cara dapat uang 100 juta
prediksi togel korea 126Jutaan kata 370261Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara dapat uang 100 juta》
McDonald's Beli 225 Gerai Waralaba Lokal Israel Buntut Gerakan Boikot******
McDonald's (MCD.N) bakal membeli seluruh gerai waralaba dari pemilik lokal di Israel buntut ramai aksiboikot produk pro Israel yang memukul bisnisnya.
Restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) tersebut telah sepakat memborong 225 gerai dari Alonyal Ltd, pemilik waralaba McDonald's di Israel.
Setelah selesainya transaksi dalam beberapa bulan mendatang, McDonald's akan memiliki restoran dan operasional Alonyal, sambil tetap mempertahankan karyawannya.
CEO dan pemilik Alonyal, Omri Padan, mengatakakan ada 5.000 karyawan yang bekerja di 225 gerai McDonald's di Israel.
"Selama lebih dari 30 tahun, Alonyal dengan bangga menghadirkan Golden Arches ke Israel dan melayani komunitas kami," kata Padan, dikutip CNN, Kamis (4/4).
Langkah pembelian ini dilakukan usai raksasa cepat saji asal menyebut perang Israel-Hamas merugikan bisnisnya. Sebab, McDonald's menjadi sasaran boikot di berbagai negara karena dituding mendukung Israel.
Usai serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, Alonyal sempat mengumumkan mereka akan menyumbang makanan gratis kepada militer Israel.
McDonald's adalah jaringan global, tetapi waralabanya sering kali dimiliki secara lokal dan beroperasi secara mandiri.
Manajemen menyebut sebagian besar toko McDonald's di seluruh dunia dijalankan oleh operator waralaba lokal. Operator-operator ini dalam banyak hal, bertindak sebagai bisnis independen. Misalnya, dalam menetapkan upah dan harga, serta jika dirasa perlu, memberikan pernyataan atau sumbangan sesuai kebijakan usahanya.
Artinya, perusahaan pusatnya di AS tidak dapat mendikte bagaimana setiap mitra harus merespons dalam suatu krisis.
Januari lalu, CEO McDonald's Chris Kempczinski mengatakan perusahaannya melihat dampak serius di beberapa pasar di Timur Tengah dan beberapa di luar kawasan akibat perang Israel melawan Hamas.
Lalu pada Februari, McDonald's kembali menegaskan konflik tersebut kemungkinan akan terus membebani bisnisnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******
Daftar Isi
Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.
Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.
"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Lihat Juga :Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini |
Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.
"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.
Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk.
Berikut rinciannya;
1. Jawa Tengah
Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.
Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.
"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.
Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.
"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.
Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.
"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.
Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.
"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.
Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.
"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.
"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
2. Kabupaten Bandung
Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.
"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.
Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.
Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.
Lihat Juga :Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera |
3. Jawa Timur
Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.
"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.
Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.
"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.
Lihat Juga :Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan |
4. Sumatera Utara
Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).
Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.
"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.
SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.
Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.
Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.
"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.
Lihat Juga :Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun |
Label：rtp cair138、permainan slot online yang mudah menang、link slot terbesar
Terkait：slot online terbaik、erek kipas angin、trik duofu、gacor303、hoki268、revo999、win slot 8、mantul69、rtp catur777、cara bikin akun kredivo
bab terbaru：paito brunei 14（2024-07-04）
Perbarui waktu：2024-07-04
- Bab 1 pokermania
- Bab 2 wen4d
- Bab 3 rajatoto3
- Bab 4 situs judi online bonus new member
- Bab 5 dongslot88
- Bab 6 moba4d
- Bab 7 kredivo alfamart
- Bab 8 buku mimpi 10001
- Bab 9 paito harian oregon 9 angkanet
- Bab 10 prediksi sydney angka keramat ratu jitu
- Bab 11 slot gampang jackpot
- Bab 12 cara agar akulaku tanpa dp
- Bab 13 gacor max slot
- Bab 14 kapital4d
- Bab 15 harga voucher telkomsel 1gb
- Bab 16 bunga uatas
- Bab 17 cara dapat uang dari online tanpa modal
- Bab 18 server thailand slot gacor
- Bab 19 ibet77
- Bab 20 daftar sbobet
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah7658bab
Master Pedang Samsara
kumpulan situs slot online terbaik
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Biksu pembunuh surga
serdadu88
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Tuan Bintang Bumi
cara mencari 4 angka jitu
... rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah,Kota Bogor (ANTARA) - Hari itu, seorang konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Jawa Barat, menutup lembar kerjanya. Ini sebagai hasil bahwa seorang lagi korban kekerasan selesai menjalani konseling dan masuk tahap terminasi.
Jadi, proses konseling kepada korban sudah selesai karena yang bersangkutan sudah mulai bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dia sudah tenang, bisa tidur, dan bekerja dengan baik.
