pinjaman online seabank

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

Gibran berkonsolidasi dengan relawan Bolonemase di Solo******

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Lima Benua dan Bangsa

6 Penerbangan ke Bandara Hasanuddin Dialihkan Buntut Cuaca Buruk******

PT Angkasa Pura I(Persero) menyebut enam penerbangantujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dialihkan ke sejumlah bandara terdekat akibatcuaca burukyang terjadi Makassar, Sulawesi Selatan.

General Manager PT Angkasa Pura I Taochid Purnomo Hadi mengatakan hal itu dilakukan demi keselamatan.

"Berdasarkan data kami, terdapat enam penerbangan yang tujuannya ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dialihkan ke beberapa bandara lainnya seperti Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Haluoleo Kendari," kata Taochid, Senin (15/1).

"Ada juga penerbangan yang mengalami keterlambatan keberangkatan sebanyak enam penerbangan antara lain tujuan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, dan Bandara Haluoleo Kendari," sebutnya.

Meski demikian, kata Taochid hal tersebut tidak sampai mempengaruhi pergerakan jumlah penumpang dan juga tidak mempengaruhi keuangan perusahaan.

"Secara umum kami sampaikan bahwa untuk alasan keselamatan penerbangan, penerbangan dapat ditunda ataupun dialihkan apabila terjadi cuaca ekstrem. Kami mohon dimaklumkan atas ketidaknyamanan yang dialami atas kondisi cuaca ekstrem," pungkasnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 4 Makassar telah mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca di Sulawesi Selatan sejak tanggal 15 hingga 17 Januari mendatang.

Seluruh daerah di wilayah Sulawesi Selatan akan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Proyek Trem Bogor Dikebut Pemkot, Bakal Nyambung dengan LRT Jabodebek******

Proyek trem Bogor yang akan terintegrasi denganLRT Jabodebek sedang dikebut pembangunannya oleh pemerintah kota setempat.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan ada beberapa investor yang melirik proyek ini. Terlebih, kehadiran LRT memantik pemkot untuk mempercepat pembangunan moda transportasi ini.

"Pemkot Bogor sedang mempersiapkan peraturan wali kota (perwali) tentang penugasan kepada Perumda Trans Pakuan (PTP) yang nantinya kami berikan tugas untuk memfinalisasi hasil feasibility studiesyang sudah dilakukan berbagai pihak," katanya, dikutip dari detiknews, Selasa (16/1).

Ia mengklaim pembangunan trem demi mengatur pergerakan masyarakat di Kota Bogor. Ia menegaskan transportasi publik harus terintegrasi.

Dedie lantas mengutip Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 yang menyebut LRT Jabodebek akan berakhir di Baranangsiang, Bogor. Oleh karena itu, Pemkot Bogor merasa kehadiran trem perlu dikebut.

"Pemerintah pusat sudah bangun double trackPaledang-Sukabumi, tentu pergerakan masyarakat ini harus dipertimbangkan, enggak mungkin di kotanya berantakan. Makanya, antara Baranangsiang, Paledang, Stasiun Bogor, dan titik keramaian lain harus diintegrasikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Xingwutongshen

MA, Universitas Stanford teken kerja sama pelatihan hukum dan HAM******

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Agung Kuno

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]