gacor judi slot

Biografi Wan Zhen'er

Saham Indika Tersenyum Usai Arsjad Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar******

Saham PT Indika Energy Tbk naik di level Rp2.060 pada Selasa (5/9) pukul 11.26 WIB dari sebelumnya Rp2.040 pada Senin (4/9) sore.

Kenaikan nilai saham itu terjadi usai Arsjad Rasyid selaku presiden direktur perusahaan tersebut ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Nilai saham itu sempat menyentuh level tertinggi yaitu Rp2.080 per lembar pada pukul 09.10 WIB hari ini.

Penunjukan dilakukan dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo selaku partai koalisi pendukung Ganjar pada hari ini, Senin (4/9).

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh Bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk Ketua TPN adalah Pak Arsjad Rasjid," ucap Hary Tanoe.

Hary Tanoe menyebut Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Dia dianggap memiliki kapasitas dan jaringan yang luar sebagai ketua Kadin.

Lihat Juga : Bos Kadin Ajak Vietnam Kerja Sama Investasi di Sektor Perikanan

"Pak Arsjad Rasjid kita tahu figur yang bisa diterima semua pihak, pintar, muda, network-nya luas dan ketua umum Kadin juga. Itu yang saya rasa yg paling utama," kata Hary Tanoe.

Dengan penunjukan Arsjad, para ketua umum koalisi sekaligus juga telah meresmikan Tim Pemenangan Nasional Ganjar di Pilpres. Kantor TPN kata Hary Tanoe beralamat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Terlahir kembali pada tahun 1993

Hotel Masih Pakai Ikan Jepang Meski Limbah Fukushima Dibuang ke Laut******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) masih menggunakan seafooddari Jepangmeski Negeri Matahari Terbit itu membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut sejak 24 Agustus lalu.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan hal itu dilakukan karena pemerintah belum menerapkan kebijakan larangan impor produk perikanan dari Jepang. 

Namun, Hariyadi mengatakan jumlah impor seafood dari Jepang sejatinya hanya sedikit.

Ia menambahkan pengusaha restoran lebih banyak menggunakan seafood lokal. Seafood impor biasanya hanya digunakan untuk restoran dengan segmentasi konsumen kelas menengah ke atas.

Konsumen kelas menengah ke atas, sambung Haryadi, biasanya lebih sensitif terhadap makanan yang mereka konsumsi termasuk seafood. Namun, PHRI belum melihat apakah langkah China menutup impor seafood Jepang akan mempengaruhi permintaan konsumen di Tanah Air.

"Kita belum tahu responsnya apakah mereka juga pada akhirnya tidak mau beli. Yang jelas mereka peduli isu-isu begini," katanya.

Hariyadi mengatakan RI biasanya mengimpor produk seafood seperti ikan, udang, dan kepiting dari Jepang. Selan Jepang, RI juga mengimpor seafood berupa ikan salmon dari Norwegia dan Chili.

Jepang membuang limbah nuklir di Fukushima mulai Kamis (24/8) usai mengantongi izin dan berdiskusi dengan berbagai pihak.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan hal tersebut pada Selasa (22/8).

Mengutip Reuters, air limbah itu mula-mula bakal dilepaskan dalam porsi yang lebih kecil dan dengan pemeriksaan ketat.

[Gambas:Video CNN]

Debit pertama limbah yang akan dibuang sebesar 7.800 meter kubik, setara dengan sekitar tiga kolam renang Olimpiade. Proses ini akan berlangsung selama sekitar 17 hari.

Langkah Jepang tersebut memantik reaksi dari sejumlah negara. Salah satunya China.

Negeri Tirai Bambu tersebut langsung melarang impor seluruh jenis seafood dari Jepang sebagai tanggapan atas keputusan Tokyo itu mulai 24 Agustus lalu.

"Langkah ini bertujuan mencegah risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima di Jepang dan untuk melindungi kesehatan konsumen China," bunyi pernyataan Bea Cukai China..

Guizhou Fengyun

Kemenhub Sebut Jokowi Bakal Resmikan LRT Jabodebek 30 Agustus******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan LRT Jabodebek pada Rabu (30/8). Rencana itu mundur dari semula pada 26 Agustus 2023.

"Rencana 26 Agustus akan diresmikan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi pada 26 Agustus kayaknya tidak di Indonesia. Direncanakan pada 30 Agustus," tutur Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," imbuhnya.

"Kami operasikan bertahap melihat pasar, tapi kalau di minggu pertama membludak, ya (rangkaian) kereta keluar," jelas Risal.

Jokowi sebelumnya mengungkap harapannya soal rencana peresmian LRT Jabodebek pada 26 Agustus mendatang.

Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Ia menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.

"Kemungkinan, insyaallah, 26 Agustus," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).

Jika merujuk pada unggahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi memang tidak akan berada di tanah air pada 26 Agustus mendatang. Luhut mengatakan Jokowi bakal terbang ke Republik Demokratik Kongo dalam agenda kenegaraan.

Ia menyebut pertemuan Jokowi mendatang adalah tindak lanjut kolaborasi tropical forestry cooperationdengan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Jokowi dan Lula sebelumnya pernah bertemu di Hiroshima, Jepang beberapa waktu lalu.

"Presiden Lula setuju dengan Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan trilateral di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo nanti 25 Agustus ini," ujar Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (15/8).

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]