Tuhan segala bencana

Bali Bakal Punya Kereta Bawah Tanah******

DENPASAR —Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan pemerintah pusat merancang pembangunan kereta bawah tanah (subway)yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Central Parkir Kuta-Seminyak dan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Moda transportasi ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas.

“Saat ini (subway)dalam proses penyelesaian studi kelayakan. Kami harapkan April ini sudah selesai,” kata Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Selasa (30/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Terkait proyeksi nilai investasi, Sang Made belum memberikan perincian karena masih dihitung. Pihaknya masih menunggu penyelesaian studi kelayakan yang dilaksanakan oleh perusahaan asal Korea Selatan.

Ia menjelaskan dalam operasional kereta bawah tanah atau subway itu nantinya berbeda dengan Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) dan Lintas Rel Terpadu atau kereta api ringan (Light RailTransit/LRT) yang tiketnya disubsidi pemerintah.

Alasannya, mobilitas di sekitar kawasan tersebut dominan untuk kepentingan pariwisata dan bisnis, sehingga diperkirakan tiket tidak akan diberikan subsidi dari pemerintah.

“Kalau dari bandara, Central Parkir, Seminyak kemudian Canggu, dari survei pergerakannya itu 85% adalah untuk berwisata atau bisnis dan masyarakat lokal hanya 15%” imbuhnya sebagaimana dilansir Antara. 

Sang Made Mahendra Jaya menambahkan opsi membangun transportasi publik di bawah tanah menjadi pilihan mengingat sepanjang jalan di kawasan tersebut sempit dan padat infrastruktur di antaranya perhotelan, vila, bar, kafe serta rumah penduduk Bali yang masing-masing memiliki tempat ibadah.

Dengan kondisi itu, opsi pelebaran jalan juga dinilai memberatkan baik dari sisi finansial hingga sosial budaya masyarakat.

Selain itu, terbatasnya lahan dan upaya menjaga keaslian Bali sehingga opsi kereta bawah tanah menjadi alternatif, didukung dengan belum optimalnya pemanfaatan ruang bawah tanah di Bali.

“Nantinya dapat lebih optimal dimanfaatkan misalnya di TOD (transit oriented development/pembangunan berbasis transit), ada ritel, dan utilitas perkotaan, jaringan telekomunikasi, pipa air, listrik dan gas,” ucapnya.

Detektif Kecil dan Pangeran

Pesepeda Motor Luka Ringan akibat Tertimpa Pohon Tumbang di Karangpandan******

KARANGANYAR —Seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon yang tumbang akibat hujan deras disertai angin di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024) malam.

Musibah pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Tawangmangu-Solo, tepatnya di dekat Hotel Jawa Dwipa Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan.

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Beruntung korban hanya mengalami luka ringan.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan korban bernama Kristiana, warga Desa Karang, Kecamatan Karangpandan.

Saat kejadian korban mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah.

“Kejadian tadi selepas magrib, pohon tumbang dan mengenai pengendara yang lewat. Alhamdulillah korban selamat,” kata Hendro kepada Rabu malam.

Ia menjelaskan Kristiana mengalami luka lecet di bagian tangan dan kaki akibat tertimpa pohon yang tumbang.

Korban langsung dibawa ke RS PKU Karanganyar untuk mendapatkan perawatan.

Selain mengevakuasi korban, tim BPBD bersama sukarelawan setempat membantu membersihkan pohon tumbang yang melintang di jalan.

Untuk beberapa lama jalan tersebut ditutup untuk umum.

“Kami melakukan langkah cepat untuk membersihkan pohon tumbang agar akses jalan bisa dilalui lagi,” katanya.

Hendro meminta warga mewaspadai hujan dan angin hingga akhir Februari nanti.

Hendro mengingatkan warga tidak berteduh di bawah pohon dan bangunan yang rawan roboh di saat angin ribut.

catatan pembunuhan bardik

UII Desak Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024******

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” sambung dia.

Pihaknya pun menyoroti salah satu indikator penyelewengan kekuasaan ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan,” lanjut Prof. Fathul.

Jokowi dinilai semakin terlihat tidak netral saat mengumumkan institusi kepresidenan boleh berkampanye dan berpihak. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik dengan sikapnya yang terlihat mendukung salah satu paslon capres-cawapres.

Dalam pernyataan sikapnya, UII menyampaikan sejumlah tuntutan yang mana mendesak Presiden Jokowi untuk kembali netral dan kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal tersebut harusnya ditandai dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar Fathul.

Ketiga, UII juga meminta agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Keempat, UII mendesak agar calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

UII juga meminta masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Giliran UII Ambil Sikap, Kritik Jokowi Tak Netral dalam Pemilu 2024”

Tuan Keselamatan

Solopos Hari Ini : Presiden Harus Jadi Teladan******

JOGJA–Permintaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar Presiden menjadi teladan yang baik dalam penyelenggaraan negara diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Selasa (30/1/2024). PP Muhammadiyah juga mendesak DPR mengawasi Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Diberitakan Soloposhari ini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam pernyataan resmi, Senin (29/1/2024), mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawasan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024). Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendi­dikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi de­ngan de­mikian, pernyataan Pre­siden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum un­tuk melakukan kampanye dan ber­pihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dile­paskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Buah Sampai Baju Jadi Buruan Jelang Imlek

Perayaan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek menjadi perayaan pula bagi para pedagang buah. Banyak warga yang memburu aneka buah impor untuk kebutuhan upacara-upacara dan hidangan atau bingkisan saat Imlek. Yang merasakan hal ini di antaranya para pedagang buah di Pasar Gede Solo.

