cara menang main slot higgs domino modal sedekah

Sistem transformasi dimensi

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Pedagang Keluhkan Minyakita di Pasar Palmerah Menipis Jelang Ramadan******

Satu hari menjelang Ramadan 2023atau 1444 Hijriah sejumlah pedagang di pasar Palmerah, Jakarta Barat mengeluhkan sulitnya mendapat setok minyak goreng kemasan Minyakita.

Syaiful (47) salah satu pedagang sembilan bahan pokok (sembako) mengeluhkan sudah dua minggu pihak distributor tak kunjung mengirim stok Minyakita.

Lihat Juga : Penumpang Pesawat Diprediksi Tembus 8,6 Juta Selama Mudik Lebaran

[Gambas:Video CNN]

Senada dengan Syaiful, salah satu pedagang sembako lainnya Rahmadi (54) mengaku sudah memesan Minyakita sejak seminggu lalu ke pihak sales.

Namun hingga kini minyak tak kunjung datang. Di tokonya, hanya tersisa tiga kemasan Minyakita berukuran 1 liter yang dijual Rp16 ribu.

Lihat Juga : Fakta-fakta Laporan PPATK soal Transaksi Janggal ke Kemenkeu

"Sudah seminggu enggadatang. Biasanya order dua hari tiga hari sudah datang. Paling saya nanti cari di agen," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/3).

Namun ia mengeluhkan jika membeli Minyakita di agen, pihak agen kerap mewajibkan untuk membeli bahan pokok lain.

"Kalau di agen misalnya mau beli Minyakita, kita harus beli barang lainnya. Rata-rata begitu kalau beli di agen, harus beli mentega atau beli juga soun," ujarnya.

Lihat Juga : Libur Nyepi, Jasa Marga Prediksi 899 Ribu Kendaraan Keluar Jabodetabek

Ia menjelaskan saat ini minyak goreng kemasan dengan berbagai merek masih melimpah. Harganya bervariasi mulai dari Rp16 ribu per liter hingga Rp 20ribu per liter.

"Minyak lainnya banyak. Curah masih masuk. Tapi jarang orang beli, semua pindah ke kemasan," tutupnya.

Fantasi Menunggang Naga

Erick Pindahkan Depo BBM Plumpang yang Terbakar ke Tanah Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PertaminaPlumpang, Jakarta Utara akan dipindahkan ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pembangunan depo BBM baru itu diperkirakan mulai akhir 2024.

Erick mengatakan pembangunan terminal BBM baru di Pelabuhan Pelindo membutuhkan 2 tahun sampai 2,5 tahun.

"Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (depo BBM) akan kita pindah ke tanah Pelindo kita sudah koordinasi dengan Pelindo lahannya akan siap dibangun akhir 2024," kata Erick dalam video, Senin (6/3).

Maka dari itu, Erick menginginkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat karena hal itu merupakan bagian perlindungan masyarakat seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rencana penetapan buffer zoneatau zona aman di sekitar TBBM.

"Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," ujarnya.

Erick pun berharap tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain.

"Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," ujar Erick.

Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Besaran Pesangon******

Sejumlah 1.163 buruhkaryawan PT Tuntex Garment Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal pendapat pesangon dan sejumlah kompensasi.

Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti menuturkan 1.163 karyawan pabrik pemasok Puma itu bakal mendapat pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan, ia mengatakan manajemen PT Tuntex juga berjanji memberikan tambahan kompensasi ke buruh dengan rincian sebagai berikut:

"Untuk tunjangan hari raya (THR) pekerja diberikan sesuai ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, ada penambahan THR yang diberikan kepada pekerja dengan rincian tambahan sebagai berikut," kata Desyanti kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

- Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan tambahan THR 20 persen dari upah pokok
- Pekerja dengan masa kerja 5 tahun ke atas mendapatkan tambahan THR sebesar 40 persen dari upah pokok.

PT Tuntex Garment Indonesia melakukan PHK setelah bangkrut. Pabrik itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

"Dikarenakan market penjualan produk tekstil Tuntex berupa baju olahraga, merek Puma dan brand-brand besar dunia lainnya. Sebagian besar market 80 persen untuk Eropa dan Amerika," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Bapanas Cabut Harga Batas Atas Gabah dan Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membatalkan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau berasdari petani yang ditetapkan baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kita rumuskan dan siapkan HPP (harga pokok penjualan) segera," jelasnya.

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

Anak Buah Luhut Buka Hasil Audit Industri Timah: Hasilnya 'Lucu******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut hasil audit industritimahIndonesia lucu-lucu.

"Kami baru saja menyelesaikan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal pertambangan timah. Kalau boleh saya bilang, hasilnya lucu-lucu. Kami akan segera sikapi untuk ditertibkan," ungkapnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Ia menyoroti tambang timah ilegal yang masih menjamur. Menurutnya, tantangan pemerintah masih cukup besar meski sudah berusaha menarik hilirisasi timah ke arah yang lebih downstreamlagi.

Bahkan, kata Seto, tambang timah ilegal membuat Apple ogah berinvestasi di Indonesia. Itulah mengapa sangat sulit menarik hilirisasi timah jika penambang ilegal tidak ditertibkan.

"Spiritnya kami tertibkan, kami nggak mau asal menutup segala macam. Kami kasih waktu mereka untuk benerin, kami commitdi sini, selamanyacommitbahwa praktik pertambangannya harus baik dan benar," ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menegaskan bakal melaporkan hasil temuan timnya soal industri timah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julian menjelaskan Kementerian ESDM sudah membentuk kelompok kerja (pokja) hilirisasi timah sejak September-Oktober 2022. Tujuannya, mengetahui masalah timah, dari hulu ke hilir dan mencari solusinya.

"Kami sudah menyampaikan hasilnya ke Menteri ESDM dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi dengan beberapa masukan untuk menjaga kebijakan ini tetap konsisten diterapkan," jelas Julian.

[Gambas:Video CNN]