kredivo online

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Budiman Sudjatmiko Ungkap Progres Bukit Algoritma Baru 15 Persen******

Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sudjatmiko memastikan proyek Bukit Algoritmamasih berjalan. Hal ini sekaligus menepis kabar mangkraknya proyek yang digadang sebagai "Silicon Valley"-nya Indonesia itu.

"(Proyek Bukit Algoritma) itu kan masih jalan, cuma memang tidak cepat. Proyek panjang 10 tahun dan ini proyek saya kan tidak ada hubungan dengan APBN," kata Budiman seperti dikutip Detik Finance, Senin (28/8).

Saat ini, sambung Budiman, pembangunan proyek masih dalam tahap pertama. Dalam hal ini, pihaknya masih fokus merenovasi sejumlah gedung terbengkalai di proyek yang peletakan batu pertamanya pada 9 Juni 2021 itu.

Ia mengakui progres proyek tersebut terbilang lambat. Tak ayal, ia memperkirakan penyelesaian proyek ini bisa mundur dari 2024 ke 2025.

"Untuk tahap pertama, masih 10-15 persen lah. Karena masih renovasi, belum ada pembangunan gedung baru. Mungkin akan kita evaluasi terbangunnya bisa 2025 gitu yah," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga mengakui investasi proyek masih minim yakni kurang dari Rp1 triliun. Padahal, proyek ini ditargetkan menyerap investasi hingga Rp18 triliun.

Menurut Budiman, salah satu penyebab seretnya investasi masuk adalah keterlambatan penyelesaian proyek Seksi II Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang dekat dengan Bukit Algoritma.

"Ruas kedua jalan tol itu memang agak terlambat kemarin Bocimi (Seksi II Tol Bocimi). Baru dibuka bulan lalu, jadi itu juga ikut berpengaruh pada selesai speed investasi di (pembangunan) fisiknya," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Baca berita lengkap di sini.

Ketuhanan Otak Ringan

Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan******

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi kian getol merangkul sejumlah investoruntuk ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tindakan tersebut tentu tak mengherankan. Maklum, Jokowi sendiri punya mimpi bisa melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI tahun depan di ibu kota baru tersebut.

Kabar terbaru yang masuk soal investor, pemerintah mengklaim sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di IKN. Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Selain Aguan, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN.

Bahlil mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurutnya, kehadiran para cukong ini sekaligus menepis isu tidak ada investor yang masuk ke IKN.

Ucapan Bahlil itu tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah belakangan memang tekun mencari investor.

Pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Juni lalu, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Lantas, apakah keikutsertaan sejumlah taipan Tanah Air seperti Aguan-Sukanto Tanoto dalam membangun proyek IKN tadi bakal menjadi jaminan proyek itu akan berjalan seperti apa yang diinginkan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita belum yakin mereka akan terlibat langsung dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya para pengusaha ulung tersebut baru melakukan kunjungan saja.

Ia menilai keikutsertaan Aguan dan Sukanto merupakan pencitraan pemerintah.

"Menurut hemat saya, hanya sebagai bagian dari trik pemerintah untuk membangun kesan bahwa IKN sudah banyak diminati oleh pengusaha, terutama pengusaha papan atas nasional," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Apalagi, kata dia, selama ini pengusaha-pengusaha tersebut terbiasa menggarap pasar yang lucrative alias menguntungkan di pusat-pusat keramaian dengan margin keuntungan besar dan jaminan keberhasilan yang tinggi. Sementara, IKN bukanlah lahan menguntungkan secara bisnis.

Menurut Ronny, IKN hanyalah proyek politik yang hitung-hitungan bisnisnya tak jelas sampai hari ini. Jika memang IKN adalah lahan investasi yang bagus untuk pengusaha, maka sejak awal seharusnya pengusaha sudah menyambut positif rencana tersebut.

"Nyatanya tak demikian toh. Sudah empat tahun, tak ada tanda-tanda komitmen pasti dari investor-investor besar. Bahkan beberapa investor yang awalnya berniat untuk berkomitmen, justru hengkang," ucapnya.

Perkataan Ronny ini bukan isapan jempol belaka. Lihat saja, kepastian investasi dari Arab Saudi saja belum jelas.

Tahun lalu, Softbank Group mundur dari proyek. Pemerintah sendiri mengklaim alasan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Tokyo itu mundur karena permintaan proposal yang tak menguntungkan Indonesia.

Ronny lantas menyinggung terkait niatan tulus atau tidaknya para pengusaha nasional membantu pemerintah memancing investor. Menurutnya, jawabannya jelas bahwa pengusaha tak memakai ukuran tulus atau tidak tulus dalam berinvestasi.

Ia menilai para pengusaha memakai parameter prospek perkembangan bisnis dan prospek mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dan itu tak bisa disalahkan. DNA pengusaha toh memang begitu," kata dia.

Oleh karena itu, lagi-lagi ia menduga kedatangan Aguan cs ke IKN adalah dalam rangka undangan atau permintaan pemerintah. Mereka didatangkan sekadar untuk membangun kesan bahwa pengusaha-pengusaha tersebut berniat untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN.

"Hanya sebatas pembangunan kesan semata. Intinya, tak ada jaminan mereka akan terlibat langsung, apalagi setelah Jokowi tak lagi berkuasa," imbuh Ronny.

