slot judi

Permainan online Raja Fajar

Sambut Tamu Lebaran dengan Sofa dari Transmart, Ada Diskon Rp2 Juta******

Sebentar lagi Lebaran tiba. Di momen istimewa ini, pastikan Anda menyambut tamu yang berkunjung ke rumah dengan sofa yang nyaman.

Kalau mau beli sofa berkualitas terbaik, beli aja di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (31/3). Soalnya ada banyak produk terpilih yang diskon gede.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Hari Ini

• All item elite & lady Americana harga normal mulai Rp1.458.000, harga diskon mulai Rp583.200. Harga khusus di Jawa & Bali.
• All item elite & lady Americana harga normal mulai Rp1.458.000, harga diskon mulai Rp614.000. Harga khusus di Makassar, Lampung, Jambi.
• Airland tracia set ukuran 160x200 cm, 180x200cm harga normal Rp18.500.000, harga diskon Rp5.199.200. Harga khusus di Jawa & Luar Jawa.
• Airland tracia set ukuran 160x200 cm, 180x200cm harga normal Rp19.500.000, harga diskon Rp5.439.200. Harga khusus di Manado & Pangkal Pinang.
• Sofa L Shape harga normal Rp5.999.000, harga diskon Rp3.919.200.
• All Super Furniture harga normal Rp479.000, harga diskon Rp227.840. Harga khusus Pulau Jawa.
• All Super Furniture harga normal Rp529.000, harga diskon Rp192.000. Harga khusus Sumatera & Kalimantan.
• All Super Furniture harga normal Rp534.000, harga diskon Rp204.960. Harga khusus Sulawesi & Nusa Tenggara.
• Mykonos dining set harga normal Rp3.599.000, harga diskon Rp2.639.200.
• Industrial table & chair harga normal Rp499.000, harga diskon Rp319.200.
• Olymplast odc drawer 4 susun pink/cream/tosca harga normal Rp1.599.000, harga diskon Rp899.920. Harga khusus di Pulau Jawa.
• Olymplast odc drawer 4 susun pink/cream/tosca harga normal Rp1.719.000, harga diskon Rp899.920. Harga khusus di Pulau Jawa.
• Glass dispenser harga normal Rp349.000, harga diskon mulai Rp199.200.
• All item lock&Lock harga normal Rp46.000, harga diskon mulai Rp25.760.
• Box hampers harga normal Rp14.900, harga diskon mulai Rp7.120.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, Transmart Full Day Sale berlangsung selama satu hari saja. Mulai jam toko buka hingga tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Yuk, ke gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang produk furnitur impianmu!

nabi yang tak terbatas

Inflasi Maret Sentuh 3,05 Persen Imbas Ramadan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 3,05 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2024. Sementara, inflasi bulanan terealisasi 0,52 persen.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) secara bulanan dari 105,58 menjadi 106,13.

"Tingkat inflasi bulanan Maret 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu," ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Amalia mengatakan laju inflasi komoditas itu adalah sebesar 1,42 persen secara bulanan dan memberikan andil inflasi sebesar 0,41 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Diikuti, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen, beras 0,09 persen, cabe rawit 0,02 persen, serta bawang putih 0,02 persen.

Namun, dari kelompok makanan minuman dan tembakau juga ada yang meyumbang deflasi.

"Yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai merah dan tomat yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02 persen," ucap Amalia.

Lebih lanjut, dari 38 provinsi, sebanyak 34 provinsi mengalami inflasi. Sementara, empat sisanya deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Sulawesi Utara yakni 1,07 persen secara bulanan. Disusul Papua Tengah 1,01 persen, Banten 0,98 persen, Bali 0,93 persen, dan NTB 0,87 persen.

Sedangkan empat provinsi penyumbang deflasi adalah NTT minus 0,14 persen secara bulanan. Lalu, Papua Selatan minus 0,17 persen, Papua minus 0,19 persen, dan Maluku minus 0,46 persen.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Keheningan

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.