Pernyataan dari korban membuat para konselor lega. Namun, tugas konselor tidak berhenti sampai di situ karena mereka masih harus memantau dan mengevaluasi kondisi korban hingga sekitar 3 bulan setelah konseling selesai.
Kepala UPTD PPA Kota Bogor Dina Noviani menyebut sejak 2019 hingga 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pihaknya meningkat.
Satu demi satu UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bogor menangani para korban, bahkan ada yang sampai loncat tahun karena proses pemulihannya butuh waktu lama.
Pada 2019, tercatat 111 kasus kekerasan yang ditangani. Lalu pada 2020, ada 132 laporan kasus masuk dan ditangani.
Tahun berikutnya, 2021, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turun menjadi 114 kasus. Namun, pada 2022 melesat menjadi 140 kasus, dan pada 2023 sedikit naik menjadi 145 kasus.
Bentuk kekerasan yang menimpa perempuan dan anak banyak jenisnya. Banyak di antaranya yang melapor lewat Hotline Pengaduan UPTD PPA di nomor 0811-1115-597.
Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara verbal, fisik, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Kemudian gangguan psikis pascaperceraian, penganiayaan, konflik keluarga, dan dan sebagainya.
Adapun kekerasan yang menimpa anak bisa berupa perebutan anak, pelecehan seksual, KDRT, kekerasan fisik dan psikis, perundungan, serta permasalahan nafkah.
Dari bentuk-bentuk kekerasan itu, UPTD PPA Kota Bogor mencatat, pada tahun 2023, anak-anak mengalami pelecehan seksual merupakan laporan yang paling banyak, sementara pada perempuan sebagian besar ditimpa kasus KDRT dan pelecehan seksual.
Pada tahun lalu ada tiga kasus yang paling banyak menyita perhatian publik. Alhasil, UPTD PPA harus bekerja lebih keras menyelesaikan perkara tersebut.
Kasus pertama, yakni oknum guru SDN Pengadilan 2 berinisial BBS (30 tahun), ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan pelecehan terhadap 14 orang siswi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dengan seenaknya mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena khilaf.
Berdasarkan keterangan korban dan saksi, pelaku melakukan pelecehan sejak Desember 2022, sedangkan aksinya itu dilaporkan terakhir terjadi pada Mei 2023.
Kasus tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yakni pemeriksaan saksi-saksi sehingga status hukum dari terdakwa BBS belum mendapatkan vonis.
Kasus kedua, yakni pelecehan seksual di pesantren di Kelurahan Kayumanis. Dalam menangani kasus ini, UPTD PPA membutuhkan waktu cukup lama untuk menggali informasi.
Dua pria pengurus dan pengelola pondok pesantren tersebut dilaporkan mencabuli tiga santriwatinya. Kedua pelaku berinisial AM dan MM ini sudah ditangkap dan sedang menjalani pengadilan di PN Kota Bogor.
Dua pelaku tersebut mencabuli santriwati yang berbeda-beda. Salah seorang terdakwa dilaporkan melakukan aksi tidak terpuji itu dengan modus memperbaiki suara sang santriwati.
Kasus ini viral dan menggemparkan hingga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor, dan masih banyak pihak lagi.
Kasus ketiga yakni pelecehan anak oleh ayah tirinya di Kelurahan Mekarwangi, namun hingga saat ini tersangka belum tertangkap.
Dari hasil asesmen penanganan kasus yang dilakukan UPTD PPA, Dina menjelaskan, 90 persen penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak karena faktor sosial dan ekonomi serta ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban.
Sebagai contoh, anak-anak di lingkungan sosial terutama yang warga menengah ke bawah dan di lingkungan padat penduduk, biasanya kurang pengawasan orang tua sehingga anak tak luput menjadi korban kekerasan.
Bahkan, Dina menyampaikan, rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah.
Tiga aspek perlindungan
Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, DP3A Kota Bogor menerapkan program yang dibagi dalam tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan.
Dalam aspek pencegahan, DP3A Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program Puspaga aktif untuk berbagi motivasi dan edukasi ke sekolah tentang apa itu kekerasan serta lingkungan yang baik. Para orang tua murid diajak diskusi tentang parentingyang baik oleh para konselor atau psikolog.
Dalam penanganan, UPTD PPA berkoordinasi dengan pemerintah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan. UPTD PPA melihat data sebaran kasus, lalu dilihat wilayah mana saja yang darurat membutuhkan penanganan.
Dari situ, dilakukan program konseling keliling sambil terus berkoordinasi dengan wilayah setempat. UPTD PPA melakukan jemput bola, konseling, dan dari pintu ke pintu.
Konseling yang berjalan perlahan-lahan bahkan hingga berbulan-bulan. Treatment ini dianggap selesai apabila korban sudah ada perubahan progres dari kondisi awal, sampai terakhir konseling.