Penjual buah di Pasar Gede Solo mengaku mulai kebanjiran pesanan sejak pekan lalu. Banyak orang yang memesan jauh-jauh hari untuk dikirim mendekati puncak perayaan Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang.

Jumadi, seorang pedagang buah di Pasar Gede Solo, menyebut jeruk ponkam, buah pir, dan apel menjadi yang paling dicari konsumen. Hingga saat ini, Jumadi mengaku telah mengirimkan pesanan ke beberapa tempat dan akan berlanjut mendekati puncak perayaan Imlek. Jika ditotal dia telah mengirim ratusan kemasan dan akan bertambah mendekati Imlek.

Bisnis Sehat Kuliner Nondaging

SURABAYA—Gaya hidup vegan dinilai mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha kuliner. Saat ini, gaya hidup vegan telah menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Republik Indonesia Angela Tanoesoedibjo seusai menghadiri acara bertajuk Vegan Festival yang digelar di salah satu mal di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024) malam seperti diberitakan antaranews.

Selain itu, menurut Allied Market Research, pasar makanan vegan diperkirakan mencapai US,4 miliar pada 2026. Nilai ini setara dengan Rp495 triliun. “Kami lihat potensi yang ditimbulkan dari gaya hidup ini bisa menumbuhkan perekonomian signifikan karena masyarakat mulai mengadopsi vegan lifestyle,” kata Angela.

Angkutan Publik Dulu, Baru Naikkan Pajak

JAKARTA – Pemerintah harus betul-betul menyiapkan dan memperbaiki transportasi publik sebelum mengambil keputusan menaikkan pajak kendaraan pengguna bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno menanggapi wacana yang sempat terlontar soal kenaikan pajak kendaraan bermotor pengguna BBM. Mengiringi wacana yang muncul dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu disampaikan alasan bahwa kenaikan pajak akan digunakan untuk mensubsidi kendaraan umum dan kendaraan listrik.

“Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma,” katanya, Senin (29/1/2024). Djoko mengapresiasi dukungan pemerintah untuk mendorong transportasi umum, namun ia menyayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. “Pemerintah seperti memaksakan diri agar orang beli motor listrik. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (30/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

biksu perang terakhir

Benarkah Gibran Gantikan Mahfud Md jadi Menkopolhukam?******

Dikutip dari Antara,Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menyampaikan akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.

“Ketika bapak presiden memberikan persetujuan tentu ada keppres-nya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Namun yang perlu diketahui, penunjukan Menkopolhukam yang baru akan dilaksanakan secepatnya, alias tidak menunggu hasil Pemilu 2024.

Sementara itu, baru-baru ini muncul rumor bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi sosok yang berpotensi menggantikan Mahfud Md sebagai Menkopolhukam. Wacana tersebut berkembang dalam lini masa di X.

Namun hingga kini, belum diketahui siapa yang layak dan akan dipilih Jokowi untuk mengisi kursi Menkopolhukam tersebut.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Misteri Sosok Pengganti Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Gibran?”

Infinity dimulai dengan horor

RS UNS Buka Layanan Patologi Forensik******

SOLO —Mulai 1 Desember 2022, Rumah Sakit (RS) UNS yang berkerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah (Jateng), telah siap memberikan pelayanan patologi forensik.

Nantinya RS UNS dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pemeriksaan pada jenazah yang meninggal tidak wajar.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Dirut RS UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi layanan patologi forensik tersebut ditujukan untuk mengenalkan layanan patologi forensik di RS UNS yang pada 1 Desember nanti mulai dibuka.

“Harapan kami memang kami ingin memperkenalkan layanan forensik ini sekaligus berharap bisa menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan Biddokkes Polda Jateng. Kami berharap semakin lama layanan ini akan semakin komprehensif dan paripurna,” kata dia.

Dia menyampaikan meski usia RS UNS baru sekitar enam tahun, namun RS UNS telah menjalani akreditasi dan dinyatakan paripurna. Selian itu RS UNS juga telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNS, selain RSUD Dr. Moewardi.

Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RS UNS, yang juga Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM, menyampaikan pelayanan patologi forensik yang akan dibuka di RS UNS mulai 1 Desember 2022 adalah berkaitan dengan pemeriksaan pada jenazah yang mati tidak wajar.

Baca Juga: HUT ke-6, Ini yang Ingin Dicapai Rumah Sakit UNS

“Sebelumnya, yang dilaksanakan di RS UNS lebih ke pemulasaraan jenazah klinis. Kalau kemarin, banyak yang berhubungan dengan Covid-19, kami memang melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum 1 Desember ini, kami belum melaksanakan pelayanan autopsi pada jenazah,” kata dia.

