rtp stadium4d

Cara menarik bintang dengan login di awal

Kemenkeu Bicara Peluang Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jelang Pemilu 2024******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan(Kemenkeu) bicara soal peluang kenaikan tarif cukai rokokjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Nanti sambil jalan. Nanti tentunya kami akan mengikuti mekanisme di DPR, kami akan membahas di UU APBN 2024 untuk kepastiannya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).

"Satu tahap itu memang harus dilakukan dan sudah disepakati untuk jangka menengah 2 tahun, tetapi secara hukum, secara ketentuan regulasi, tetap harus kami bahas dan mendapat penetapan dari DPR," imbuhnya.

Askolani berharap tidak ada banyak perubahan angka penerimaan negara dari cukai rokok di masa Pemilu tahun depan. Namun, ia menuturkan ada dua faktor yang berpengaruh.

"Mudah-mudahan enggak banyak perubahan (setoran cukai di masa Pemilu 2024). Kita tahu biasanya mengenai penerimaan cukai itu tergantung, satu, kebijakan tarifnya, kedua, produksinya," tuturnya.

"Jadi, tentunya itu menjadi langkah kebijakan yang akan diputuskan tahun depan dan kami akan kelola untuk implementasi dan juga kami monitor," tandas Askolani.

Sebelumnya, kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diterbitkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Tarif cukai rokok yang naik menjadi 10 persen membuat harga jual eceran (HJE) rokok ikut melesat tahun ini. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp234,7 triliun per April 2023.

Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan kepabeanan dan cukai RI per April 2023 mencapai Rp94,5 triliun. Namun, angka ini turun 12,81 persen dari penerimaan tahun lalu.

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

RUPS Siloam Sepakati Pembagian Dividen dan Pergantian Direksi Baru******

PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) menutup agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk tahun buku 2022 dengan kabar baik bagi para pemegang saham.

"RUPS menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2022 sebesar Rp255 milyar, dengan rasio pembayaran dividen (DPR) sebesar 36 persen dari Laba Bersih tahun 2022. Dividen per lembar saham tercatat sebesar Rp19,67 per lembar," tulis keterangan resmi, Kamis (25/5).

Lebih lanjut keterangan tersebut memaparkan keputusan ini diambil setelah mendapatkan dukungan penuh dari para pemegang saham, yang mengapresiasi kinerja Siloam selama tahun lalu. Namun, rapat tersebut juga menjadi momen penting dalam perjalanan bisnis perseroan.

Dalam RUPS, para pemegang saham memberikan pembebasan tugas kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas berakhirnya masa jabatan mereka pada 2023.

"Seluruh manajemen Perseroan berterima kasih atas bimbingan dan kebijaksanaan dari Jajaran Direksi dan Jajaran Dewan Komisaris Perseroan yang telah membawa Siloam melewati masa pandemi dan terus mencapai pertumbuhan yang signifikan selama masa jabatannya," imbuh keterangan tertulis.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan, Siloam akan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru untuk masa jabatan selama tiga tahun. Keputusan ini diambil dengan semangat profesionalisme dan memprioritaskan keberhasilan program-program perusahaan di masa depan.

Salah satu pengangkatan yang menjadi sorotan adalah Benny Haryanto Djie sebagai Presiden Direktur baru Siloam Hospitals. Benny, yang memiliki pengalaman luas di berbagai industri keuangan selama lebih dari tiga dekade, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perusahaan.

Dia terkenal atas kontribusinya dalam melakukan proses digitalisasi infrastruktur di Pasar Modal Indonesia, termasuk mengimplementasikan book-entry settlement systemuntuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan Siloam di masa depan.

Selain itu, dalam RUPSLB juga disetujui rencana pembelian kembali saham (Buyback) sebagai bagian dari program Management and Employee Shares Ownership Program(MESOP) untuk periode 2024-2027. Tujuan dari program ini adalah untuk menyamakan Indikator Performa Kerja (KPI) manajemen dan karyawan dengan pemegang saham.

Dalam rangka ini, manajemen dan karyawan senior akan diberikan sejumlah saham sebagai bagian dari remunerasi yang didasarkan pada KPI yang dicapai dan harga saham.

"Jangka waktu pembelian kembali saham tersebut akan dimulai pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024, atau tanggal lainnya yang dapat ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tunduk pada batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 8 POJK 30/2017," sebut keterangan resmi.