Biasanya konseling selesai dan masuk tahap pemantauan apabila korban sudah berdaya dengan dirinya sendiri, sudah fokus, sudah dianggap bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Atau ada kesanggupan langsung yang dinyatakan oleh para korban ini.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditekankan pada peran para pemuka agama, lingkungan, dan tentu Pemerintah yang harus terus memberikan sosialisasi, edukasi, kepada masyarakat.
Sosialisasi edukasi ini di Kota Bogor utamanya dilaksanakan melalui DP3A, sebagai salah satu lembaga yang memang ditunjuk untuk bisa menangani berbagai hal terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Program dan kegiatan yang dilakukan DP3A harus menyentuh sisi yang bisa menjadi bagian penting bagi rumah tangga. Beberapa di antaranya juga dilakukan berkoordinasi dengan dinas lain, seperti Dinas Pendidikan dan Jabar Bergerak Kota Bogor.
Program-program tersebut sudah berjalan, namun harus lebih masif lagi dan terukur ke depan.
Dedie tak memungkiri bahwa anggaran yang berkurang pada tahun ini akibat cadangan untuk kebutuhan Pemilu 2024, yang berimbas pada berkurangnya anggaran beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas di lingkungan Kota Bogor, tak terkecuali DP3A dalam memerangi kasus kekerasan ini.
Kendati demikian, Dedie tetap optimistis bahwa Kota Bogor bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA), dan meningkat statusnya dari Madya menjadi Nindya karena beberapa kriteria KLA sudah dipenuhi Pemkot Bogor.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
Kegilaan Evolusi Liar
slot online slot
LRT Jabodebek mengalami gangguan operasional di Stasiun LRT Jabodebek Cikoko.
Gangguan operasional dialami TS 24 relasi Dukuh Atas -Harjamukti pada pukul 13.31. Ia mengatakan gangguan operasional itu dipicu kendala teknis pada sistem pengereman.
Lihat Juga :Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah? |
Ia menambahkan TS 24 yang mengalami gangguan sudah dievakuasi dan sedang dilakukan pemeriksaan serta evaluasi oleh tim KAI dan INKA. Saat ini perjalanan LRT Jabodebek sudah berangsur normal kembali, dan tim KAI sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi kelambatan.
"Berkat kesigapan tim KAI dan INKA, TS 24 yang mengalami gangguan sudah dapat dievakuasi, dan saat ini sedang dalam perbaikan. Namun demikian, akibat gangguan tersebut masih akan berimbas pada kelambatan perjalanan LRT Jabodebek," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Agen Perjalanan Xuanjie
slot gacor server filipina
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).
Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.
Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.
Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.
Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.
"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.
Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.
"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Domain Pedang Tak Terkalahkan
games 88 slot... rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah,Kota Bogor (ANTARA) - Hari itu, seorang konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Jawa Barat, menutup lembar kerjanya. Ini sebagai hasil bahwa seorang lagi korban kekerasan selesai menjalani konseling dan masuk tahap terminasi.
Jadi, proses konseling kepada korban sudah selesai karena yang bersangkutan sudah mulai bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dia sudah tenang, bisa tidur, dan bekerja dengan baik.
Pernyataan dari korban membuat para konselor lega. Namun, tugas konselor tidak berhenti sampai di situ karena mereka masih harus memantau dan mengevaluasi kondisi korban hingga sekitar 3 bulan setelah konseling selesai.
Kepala UPTD PPA Kota Bogor Dina Noviani menyebut sejak 2019 hingga 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pihaknya meningkat.
Satu demi satu UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bogor menangani para korban, bahkan ada yang sampai loncat tahun karena proses pemulihannya butuh waktu lama.
Pada 2019, tercatat 111 kasus kekerasan yang ditangani. Lalu pada 2020, ada 132 laporan kasus masuk dan ditangani.
Tahun berikutnya, 2021, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turun menjadi 114 kasus. Namun, pada 2022 melesat menjadi 140 kasus, dan pada 2023 sedikit naik menjadi 145 kasus.
Bentuk kekerasan yang menimpa perempuan dan anak banyak jenisnya. Banyak di antaranya yang melapor lewat Hotline Pengaduan UPTD PPA di nomor 0811-1115-597.
Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara verbal, fisik, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Kemudian gangguan psikis pascaperceraian, penganiayaan, konflik keluarga, dan dan sebagainya.
Adapun kekerasan yang menimpa anak bisa berupa perebutan anak, pelecehan seksual, KDRT, kekerasan fisik dan psikis, perundungan, serta permasalahan nafkah.
Dari bentuk-bentuk kekerasan itu, UPTD PPA Kota Bogor mencatat, pada tahun 2023, anak-anak mengalami pelecehan seksual merupakan laporan yang paling banyak, sementara pada perempuan sebagian besar ditimpa kasus KDRT dan pelecehan seksual.
