waktu4d

Satu pukulan kawan

Viral Bensin Campur Air, Pertamina Tutup 4 SPBU Jual Pertamax Palsu******

PT Pertamina Patra Niaga menutup empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang yang menjual pertamax palsu.

Penyetopan operasional keempat SPBU ini buntut viral bensin campur air di pom bensin Kota Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya, terjadi di SPBU 34.17106 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi pada Senin (25/3) pukul 21.00 WIB.

Lihat Juga : Haru Anita Tanjung, CT Korbankan Rencana Gedung 18 Lantai Demi Masjid

"Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pemeliharaan mutu BBM dan bahwa SPBU tidak dibenarkan mengubah, menambah, atau mengganti mutu, warna, dan nama BBM yang disalurkannya," ungkap Eko dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (30/3).

"Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut, terhitung mulai 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai," tegasnya.

Meski 4 SPBU tersebut ditutup, Eko menekankan Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi dan keamanan stok BBM. Ini dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama untuk masyarakat di Kota Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.

Selama penghentian operasional sementara, Eko menyarankan warga beralih ke SPBU Pertamina lainnya.

Lihat Juga : Tim Prabowo: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil, Mau Enggak?

Eko merinci sejumlah pom bensin alternatif di Tangerang, yakni SPBU 34-15106 Pinang, SPBU 34-15118 Sudimara Pinang, SPBU 34-15102 Ciledug, dan SPBU 34-15136 Karang Tengah. Sedangkan warga Depok bisa beralih ke SPBU 31-13701 COCO Gandaria, Jakarta Timur serta SPBU 34-11507 dan SPBU 34-11508 Kebun Jeruk untuk masyarakat di sekitar Jakarta Barat.

Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan tak segan mencabut izin SPBU yang terbukti curang. Bos Pertamina itu sepakat dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

"Harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Kita sepakat, cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir, khususnya untuk konsumen," tegas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Ia mengatakan masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan oleh Pertamina. Akan tetapi, Nicke memberi catatan di balik rencana mencabut izin pom bensin curang.

Lihat Juga : Tim AMIN Minta MK Panggil 4 Menteri, Tim 02 Balas Minta Megawati

Menurutnya, ketersediaan BBM di daerah yang izin SPBU-nya dicabut harus dipastikan aman. Nicke menegaskan jangan sampai pencabutan izin pom bensin nakal itu malah merugikan masyarakat setempat.

"Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kita provide. Ketegasan perlu, kita harus menjaga dan menjamin dengan adanya penutupan-penutupan (SPBU curang) tersebut, tapi tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," tuturnya.

Selain bensin campur air, ada juga kasus SPBU yang mengakali meteran. Ini terjadi di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Pada Sabtu (23/3), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan ada alat tambahan dalam mesin pengisian BBM tersebut sehingga SPBU itu langsung disegel. Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk mengakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.

Penguasa Istana Kesepuluh

Jangan Lewatkan Pesta Diskon Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Jangan sampai kelewatan diskon fantastis di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (24/3) di seluruh gerai se-Indonesia.

Ada diskon 50 persen untuk produk terpilih dan ekstra diskon 20 persen dengan metode pembayaran menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. 

Lihat Juga : Belanja Kebutuhan Ramadan di Transmart, Ada Diskon 50% + 20%

Nah, supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, langsung saja kunjungi Transmart terdekat sekarang juga dan borong belanjaan yang banyak!

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian curiga ada 'permainan' pengusaha yang membuat harga minyak gorengmulai di level curah maupun Minyakita naik.

Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik sepersen dari Rp15.490 per liter menjadi Rp15.650 per liter. Bahkan, minyak goreng curah naik 1,8 persen dari Rp15.365 per liter di Februari 2024 ke Rp15.637 per liter pada bulan ini.

Kenaikan harga migor curah dan Minyakita ini terkait dengan kewajibandomestic market obligation (DMO)dari para pengusaha sawit atau produsen minyak goreng. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4 persen dari target 300 ribu ton.