Terkait dengan pelayanan tersebut, dia menyebut telah melakukan komunikasi dengan Biddokkes Polda Jateng.

“Dari Kabiddokkes Polda Jateng juga menyambut dengan baik usulan atau penawaran yang kami ajukan untuk kerja sama ini. Dengan begitu, saat ini kami mengundang jajaran Polres/Polresta se-Soloraya. Termasuk Polsek yang berada di bawah Polres tersebut,” jelas dia.

Baca Juga: Raih Achmad Bakrie Award 2022, Dr Tonang UNS Solo Lakukan Inovasi ini 

Layanan instalasi kedokteran forensik di RS UNS diharapkan bisa menjadi alternatif atau pilihan dari layanan yang sudah ada di tempat lain. Terutama memberikan alternatif bagi para penyidik dari Polres atau Polsek yang berada di sekitar RS UNS. Serta mempermudah akses dalam melakukan pelayanan autopsi atau patologi forensik tersebut.

Dibukanya layanan tersebut juga menguatkan RS UNS sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UNS. Dimana sinergitas antara pelayanan dan tri darma pendidikan harus berjalan baik.

Sosialisasi tersebut melibatkan tiga pembicara. Selain dr. Adji, juga ada Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RS UNS, dr. Novianto Adi N., S.H., M.Sc, Sp.FM dan perwakilan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dr. Istikomah, Sp.KF., S.H., M.H.

Penyesuaian Gaji PNS 2024

JAKARTA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Infografis: Rahmanto Iswahyudi

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN Bromantakan

SOLO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu sekaligus sebagai pembekalan politik sejak dini agar anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Sosialisasi kepada siswa SD itu diikuti sekitar 43 anak kelas VI. Mereka belajar tentang pesta demokrasi, penyelenggaraan pemilu, parpol peserta pemilu.

Siswa menunjukan boneka maskot Pemilu 2024 Sura dan Sulu saat mengikuti sosialisasi dari KPU Solo di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Sekolah setempat menggelar pembelajaran dasar terkait demokrasi dan Pemliu 2024 kepada siswa kelas enam bersama petugas KPU Kota Solo. (Solopos/Joseph Howi Widodo).

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & Jokowi

SOLO— Wakil Ketua DPC PDIP Solo, Suharsono, mendesak Bawaslu Solo melakukan investigasi kabar adanya truk bergambar Walikota Solo sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo tengah mengangkut beras bantuan sosial (bansos) di wilayah Pasar Kliwon, Solo.

“Saya minta Bawaslu untuk investigasi. Saya minta camat-camat di Solo, kalau ada yang seperti itu ditahan dulu di luar. Jangan boleh masuk halaman [kantor pemerintah]. Bila ada gambar calon yang sedang kontestasi di Pemilu,” urainya saat dihubungi  Kamis (31/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Suharsono menegaskan hal tersebut tak bisa dibenarkan. Ia juga telah melakukan tindakan dengan melaporkan  kepada Bawaslu Solo.

“Intinya saya ngotot[kabar truk pengangkut bansos bergambar Gibran dan Jokowi ] adalah tidak benar. Calon [Cawapres] masuk ke dalam fasilitas pemerintahan membawa sembako berupa beras. Itu jelas melanggar undang-undang kampanye,” ujar dia.

Bawaslu Solo Lakukan Penelusuran

Sementara, Anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, saat diwawancara Solopos.com, Rabu (31/1/2024), mengatakan kabar itu berembus dua hingga tiga hari terakhir. Pihaknya juga telah melakukan penelusuran di lapangan.

“Sudah 2-3 hari yang lalu kabar itu. Hari Selasa. Info awal, ada truk yang mengangkut bansos pemerintah, tapi ada gambar calon,” ujar dia. Poppy mengatakan Panwascam Pasar Kliwon sudah mencoba melakukan kroscek.

Tapi, saat dilakukan pengecekan lokasi, dia melanjutkan, truk yang dimaksud sudah tidak ada. “Truknya sudah tidak ada saat dikroscek teman-teman Panwascam Pasar Kliwon, dan lurahnya mengaku tak tahu menahu,” urai dia.

Poppy mengatakan informasi adanya truk bergambar Jokowi-Gibran digunakan untuk mengangkut bansos kali pertama diterima oleh Panwascam Pasar Kliwon. Gambar tersebut ada di  bagian belakang truk dilengkapi tulisan Merah Darahku Gibran Pilihanku.

Poppy mengatakan pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari salah satu warga.

“Panwascam dilapori salah satu warga. Mereka lantas berkoordinasi dengan kelurahan. Saat Panwascam koordinasi dengan lurah, truk dimaksud sudah tidak di lokasi. Jadi kami mau cari bukti dan lainya, sudah tak ada,” kata dia.

Bila kabar tersebut benar, Poppy menyatakan hal itu tidak dibenarkan atau melanggar ketentuan perundang-undangan. “Iya enggak boleh. Kan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan salah satu calon Pemilu 2024,” urai dia.