Pada tahun lalu ada tiga kasus yang paling banyak menyita perhatian publik. Alhasil, UPTD PPA harus bekerja lebih keras menyelesaikan perkara tersebut.
Kasus pertama, yakni oknum guru SDN Pengadilan 2 berinisial BBS (30 tahun), ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan pelecehan terhadap 14 orang siswi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dengan seenaknya mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena khilaf.
Berdasarkan keterangan korban dan saksi, pelaku melakukan pelecehan sejak Desember 2022, sedangkan aksinya itu dilaporkan terakhir terjadi pada Mei 2023.
Kasus tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yakni pemeriksaan saksi-saksi sehingga status hukum dari terdakwa BBS belum mendapatkan vonis.
Kasus kedua, yakni pelecehan seksual di pesantren di Kelurahan Kayumanis. Dalam menangani kasus ini, UPTD PPA membutuhkan waktu cukup lama untuk menggali informasi.
Dua pria pengurus dan pengelola pondok pesantren tersebut dilaporkan mencabuli tiga santriwatinya. Kedua pelaku berinisial AM dan MM ini sudah ditangkap dan sedang menjalani pengadilan di PN Kota Bogor.
Dua pelaku tersebut mencabuli santriwati yang berbeda-beda. Salah seorang terdakwa dilaporkan melakukan aksi tidak terpuji itu dengan modus memperbaiki suara sang santriwati.
Kasus ini viral dan menggemparkan hingga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor, dan masih banyak pihak lagi.
Kasus ketiga yakni pelecehan anak oleh ayah tirinya di Kelurahan Mekarwangi, namun hingga saat ini tersangka belum tertangkap.
Dari hasil asesmen penanganan kasus yang dilakukan UPTD PPA, Dina menjelaskan, 90 persen penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak karena faktor sosial dan ekonomi serta ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban.
Sebagai contoh, anak-anak di lingkungan sosial terutama yang warga menengah ke bawah dan di lingkungan padat penduduk, biasanya kurang pengawasan orang tua sehingga anak tak luput menjadi korban kekerasan.
Bahkan, Dina menyampaikan, rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah.
Tiga aspek perlindungan
Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, DP3A Kota Bogor menerapkan program yang dibagi dalam tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan.
Dalam aspek pencegahan, DP3A Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program Puspaga aktif untuk berbagi motivasi dan edukasi ke sekolah tentang apa itu kekerasan serta lingkungan yang baik. Para orang tua murid diajak diskusi tentang parentingyang baik oleh para konselor atau psikolog.
Dalam penanganan, UPTD PPA berkoordinasi dengan pemerintah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan. UPTD PPA melihat data sebaran kasus, lalu dilihat wilayah mana saja yang darurat membutuhkan penanganan.
Dari situ, dilakukan program konseling keliling sambil terus berkoordinasi dengan wilayah setempat. UPTD PPA melakukan jemput bola, konseling, dan dari pintu ke pintu.
Konseling yang berjalan perlahan-lahan bahkan hingga berbulan-bulan. Treatment ini dianggap selesai apabila korban sudah ada perubahan progres dari kondisi awal, sampai terakhir konseling.
Biasanya konseling selesai dan masuk tahap pemantauan apabila korban sudah berdaya dengan dirinya sendiri, sudah fokus, sudah dianggap bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Atau ada kesanggupan langsung yang dinyatakan oleh para korban ini.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditekankan pada peran para pemuka agama, lingkungan, dan tentu Pemerintah yang harus terus memberikan sosialisasi, edukasi, kepada masyarakat.
Sosialisasi edukasi ini di Kota Bogor utamanya dilaksanakan melalui DP3A, sebagai salah satu lembaga yang memang ditunjuk untuk bisa menangani berbagai hal terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Program dan kegiatan yang dilakukan DP3A harus menyentuh sisi yang bisa menjadi bagian penting bagi rumah tangga. Beberapa di antaranya juga dilakukan berkoordinasi dengan dinas lain, seperti Dinas Pendidikan dan Jabar Bergerak Kota Bogor.
Program-program tersebut sudah berjalan, namun harus lebih masif lagi dan terukur ke depan.
Dedie tak memungkiri bahwa anggaran yang berkurang pada tahun ini akibat cadangan untuk kebutuhan Pemilu 2024, yang berimbas pada berkurangnya anggaran beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas di lingkungan Kota Bogor, tak terkecuali DP3A dalam memerangi kasus kekerasan ini.
Kendati demikian, Dedie tetap optimistis bahwa Kota Bogor bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA), dan meningkat statusnya dari Madya menjadi Nindya karena beberapa kriteria KLA sudah dipenuhi Pemkot Bogor.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
《cara dapat uang 100 juta》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，123judiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang 100 juta》bab terbaru。