Karena itu katanya produksi minyak dan turunannya pasti juga tetap jalan.

"Permintaan (internasional) justru meningkat untuk minyak goreng dan harga naik, para pengusaha alasannya produksi turun, jatah DMO-nya dipindahkan (diekspor) ke luar negeri karena harganya tinggi. Itu bisa menjadi masalah hukum seperti kasus yang terjadi di Kejaksaan Agung lalu. Jangan sampai diulangi lagi," ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

"Jadi, tolong Kemendag cek betul DMO menurun ini. Karena jatah kuota DMO yang menjadi kewajiban itu menurun, apakah karena produksi atau dialihkan ke luar negeri? Kita harus selamatkan masyarakat kita duluan," tegasnya.

Mendagri Tito juga menanggapi penjelasan Deputi III KSP Edy Priyono soal minyak goreng curah yang diklaim tidak menarik bagi produsen dalam negeri.

Menurut Tito, ketidaktertarikan produsen dan pedagang menggunakan minyak goreng curah bisa jadi terkait dengan kualitas maupun potensi cuan. Pada akhirnya, produsen lebih tertarik memproduksi minyak goreng premium atau mengirimnya ke luar negeri.

"Kasus yang lama di Kejagung itu sama, itu DMO-nya tidak dipenuhi, tapi diterbitkan izin kemudian ke luar negeri (ekspor). Akibatnya, di dalam negeri terjadi kenaikan harga, pedagang dan pengusaha untung karena dijual ke internasional, jadi masalah hukum melibatkan pedagangnya maupun oknum Kementerian Perdagangan," tutur Tito.

"Kebijakan DMO untuk minyak goreng itu kewajiban para pengusaha mengalokasikan pasar dalam negeri, tapi tidak terlaksana akan berakibat pada kerugian negara dan masyarakat yang luar biasa. Harapan kita penegak hukum, termasuk Kejagung, terus memantau dan mengawasi," tegasnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan dirjen perdagangan luar negeri Kemendag berinisial IWW sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada April 2022 lalu. Pengusutan kasus ini berawal dari masalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi sejak akhir 2021 lalu.

Selain IWW, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA; dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

[Gambas:Video CNN]

tahun-tahun masa mudaku

Proyek PSN PIK 2 Aguan Bakal Telan Biaya Rp40 T, Buat Apa Saja?******

Proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang baru saja ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp40 triliun. Namun, dipastikan tidak menggunakan APBN maupun APBD.

Berdasarkan keterbukaan yang dikutip pada Selasa (26/3), pengembangan PIK 2 merupakan usaha patungan Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group (SG) yang direncanakan menarik investasi dari investor swasta.

Saat ini kawasan PIK2 sedang dibangun jalan tol KATARA (Kamal-Teluknaga Rajeg) sepanjang hampir 40 KM dan diperkirakan akan mulai beroperasi dalam 1 tahun ke depan.

Dengan luas tersebut, rencananya akan dibangun beberapa objek wisata yang telah dikaji seperti:

- Pengembangan baru berkonsep eco-park dan dapat disebut Taman Bhineka yang akan mengusung keragaman religi dan sikap toleransi di Indonesia.
- Safari sebagai destinasi wisata alam yang dapat diakses oleh umum serta fasilitas penunjang yang diperlukan untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung termasuk hotel, restoran dan fasilitas lain yang berhubungan dengan wisata safari.
- Lapangan Golf dirancang untuk dapat mengakomodir standar 27 holes dengan skala design bertaraf internasional.
- Wisata Mangrove sebagai destinasi wisata alam yang berbasis pesisir pantai termasuk safari mangrove dan taman rekreasi keluarga, dan kebun binatang berhabitat mangrove.
- Sirkuit internasional untuk menyasar segmen pecinta otomotif dan direncanakan racing berskala nasional dan internasional sebagai magnet untuk segmen otomotif.
- Ekowisata dapat mencakup resort yang bertemakan pesisir pantai, taman terbuka dan tertutup dengan target segmen wisata ekowisata.

