pinjaman online tanpa agunan

Kebangkitan industri militer

Lim Hariyanto Jadi Orang Terkaya ke******

Pengusaha Lim Hariyanto Wijaya Sarwono menjadi orang terkayake-5 di Indonesia versi Forbes.

Melansir Forbes Real-Time Billionaires, Selasa (18/4), kekayaan Lim saat ini mencapai US,5 miliar atau setara Rp96,58 triliun.

Peringkat Lim melesat dari posisi Desember 2022 di mana ia duduk di posisi ke-36 orang terkaya di Tanah Air.

Lim merupakan pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui bendera Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Bersama mitranya asal China, Lim membentuk grup Harita, pemilik smelter nikel di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Grup Harita milik keluarganya itu juga memiliki mayoritas saham perusahaan tambang bauksit, yakni Cita Mineral Investindo.

Kemudian, pekan lalu, perusahaan pemrosesan nikel terintegrasi milik Lim, PT Trimegah Bangun Persada Tbk, juga resmi melantai di bursa saham dengan raupan dana mencapai Rp9,99 triliun.

Emiten berkode NCKL tersebut menjadi perusahaan tercatat ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Harita menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham. 

Dengan kekayaannya, Lim menyalip peringkat bos Barito Pacific Prajogo Pangestu dengan harta US,9 miliar.

Namun, posisinya berada di bawah Sri Prakash Lohia sebagai orang terkaya di Indonesia. Sri Prakash berada di posisi keempat orang paling tajir di RI dengan kekayaan mencapai US,4 miliar.

Selanjutnya, ada Michael Hartono di posisi ketiga dengan jumlah kekayaan mencapai US,8 miliar. Posisi kedua ada Budi Hartono dengan kekayaan US miliar.

Sementara itu, posisi pertama masih ditempati oleh Low Tuck Kwong. Pengusaha batu bara bara itu tercatat memiliki kekayaan senilai US,4 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Profil Lim Hariyanto, Orang Terkaya ke******

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono menjadi orang terkaya ke-5 di Indonesia dengan kekayaan US,5 miliar atau setara Rp96,58 triliun.

Berdasarkan data real time Forbes pada Selasa (18/4), kakek berusia 94 tahun itu menyalip posisi bos Barito Pacific, Prajogo Pangestu dengan harta US,9 miliar.

Lim dikenal sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit melalui bendera Bumitama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Perusahaan ini juga memiliki kebun kelapa sawit di Indonesia.

Ia kemudian membuka toko kelontong pada 1915 yang seiring berjalan waktu semakin sukses dan bahkan bertambah luas hingga ke berbagai usaha lainnya. Lim Tju King kemudian meneruskan usahanya ke sang anak, Lim Hariyanto.

Bersama mitranya asal China, Lim Hariyanto kemudian membentuk Grup Harita. Melalui salah satu lini usahanya, PT Trimegah Bangun Persada (TBP), Harita mengelola tambang dan smelter nikel di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Pekan lalu, TBP atau Harita Nickel resmi melantai di bursa saham dengan raupan dana mencapai Rp9,99 triliun.

Emiten berkode NCKL tersebut menjadi perusahaan tercatat ke-31 yang tercatat di bursa pada 2023.

Harita menawarkan 7,99 miliar saham atau setara dengan 12,67 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga penawaran umum yang ditetapkan Rp1.250 per saham

Grup Harita milik keluarganya itu juga memiliki mayoritas saham perusahaan tambang bauksit, yakni Cita Mineral Investindo.

Kini, kerajaan bisnis Lim Hariyanto mulai diwariskan ke anak-anaknya. Salah satu anaknya, Lim Gunawan Hariyanto merupakan CEO Bumitama Agri. Sedangkan salah satu putrinya, Lim Christina Hariyanto merupakan komisaris utama Harita Kencana Sekuritas.

