dermagaslot

Nama saya Ryan

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

Pengamat Imbau GoTo Tunggu Ekonomi Pulih Sebelum Masuk Indeks Global******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) berencana untuk masuk ke Indeks Global pada 2023. Namun, rencana GoTo dianggap gegabah mengingat ancaman resesi global masih menghantui dunia.

Analis Pasar Modal Oktavianus Audi mengatakan sebaiknya GoTo menunggu kondisi ekonomi kembali pulih sebelum masuk ke Indeks Global. Ia memahami rencana GoTo yang ingin menjaring investor dalam skala luas saat melakukan dual listing dalam prospektus pada saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurutnya, rencana tersebut adalah peluang yang baik untuk perusahaan berbasis digital itu. Hanya saja, waktu pelaksanaan yang ditargetkan pada 2023 diprediksi bakal menghadapi kondisi sulit.

Ia menambahkan kondisi laporan keuangan GoTo diperkirakan masih belum membaik sampai dengan akhir 2022, terlihat dari cash flow operating yang masih cenderung negatif.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan jangan terlalu serius menanggapi rencana GoTo untuk masuk ke indeks global karena investor pun bakal berpikir dua kali melihat pergerakan harga saham GoTo yang masih menurun.

"Namun, jika memang ada peluang untuk masuk ke indeks global, maka akan terlihat setidaknya ada aksi beli besar yang mengurangi offer tebal pada GoTo. Di situ baru kita bisa melihat adanya respon pasar dan bisa dijadikan sebagai momentum untuk rebound pada saham GoTo," jelasnya.

Tak jauh beda, Senior Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat kondisi pasar global masih menghadapi peluang resesi yang cukup dalam. Jadi, GoTo harus melihat kondisi pasar dunia ke depan jika ingin merambah indeks global.

Investor akan mengamati bagaimana kebijakan strategis GoTo untuk menciptakan stabilitas dari sisi kinerja bottom line. Menurut Nafan, selama ini kinerja bottom line GoTo masih perlu ditingkatkan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan profitabilitas.

"Kalau misal (ekonomi) global kondusif, peluang untuk masuk dan mulai menjajaki ke indeks global bisa saja terbuka pada 2023. Namun, harus menunggu pemulihan ekonomi global. Di sisi lain, jika melihat dari domestik, saham GoTo dalam tren penurunan, sering terjadi Auto Reject Bawah (ARB) selama seminggu terakhir ini," kata Nafan.

Nafan berharap GoTo bisa mewujudkan peningkatan inovasi agar menciptakan segmentasi konsumen loyal baru mengingat persaingan saat ini semakin ketat.

Ia menegaskan bahwa keputusan GoTo yang ingin memasuki indeks global pada paruh pertama 2023 harus bersifat kondisional dengan memperhatikan beberapa aspek di pasar dan momentum yang ada.

"Kita berharap semestinya ini mengikuti momentum pemulihan ekonomi global terlebih dahulu baru nanti GoTo bisa memanfaatkan momentum untuk masuk ke indeks global agar menarik calon investor untuk meningkatkan minat investasinya di GoTo," pungkasnya.

Di lain sisi, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menekankan bahwa GoTo harus terlebih dahulu meyakinkan para investor domestik sebelum melangkah lebih jauh ke indeks global.

"Tentunya GoTo sendiri perlu meyakinkan investor domestik dengan berbagai upayanya untuk membalikkan posisi keuangan perusahaan, terlebih untuk menahan laju tekanan harga saham yang terjadi di pasar. Jika itu berhasil dilakukan, maka tidak mustahil untuk kemudian menarik investor baru," papar Ivan.

Sebelumnya, Presiden Grup GoTo Patrick Cao mengatakan perusahaan tengah mencari investor baru yang potensial untuk bisa masuk ke indeks global di paruh pertama 2023. Strategi tersebut dibuat untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, termasuk calon investor.

Ia menyebut perseroan juga akan terus fokus untuk mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan melalui produk dan layanan berkualitas.

"Kami juga terus melakukan penjajakan dengan potensial investor yang baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023. Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Presiden Grup GoTo tersebut juga berdalih soal anjloknya harga saham perusahaan yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi pasar modal, kompetisi, dan kinerja perusahaan. Menurutnya, ada beberapa hal yang di luar kontrol perusahaan.

Patrick menyinggung soal investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund life untuk investor finansial, dan kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Pejuang mutlak

United Tractors Caplok Saham Perusahaan Tambang Nikel Rp4,27 T******

Entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakuisisi saham perusahaan tambang nikel PT Stargate Pasific Resources (SPR) dan perusahaan pengolahan (smelter) nikel PT Stargate Mineral Asia (SMA) dengan total transaksi Rp4,27 triliun.

Saham SMA diambil alih oleh anak usaha UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) pada Sabtu (3/12). Perjanjian jual beli saham bersyarat ini ditandatangani bersama PT Anugerah Surya Pasific Resources (ASPR) dan PT Anugerah Surya Investama (ASI).

Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara Loebis mengungkapkan alasan pengambilalihan saham ini untuk diversifikasi kegiatan usaha.

Rencananya, pembelian setara 89 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetor ke dalam SMA akan menjadi milik ASPR. Sementara, 1 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan ke SMA menjadi milik SPR.

Usai penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat itu, seluruh pihak akan memenuhi persyaratan pendahuluan atau condition precedents pada empat bulan pertama.

Menurut Sara, transaksi ini tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Pengusaha Penggilingan Padi Sebut Bansos Ganggu Harga Beras******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuding kehadiran bantuan sosial (bansos) mengganggu harga beras.

"Terjadi satu situasi penentu harga gabah dan beras cenderung karena ada kebijakan pemerintah dalam rangka menyalurkan bansos, seperti bantuan pangan non tunai (BPNT). Karena BPNT tidak satu pintu sehingga di lapangan terjadi persaingan pengadaan beras," katanya dalam RDPU bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (7/12).

Kedua, penggilingan padi besar atau pemodal kuat cenderung berani membeli gabah atau beras dengan harga lebih mahal. Ini membuat penggilingan padi kecil mati suri.

"Artinya itu (bansos) kan perlu sekian ribu ton, itu kan banyak dan sekaligus. Kebutuhan yang sekaligus itu pasti akan berpengaruh (terhadap harga). Makanya harusnya melalui satu pintu agar lebih terkoordinasi," jelasnya kepadaCNNIndonesia.comdi Kompleks Gedung DPR RI, Rabu (7/12).

BPNT adalah pengganti program beras sejahtera (rastra) yang diluncurkan pada 2017. Pada 2020, nilainya Rp150 ribu per KK. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong.

Selain bicara soal efek bansos yang ikut menentukan harga beras, Sutarto buka-bukaan soal stok beras yang kritis di penggilingan hingga masyarakat.

Sutarto menjelaskan bahwa stok beras itu terpencar di mana-mana. Ada yang di pedagang, penggilingan padi, pengusaha horeka, hingga di level masyarakat.

"Di masyarakat juga ada kan. Nah, yang di masyarakat itu ada yang memang tidak siap dijual. Yang siap dijual pasti yang ada di penggilingan dan pedagang. Beras di penggilingan dan pedagang ini memang tidak besar dan tidak semuanya berada di situ," katanya.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Banjir Turis, Pemerintah Buka Opsi TKI ke Sektor Pariwisata Jepang******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan amandemen Chapter on MNP pada Basic Agreement IJEPA. Dalam usulannya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atawa TKIberpeluang bekerja pada sektor pariwisata Jepang.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang Yogi Kobayashi pada The 17th Asia Pacific Regional Meeting of the ILO di Singapura, Rabu (7/12).

Pertemuan itu, kata Anwar, akan menghasilkan kepastian terkait dibukanya peluang penempatan PMI di bawah skema IJEPA atau Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement.

Diharapkan, Pemerintah Jepang akan mendorong perluasan sektor penempatan TKI seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia, serta kerja sama dalam pengembangan pelatihan bahasa Jepang dan pelatihan care worker bagi PMI.

Menurut Anwar, penempatan PMI di bawah skema IJEPA yang merupakan mekanisme Government to Government (G-to-G) telah mencapai batch ke-15. Lewat program ini, PMI diberikan pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan sebelum berangkat.

"Dan, pelatihan bahasa Jepang di AOTS (The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership selama 6 bulan di Jepang," terang dia.

Karenanya, ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan pengetahuan dan informasi bermanfaat untuk membangun jejaring kemitraan pasar kerja di Jepang.

"Saya harap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ketenagakerjaan akan semakin baik dan terus berkembang," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]