Selain itu, pembangunan PIK 2 juga ditargetkan akan memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui beberapa target yang telah diidentifikasi seperti:

- Penyerapan lapangan kerja baru sekitar 30 ribu orang.
- Kunjungan wisatawan baik domestic maupun asing sekitar 10 juta wisman per tahun.
- Kontribusi kepada pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pajak (PPN, PBB, PB1, PPh).
- Potensi investasi modal dari swasta/asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di PIK2 PSN.
- Pemerataan distribusi pembangunan di luar DKI Jakarta sehingga tercapai dampak sosial dan ekonomi antara lain mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga dapat menunjang tercapainya Indonesia Emas pada 2045.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

TKI ke Jepang Melonjak 192 Persen Imbas Tergiur Upah Rp18 Juta******

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang naik hampir tiga kali lipat atau 192,2 persen menjadi 121.507 orang pada tahun ini dibandingkan 2018.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, lonjakan TKI selama lima tahun terakhir itu dipicu rendahnya upah di Tanah Air. Kondisi itu membuat banyak pekerja Indonesia melirik Jepang sebagai tujuan yang menarik untuk mencari pekerjaan.

Pasalnya, pengusaha di Jepang kini menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Gaji pokok bulanan untuk pekerja magang asing naik 8 persen pada 2022 menjadi 177.800 yen atau sekitar Rp18,7 juta.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang telah meningkat 40,3 persen dalam lima tahun menjadi 2,05 juta per Oktober 2023.

Lanskap tenaga kerja asing di Jepang juga berubah akibat perubahan upah dan nilai tukar. Jumlah pekerja asal Vietnam melampaui pekerja Tiongkok sebagai kelompok pekerja asing terbesar pada 2024.

Pekerja Vietnam meningkat 63,6 persen dalam lima tahun menjadi 518.364 orang. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Program Pelatihan Magang Teknis, yang dirancang untuk membantu mentransfer pengetahuan berbasis pekerjaan ke negara-negara berkembang.

Sementara, jumlah pekerja asal China hanya tumbuh 2,3 persen karena kenaikan upah di Tiongkok, serta melemahnya yen mengikis daya tarik bekerja di Jepang.

Lihat Juga : Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.339 T per Januari 2024

Namun, beberapa agen penempatan tenaga kerja ke Jepang melihat Indonesia berpotensi menyalip Vietnam soal pekerja asing.

Badan kepegawaian yang berbasis di Tokyo, Persol Global Workforce, mulai mendatangkan pekerja terampil tertentu di sektor pertanian tahun lalu berdasarkan perjanjian dengan lembaga pendidikan Indonesia.

Indonesia bercita-cita menjadi salah satu produsen pertanian terkemuka di dunia, dan ingin memperoleh keahlian melalui warganya yang bekerja di Jepang.

Beberapa pekerja dipekerjakan langsung oleh pertanian individu. Persol juga mengirimkan pekerja pertanian ke penugasan sementara di seluruh Jepang selama musim puncak.

"Ada banyak potensi di Indonesia, yang memiliki populasi 270 juta jiwa. Saya pikir negara ini pada akhirnya bisa melampaui Vietnam dalam perannya di pasar tenaga kerja Jepang." kata Presiden Mynavi Global Motoki Yuzuriha.

Pekerja asing lain yang meningkat juga berasal dari Nepal. Angkanya melonjak 78,5 persen dalam lima tahun menjadi 145.587 orang. Lebih dari 41 persen juga belajar di Jepang, sebuah persentase yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.

Pekerja dari Myanmar juga meningkat tajam menjadi 71.188 orang. Banyak warga negara Myanmar mencari pekerjaan di luar negeri di tengah kerusuhan politik di dalam negeri. Jepang telah menarik banyak pekerja berpendidikan dengan gelar sarjana.

Namun beberapa orang memilih Jepang karena biaya hidup lebih murah dibandingkan di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa, menurut agen perekrutan Robert Walters Japan. Agensi ini juga mengatakan akan terus merekrut orang-orang dari negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.