Kekayaan Lim melesat dari posisi Desember 2022 di mana ia duduk di posisi ke-36 orang terkaya di Tanah Air. Namun, posisinya saat ini masih berada di bawah Sri Prakash Lohia sebagai orang terkaya di Indonesia.

Sri Prakash berada di posisi keempat orang paling tajir di RI dengan kekayaan mencapai US,4 miliar.

Selanjutnya, Michael Hartono menduduki posisi ketiga dengan jumlah kekayaan mencapai US,8 miliar. Posisi kedua ada Budi Hartono dengan kekayaan US miliar.

Sementara itu, posisi pertama masih ditempati oleh Low Tuck Kwong. Pengusaha batu bara bara itu tercatat memiliki kekayaan senilai US,4 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Dewa gila pertama

Erick Thohir: Proyek Kereta Cepat Tak Mungkin Dimangkrakkan******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan proyek kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mangkrak meski biaya membengkak.

"Hasil negosiasi kereta cepat harus berjalan, tidak mungkin kita mangkrakkan," kata Erick saat memberikan keterangan pers di Stasiun Pasar Senen, seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/4).

Menurut Erick, pembengkakan biaya kereta cepat terjadi karena pandemi covid-19 menyebabkan pengerjaan proyek mundur.

Selain itu, menurut Erick, pembengkakan biaya proyek KCJB juga terjadi lantaran naiknya harga komponen utama termasuk besi dan baja, hingga terganggunya rantai pasok (supply chain).

"Kalau kita hitung lagi pembangunan sekarang dan kemarin lebih mahal lagi karena tidak hanya besi, (komponen) yang lain-lain juga naik," ujarnya.

Erick juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat segala halnya perlu perencanaan matang untuk penggunaan jangka panjang masyarakat luas.

"Konteks pembangunan infrastruktur itu tidak mungkin seperti kita membangun supermarket (yang bisa cepat). Jalan tol dibangun selama delapan tahun dan terbukti hari ini mulai visible dengan kendaraan dan pergerakan ekonomi yang membaik," terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB.

Pekan lalu, Luhut mengungkapkan tim teknis dari kedua negara telah menyepakati besaran pembengkakan biaya mencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun.

Dalam negosiasi, pihak China menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman US0 juta. Bunga itu masih lebih tinggi dari harapan pemerintah sekitar 2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Kadin: Limited FTA Indonesia******

Dalam bidang perdagangan mineral kritis, Ketua Umum Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), Arsjad Rasjid, menyoroti pentingnya dukungan terhadap proposal Limited Free Trade Agreement(FTA) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, proposal ini akan memberi dampak positif bagi industri manufaktur kendaraan listrik serta sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

"Proposal LimitedFTA Indonesia dengan AS adalah langkah tepat untuk menjaga daya saing mineral kritis dan industri manufaktur kendaraan listrik Indonesia di pasar global, khususnya di AS. Mineral kritis seperti nikel, aluminium, kobalt, dan tembaga sangat penting untuk pengembangan ekosistem energi baru dan terbarukan di Indonesia dan seluruh dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4).

Selain itu, Arsjad juga mendukung langkah pemerintah dalam mengajukan proposal Limited FTA Indonesia-AS. Ia meyakini bahwa dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan sektor bisnis, Indonesia akan memperoleh manfaat besar dari perjanjian tersebut.

Namun, Arsjad yakin bahwa Indonesia dapat memastikan portofolio perdagangan mineral kritis yang inklusif dengan negara China maupun non-China untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.

"Kami adalah penyedia mineral kritis seperti nikel dan turunannya yang terbesar di dunia dan kami selalu berupaya memastikan memiliki portofolio perdagangan mineral ini dengan negara China maupun Non-China guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," tegas dia.

Terakhir, Arsjad berharap agar inisiatif pengajuan proposal Limited FTA Indonesia-AS segera mendapat respons positif dan dapat segera disepakati.

Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua negara, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri mineral kritis global.