28,3 persen. Lalu, ekspor ke Uni Eropa (UE) turun 1,5 persen. Sementara, ekspor ke Amerika Serikat (AS) naik 11 persen.

Berdasarkan produk, penjualan chip semikonduktor turun 29,4 persen dan perangkat komunikasi nirkabel turun 20,6 persen.

Sebelumnya, Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea) menyebut pertumbuhan ekonomi Negeri Ginseng hanya 0,3 persen pada kuartal III 2022 dibandingkan kuartal sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut merupakan yang paling lambat sejak setahun terakhir.

Dilansir Reuters, Kamis (27/10), laju ekonomi melambat karena kinerja ekspor yang buruk. Hal ini menjadi peringatan ekonomi masih menghadapi tantangan.

Pada kuartal II lalu, laju ekonomi Korsel tercatat 0,7 persen. Kendati demikian, kinerja ekonomi Juli-September 2022 masih di atas ekspektasi para analis dalam jajak pendapat Reuters, 0,1 persen.

Sejumlah ekonom mengingatkan tantangan yang berkembang bagi ekonomi Korea di antaranya inflasi tinggi yang berkelanjutan, kenaikan suku bunga yang cepat di seluruh dunia dan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan global. Kondisi tersebut melemahkan permintaan baik di dalam maupun luar negeri.

"Angka hari ini, meskipun tampak baik-baik saja, sudah menjadi masa lalu. Sementara, masa depan semakin sulit baik dari sisi permintaan domestik maupun global," ujar Kepala Ekonom HI Investment & Securities Park Sang-hyun.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Ekspor Korsel Turun 16,7 Persen Buntut Melemahnya Permintaan Chip******

Kinerja ekspor Korea Selatanmenyusut 16,7 persen (yoy) sepanjang 1 hingga 20 November 2022. Lembaga bea cukai negara itu mengatakan hal ini terjadi karena melemahnya permintaan chip dariChina.

Mengutip CNA pada Senin (21/11), ekspor Korsel ke China turun 28,3 persen. Lalu, ekspor ke Uni Eropa (UE) turun 1,5 persen. Sementara, ekspor ke Amerika Serikat (AS) naik 11 persen.

Berdasarkan produk, penjualan chip semikonduktor turun 29,4 persen dan perangkat komunikasi nirkabel turun 20,6 persen.

Sebelumnya, Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea) menyebut pertumbuhan ekonomi Negeri Ginseng hanya 0,3 persen pada kuartal III 2022 dibandingkan kuartal sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut merupakan yang paling lambat sejak setahun terakhir.

Dilansir Reuters, Kamis (27/10), laju ekonomi melambat karena kinerja ekspor yang buruk. Hal ini menjadi peringatan ekonomi masih menghadapi tantangan.

Pada kuartal II lalu, laju ekonomi Korsel tercatat 0,7 persen. Kendati demikian, kinerja ekonomi Juli-September 2022 masih di atas ekspektasi para analis dalam jajak pendapat Reuters, 0,1 persen.

Sejumlah ekonom mengingatkan tantangan yang berkembang bagi ekonomi Korea di antaranya inflasi tinggi yang berkelanjutan, kenaikan suku bunga yang cepat di seluruh dunia dan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan global. Kondisi tersebut melemahkan permintaan baik di dalam maupun luar negeri.

"Angka hari ini, meskipun tampak baik-baik saja, sudah menjadi masa lalu. Sementara, masa depan semakin sulit baik dari sisi permintaan domestik maupun global," ujar Kepala Ekonom HI Investment & Securities Park Sang-hyun.

[Gambas:Video CNN]

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]