Jika dugaannya itu benar, maka rakyat dibohongi. Sebaliknya, jika mereka memang menjadi tulang punggung investor swasta di sana, maka IKN akan jadi ajang bancakan pengusaha properti, yang didukung secara penuh oleh pemerintah.

Ronny pun pesimis groundbreaking yang dijanjikan dilakukan pada September akan menjadi kenyataan bagi selesainya proyek IKN dalam waktu dekat. Ia mencontohkan groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2016, namun baru akan selesai tahun ini.

Sementara, IKN jauh lebih masif proyeknya ketimbang kereta cepat.

"Proyek-proyek toh memang sudah berjalan. Tapi yang berjalan adalah yang dibiayai APBN toh, bukan dari sisi Investor," ucap Ronny.

Pelibatan Aguan dan Sukanto Tanoto Tak Jamin Tarik Investor ke IKN

Kuil Kiamat

India Larang Impor Laptop Demi Dorong Manufaktur Dalam Negeri******

Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi membatasiimporkomputer dan laptop untuk mendorong manufaktur domestik dalam sektor teknologi.

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), importir harus mengajukan izin untuk membawa laptop, tablet, komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya ke negara tersebut, sesuai dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri pada Kamis (7/9).

Sebelumnya, impor barang-barang seperti itu tidak terbatas.

Impor elektronik India mencapai US,7 miliar dalam periode April hingga Juni, naik 6,25 persen dari periode yang sama pada 2022.

CNN telah menghubungi Apple (AAPL) dan Samsung (SSNLF), penjual laptop teratas di negara Asia Selatan ini, untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan.

Upaya India untuk memproduksi secara domestik datang pada saat yang penting bagi negara dengan populasi terbanyak di dunia ini, ketika perusahaan-perusahaan mencari alternatif di luar China untuk mengamankan rantai pasokan penting.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan memprediksi populasi kerja India diperkirakan akan mencapai satu miliar dalam satu dekade mendatang.

Angkatan kerja yang besar dan muda membuat negara ini menarik bagi perusahaan-perusahaan global yang mencari pusat manufaktur alternatif selain China.

Pada awal tahun ini, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal mengatakan bahwa Apple sudah memproduksi antara 5 persen hingga 7 persen produknya di India.

"Jika saya tidak salah, mereka berencana meningkatkan hingga 25 persen dari produksi mereka," katanya dalam sebuah acara pada Januari.

Pada Juni, produsen chip Amerika Serikat Micron (MICR) mengumumkan pabrik baru di negara bagian Gujarat bagian barat, menyebutnya sebagai fasilitas perakitan dan pengujian semikonduktor pertama di negara ini.

Ventura ini akan melihat Micron berinvestasi hingga US5 juta dan menciptakan hingga 5.000 pekerja Micron langsung baru dan 15 ribu pekerja komunitas dalam beberapa tahun mendatang.

Foxconn, produsen elektronik kontrak terbesar di dunia dan pemasok kunci untuk Apple, juga berencana untuk memperluas operasi manufakturnya di India.

Bulan lalu, perusahaan ini secara tiba-tiba mengumumkan keluar dari kemitraan patungan senilai US,4 miliar dengan Vedanta (VEDL), sebuah konglomerat logam dan energi India, untuk membantu membangun salah satu pabrik chip pertama di negara ini.

Namun, perusahaan tersebut mengatakan masih berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembuatan chip di India dan mengajukan permohonan ke program pemerintah yang mensubsidi biaya pembangunan fasilitas produksi semikonduktor atau tampilan elektronik di negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Potong menembus langit

Dave Willner Tinggalkan Jabatan Kepala Kepercayaan dan Keamanan OpenAI******

Kepala bagian kepercayaan dan keamanan (trust and safety) OpenAI Dave Willner mundur dari jabatannya, pada Kamis (20/7).

Willner telah memimpin tim kepercayaan dan keamanan kecerdasan buatan perusahaan sejak Februari 2022. Pengunduran dirinya ia ungkapkan dalam postingan di Linkedin.

Ia berencana beralih ke peran sebagai penasihat dan menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga.

CEO OpenAI Sam Altman meminta regulasi AI dalam sidang panel Senat pada Maret.

Dia memberi tahu para pembuat kebijakan bahwa potensi AI untuk digunakan untuk memanipulasi pemilih dan menyebarkan disinformasi adalah area kekhawatiran terbesarnya.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan soal India Setop Ekspor Beras: Harus Waspada

Seorang juru bicara OpenAI tidak segera merespons permintaan komentar mengenai pengunduran diri Willner atau pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan perannya.

Pengunduran diri Willner datang ketika OpenAI terus bekerja sama dengan regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain untuk mengembangkan pengaman dan pembatasan seputar teknologi AI yang berkembang pesat.

OpenAI adalah salah satu dari tujuh perusahaan AI terkemuka yang pada hari Jumat melakukan komitmen sukarela yang disetujui oleh Gedung Putih untuk membuat sistem dan produk AI lebih aman dan dapat dipercaya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut setuju untuk menguji sistem AI baru dengan pihak luar sebelum mereka dirilis secara publik, dan untuk dengan jelas menandai konten yang dihasilkan oleh AI, demikian diumumkan oleh Gedung Putih.

[Gambas:Video CNN]