Biaya yang akan dikeluarkan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya Rp50 miliar, tidak termasuk biaya-biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham. Jumlah saham Perseroan yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,30 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan, termasuk saham treasuri.

Dengan pembagian dividen dan pengangkatan direksi baru, Siloam berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin industri kesehatan di Indonesia.

Sistem masuk yang tak terkalahkan

DKI Terima Usul Agar TransJakarta Bisa Sampai Bandara Soekarno******

Pj GubernurDKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat usulan agar TransJakarta bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta.

Hal itu disampaikan Heru usai meninjau Kereta Bandara bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kami mem-backupkebijakan Pak Menteri Perhubungan misalnya, tadi ada diskusi di meja rapat, misalnya tadi usulan dari dirut Angkasa Pura bagaimana kalau TransJakarta masuk, tapi di jam tertentu untuk kemudahan para karyawan yang ada di bandara," katanya seperti dikutip dari detik.com Minggu (28/5).

"Berikutnya adalah bagaimana bisa mempermudah konsumen yang akan menggunakan kereta bandara. Kira-kira dua poin itu, dan kami pemda tentunya men-supportuntuk kesuksesan ini, dan kemudahan-kemudahan ini bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta maupun Jabotabek," terangnya.

Ia mengakui selama ini masyarakat yang mau ke bandara sudah dilayani Bus Damri. Meski demikian, Budi Karya mengatakan, keberadaan TransJakarta nantinya akan memberikan layanan pada segmen yang berbeda dan saling melengkapi.

"Kalau berkaitan dengan Damri,alhamdulillahDamri ini menjadi satu bagian yang favorit di mana Damri relatif bisa menjangkau ke tempat di mana tempat tinggalnya mereka berada. Saya pikir ini ada satu segmentasi yang lain dan ini saling melengkapi saja, dan insyaallahangkutan massal ini lebih baik," terangnya dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Pemasok Dewa dan Iblis

Bulog Serap 500 Ribu Ton Beras Petani Sejak Awal Tahun******

Perum Bulogmenyerap 500 ribu ton beraspetani sejak awal tahun sampai dengan minggu ketiga Mei 2023. Hal ini untuk memastikan cadangan beras pemerintah aman sehingga harga stabil.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan semua perangkat yang dimiliki perusahaan sangat siap untuk menyerap dan menyimpan produksi gabah beras dalam negeri.

Dengan kapasitas gudang yang dimiliki Bulog mencapai empat juta ton, maka ruang penyimpanan saat ini masih tersedia banyak untuk menyimpan gabah beras tersebut.

Iqbal menjelaskan bahwa realisasi penyerapan sampai saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Adapun realisasi penyerapan beras dalam negeri tahun ini sampai dengan minggu ketiga bulan Mei sebanyak 500 ribu ton ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 400 ribu ton," jelasnya.

Selain untuk stok cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani dan berdampak pada stabilisasi harga di tingkat petani.

Selanjutnya stok cadangan beras pemerintah ini akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan, penyaluran operasi pasar serta kebutuhan penyaluran lainnya.

Dengan penyerapan beras dalam negeri tersebut dan ditambah realisasi impor yang sudah tiba sebanyak 350 ribu ton (dari partai pertama sebanyak 500 ribu ton), maka jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Bulog seluruh Indonesia saat ini ada sebanyak 560 ribu ton.

Adapun kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras melalui Perum Bulog semakin memperkuat stok cadangan beras pemerintah dan dipastikan memberikan dampak untuk menjaga stabilisasi harga beras.

Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, maka berapapun permintaan pasar bisa dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali.

"Dengan kekuatan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh Bulog ditambah dengan pengalaman menyalurkan berbagai bantuan sosial, maka Bulog siap menjalankan penugasan yang diberikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

Daftar 7 Perusahaan yang Didenda KPPU Rp71 M Buntut Timbun Migor******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada 7 perusahaan yang terbukti menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

"Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang," tulis keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

Mereka juga menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelasnya.

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambung Majelis Komisi.

KPPU mengatakan selepas kebijakan HET dicabut pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga relatif lebih tinggi dibandingkan harga sebelum terbitnya kebijakan HET.

Sementara itu, KPPU memutuskan 27 terlapor tidak bersalah terkait penetapan harga. Sebelumnya, KPPU menduga perusahaan tersebut melanggar pasal 5 dan melakukan kartel minyak goreng.

Kasus ini merupakan inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar