situs baru slot 184Jutaan kata 555125Orang-orang telah membaca serialisasi
《agar dapat uang cepat》
Presiden Jokowi dijadwalkan gelar "open house" di Jakarta saat Lebaran******
"Sementara dijadwalkan begitu," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.
Pratikno memastikan bahwa Presiden Jokowi akan merayakan momen Lebaran 2024 di Jakarta.
Saat ditanya lebih lanjut kapan acara ramah-tamah tersebut digelar, Pratikno menjawab rencana tersebut masih dirampungkan.
"Belum, belum difinalkan. Rencana (open house) di Jakarta," kata dia.
Dalam kesempatan sebelumnya, Pratikno mengatakan bahwa Presiden mendapat surat dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menghadiri dan melaksanakan Salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Berbeda dengan tahun ini, pada Idulfitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023, Presiden Jokowi merayakan momen Lebaran bersama keluarga di kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap berada di Jakarta saat Lebaran 2023.
Pada tahun lalu, keduanya tidak menggelar open house, baik untuk awak media maupun para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca juga: Mensesneg sebut Presiden Jokowi berkemungkinan lebaran di Jakarta
Baca juga: Pratikno bantah dititipkan Jokowi untuk masuk kabinet Prabowo
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.
Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).
Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.
Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.
Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Lihat Juga :OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah |
"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.
Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.
Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.
Lihat Juga :Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos |
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.
"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.
Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.
[Gambas:Video CNN]
Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.
Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).
Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.
Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.
Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.
Lihat Juga :OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah |
"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.
Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.
Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.
Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.
Lihat Juga :Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos |
"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.
Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.
Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.
"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.
"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.
Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.
[Gambas:Video CNN]
Label:pragmatic jam gacor、cara mendapatkan voucher shopee pinjam、slot4d2
Terkait:alexavegas88、pinjaman bri online tanpa jaminan、situs gacor malam hari、kakek zeus offline、mastertop88、daftar slot online、slot yang gacor、pinjam dana di lazada、bocoran slot admin agus、slot gacor setiap hari
bab terbaru:bangsawan88(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksiperputaran uangselama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai Rp80,25 triliun.
Dengan mengacu data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memproyeksi 107 juta orang atau setara dengan 26,750 juta keluarga yang akan mudik, Kadin mengasumsikan setiap keluarga rata-rata akan menghabiskan Rp3 juta.
"Jika kita asumsikan seperti pada mudik Idulfitri yang lalu membawa rata-rata Rp3 juta per keluarga, maka potensi perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mencapai Rp80,250 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan resmi, Senin (18/12).
Menurutnya, sektor yang yang akan menikmati kue perputaran uang selama Nataru adalah pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, apartemen, restoran, cafe, pusat perbelanjaan atau mal, pusat hiburan dan wisata dan kuliner khas daerah.
Kemudian, sektor transportasi seperti penerbangan, grab, rental/travel, bus dan kreta api juga bakal kecipratan untung.
Selain itu, ia memperkirakan bisnis jasa pengiriman juga mendulang cuan karena akan banyak pengiriman bingkisan Natal dan tahun baru.
"Animo masyarakat yang akan melakukan liburan Nataru yang mencapai 107 juta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga," ia menegaskan.
Perputaran uang jumbo tersebut, imbuh Sarman, dapat mengerek perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 yang ditargetkan tembus melebihi 5 persen.
Namun, ia mewanti-wanti pemerintah untuk mengawasi para pengusaha, pengelola berbagai jasa-jasa agar tidak menaikkan tarif dan harga secara jor-joran.
Sarman menilai hal ini penting agar calon pemudik tidak mengurangi pengeluaran bahkan membatalkan perjalanan libur Nataru karena melihat harga-harga naik berkali lipat.
"Bila perlu dibuatkan surat himbauan atau aturan batas atas seperti harga hotel, transportasi udara, kereta api, rental, pusat wisata dan warung tidak menaikkan harga yang nantinya akan mengurangi niat para warga untuk membelanjakan uangnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada tujuh jalantol baru yang dibuka secara fungsional selama momen mudik Lebaran. Tarifnya dibebaskan alias gratis.
Dari tujuh jalan tol yang akan dibuka secara fungsional pada Hari Raya Idulfitri 1445 H ini, tiga ruas berada di Pulau Jawa, sedangkan empat sisanya ada di Pulau Sumatra.
Rinciannya, tol fungsional di Pulau Jawa antara lain Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Tol Cimanggis-Cibitung.
Akan tetapi, tol-tol lain yang sudah eksisting kemungkinan tidak gratis, hanya didiskon.
Berikut daftar tol fungsional untuk mudik Lebaran:
1. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
2. Tol Solo-Yogyakarta-NYIA
3. Tol Cimanggis-Cibitung
4. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok
5. Tol Bangkinang-Tanjung Alai
6. Tol Indrapura-Kisaran
7. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.
Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.
"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Lihat Juga :Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini |
Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.
"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.
Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk.
Berikut rinciannya;
Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.
Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.
"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.
Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.
"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.
Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.
"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.
Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.
"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.
Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.
"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.
"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.
"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.
Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.
Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.
Lihat Juga :Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera |
Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.
"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.
Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.
"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.
Lihat Juga :Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan |
Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).
Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.
"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.
SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.
Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.
Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.
"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.
Lihat Juga :Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun |
Momen Lebaran akan segera tiba. Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang selama libur lebaran 2024 mencapai Rp157,3 triliun. Nilai ini dengan perhitungan jumlah pemudik yang akan mencapai 193 juta.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan berdasarkan data Kementerian Perhubungan jumlah pemudik tahun ini naik menjadi 193,6 juta orang, dengan perkiraan per keluarga menghabiskan Rp3,2 juta.
"Dengan jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, jika jumlah per keluarga dirata-ratakan 4 orang, maka jumlah pemudik setara dengan 48,4 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga membawa uang rata rata Rp3,25 juta, maka perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri 1445 H, tahun ini diperkirakan mencapai Rp157,3 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/4).
Lantas berapa besar pengaruh perputaran uang saat Lebaran terhadap perekonomian?
Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menilai biasanya pada kuartal yang terjadi momentum Ramadan dan Lebaran akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kuartal lain. Namun, karena Ramadan dan Lebaran kali ini terbagi antara kuartal I dan II, maka ia menilai dampaknya sebagian akan terealisasi di pertumbuhan ekonomi kuartal I.
"Untuk kuartal II kita estimasi di kisaran 5,1 persen sampai 5,2 persen," katanya kepada, Kamis (4/2).
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didongkrak konsumsi rumah tangga yang meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Apalagi pekerja mendapat tunjangan hari raya (THR).
Lihat Juga :BEI Singgung Sidang Sengketa Pilpres di MK Bikin IHSG Loyo |
Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman menilai peredaran uang yang meningkat saat Lebaran akan memicu menguatnya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat yang naik akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi.
Namun, ia menilai peredaran uang yang tumbuh saat Lebaran tidak bisa dihindari akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa.
"Artinya akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Karena dalam jangka pendek volatilitas of money realitasnya konstan, hanya terdorong oleh konsumsi sektor transportasi," katanya.
Untuk kuartal II, Rizal memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kuartal I. Pemicunya terbesarnya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat saat Lebaran. Mempertimbangkan hal tersebut, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II menyentuh 5,3 persen.
Lihat Juga :Luhut Bersuara soal Korupsi Timah yang Seret Suami Sandra Dewi |
Namun, ia menilai tidak semua rumah tangga loyal dalam membelanjakan THR. Menurutnya, rumah tangga yang mendapatkan THR adalah mereka yang bekerja formal dan berpendapatan menengah ke atas.
"Artinya loyalitas masyarakat dalam membelanjakan THR ini tentu saja sangat cepat. Hanya saja tantangannya adalah rumah tangga berpendapatan menengah saja yang bisa menikmati THR," katanya.
Sementara itu, Direktur Celios Bhima Yudhistira memperkirakan perputaran uang selama Lebaran bisa menjaga konsumsi rumah tangga di kisaran 4,9 persen. Meski sifatnya temporer, momen Lebaran punya andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun.
Pasalnya uang dari pekerja di perkotaan, katanya, akan mengalir ke desa-desa dan menghidupi banyak lapangan pekerjaan terutama UMKM. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga akan meningkat.
"Apalagi saat ini ekspor maupun investasi belum bisa terlalu diandalkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang, bayang-bayang resesi hingga suku bunga yang masih tinggi. Satu-satunya tumpuan PDB sisi pengeluaran yang harus dijaga adalah konsumsi rumah tangga," katanya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Demografi FEB UI I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan jika dibandingkan dengan 2023 di mana tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tumbuh sebesar 5,23 persen pada kuartal II, maka pada kuartal II/2024 yang bersamaan dengan Lebaran diperkirakan akan tumbuh dengan level yang sama.
Ia memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen pada kuartal II/2024. Kondisi itu didukung terutama oleh konsumsi dan belanja domestik.
"Jadi apabila mengikuti informasi bahwa Bank Indonesia telah menyiapkan uang beredar sebesar Rp197 triliun yang berarti meningkat sekitar 4,5 persen dari tahun sebelumnya maka ini akan memberikan sinyal perputaran uang yang meningkat cukup besar untuk memenuhi permintaan masyarakat serta tingginya mobilitas penduduk," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《agar dapat uang cepat》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,website slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《agar dapat uang cepat》bab terbaru。