megabet88

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Jasamarga Terapkan Contraflow dari KM 57******

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan contraflow dari KM 57 (Karawang Timur) hingga KM 47 (Karawang Barat) Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta mulai Minggu (1/1) pukul 17.12 WIB.

Plt. Senior Manager Representative Office Nouval M. Rizky berkata ketentuan itu diambil untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas. Hal itu juga sesuai dengan diskresi dari pihak Kepolisian.

"Contraflow ini mulai diberlakukan sejak pukul 17.12 WIB," kata Nouval dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/1).

PT JTT pun mengimbau pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area," ujarnya.

Adapun informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dan permintaan layanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.0.1 untuk pengguna iOS dan Android.

Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 489.199 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada 29-31 Desember 2022 atau tiga hari jelang pergantian tahun.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

"Ini naik 6,25 persen jika dibandingkan lalin normal periode Juni 2022 dengan total 460.428 kendaraan," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Lisye Octaviana.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Alasan Harga Hotel Naik 300 Persen di Makkah dan Madinah******

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyebut tarif hotel di Makkah dan Madinah di Arab Saudimelonjak hingga 300 persen.

Ketua UMUM DPP AMPHURI Firman M Nur mengungkapkan kenaikan harga hotel di kedua kota suci umat Islam itu terjadi lantaran tingginya permintaan.

Bahkan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah kesulitan untuk mendapatkan kamar hotel yang sudah penuh dipesan alias full booked.

Menurut Faisal, kondisi itu terjadi sejak November 2022. dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga Januari 2023.

Sejumlah hotel di Arab Saudi, sambungnya, membuat pembatasan reservasi grup dengan menyediakan hanya sekitar 50 sampai 60 persen dari kuota biasanya.

Melihat hal itu, AMPHURI menyarankan enam hal kepada pelaku usaha perjalanan ibadah umrah.

Pertama, menyampaikan kondisi yang terjadi dengan bermusyawarah untuk mufakat dengan calon jemaah umrah sehingga bisa memahami kondisi yang terjadi.

Kedua, jika memang harus melakukan penambahan biaya, maka penambahan biaya tersebut harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Ketiga, jika memang harus melakukan perubahan hotel baik setaraf maupun di bawahnya (downgrade) pelayanan dikarenakan hotel yang dipilih telah full booked, sebaiknya disosialisasikan kepada jemaah terlebih dulu.

Keempat, jika memang harus melakukan perubahan program/jadwal keberangkatan yang semestinya ke Makkah, namun bisa terlebih dulu ke Madinah atau sebaliknya.

"Bisa juga sebelum ke Madinah ke Thaif dulu. Namun semua itu harus disosialisasikan kepada jamaah, sehingga jamaah tetap merasa aman, nyaman dan menyenangkan," katanya.

Kelima, terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada jamaah/masyarakat terkait perubahan situasi yang terjadi di Saudi.

Terakhir, jika ada perubahan program dan harga, penyelenggara bisa menawarkan program tersebut dengan komitmen baru yang disetujui jemaah.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

Melihat Beda Aturan Upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menuai kontroversi, termasuk dari sisi perhitungan upahpekerja.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 4 unsur yang hilang dalam kebijakan pengupahan tersebut.

Dalam pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 aspek, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

Sementara itu, dalam Perppu Cipta Kerja aspek pengupahan tersebut hanya tersisa 7. Upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, dalam Perppu Cipta Kerja, di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bahkan bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, pasal 88C perppu menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4 Perppu Cipta Kerja.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam perppu, upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua,buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik.

Nining menyebut perppu tersebut seperti baju ganti dari UU 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perppu tersebut.

"Ini seperti ganti baju saja," kata Nining saat dihubungi.

Nining menilai Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.

"Akal-akalan ini," tegas Nining.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Bulog Pastikan Stok Beras Cukup untuk Kebutuhan Nataru 2022/2023******

Perum Bulog memastikan ketersediaan stok pangan dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan penyaluran pada perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, mengatakan bahwa Bulog mampu mengatasi kebutuhan lonjakan permintaan pangan selama Nataru.

"Tidak ada masalah, kami jamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat melalui kegiatan Operasi Pasar walau sedikit ada tambahan permintaan saat Nataru. Memang pada Desember ini realisasi penyaluran beras Operasi Pasar sedikit mengalami peningkatan," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (31/12).

Adapun secara total, dari Januari sampai dengan Jumat (30/12), Bulog sudah menggelontorkan sebanyak 1,26 juta ton beras Operasi Pasar untuk meredam gejolak harga beras di pasar.

"Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi sekarang dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP yang saat ini Bulog kuasai," imbuh Suyamto.

Kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton melalui Perum Bulog semakin memperkuat stock Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan dipastikan memberikan dampak untuk menahan laju kenaikan harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, maka lonjakan permintaan operasi pasar bisa dipenuhi, sehingga harga beras di pasar akan terkendali.

Suyamto menambahkan, sebanyak 200 ribu ton dari kuota 500 ribu ton jumlah beras impor sudah keluar dari negara asal dan saat ini sedang proses pembongkaran di beberapa pelabuhan di Indonesia. Hanya saja, karena ombak dan curah hujan tinggi, sebagian kecil kapal beras impor ini ada yang belum berlabuh.

Buku Harian Kerakusan

J.CO Digugat PKPU di PN Jakpus******

Gerai makanan PT J.CO Donut and Coffee digugat PT Kawan Berkarya Mandiri dan William Owen terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, gugatan tersebut didaftarkan pada Rabu (28/12) dengan nomor perkara 384/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan untuk mengabulkan permohonan para pemohon PKPU untuk seluruhnya.

Pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas.

Selain itu, pengadilan juga diminta untuk menunjuk dan mengangkat pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT J.Co Donut & Coffee jatuh dalam keadaan pailit yaitu, Abraham Caleb Dompas, Cecep Suhardiman, dan Wendra Puji.

Penggugat juga meminta pengadilan menghukum termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut.

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)," jelas gugatan itu.

Hingga kini belum diketahui ihwal gugatan tersebut dilayangkan. Redaksi berupaya menghubungi manajemen J.Co untuk meminta tanggapan atas gugatan tersebut melalui pesan tertulis. Namun, pesan itu belum direspons.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

5 Tahun Tak Naik, KAI Bahas Penyesuaian Tarif KRL dengan Kemenhub******

KAI Commutermenegaskan tarifcommuterline (KRL) Jabodetabek sudah lima tahun lebih tidak mengalami kenaikan. Tarifnya sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama, dan ditambahkan Rp1.000 untuk perjalanan setiap 10 kilometer berikutnya.

Ongkos sesuai Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 354 Tahun 2020 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO).

"Besaran tarif tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2016," kata Sekretaris Perusahaan KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (29/12).

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk membedakan tarif KRL bagi orang miskin dan kaya. Tarif KRL orang kaya akan lebih mahal karena pemerintah ingin mencabut subsidi tarif yang selama ini diberikan. Hal itu bertujuan agar subsidi bisa tepat sasaran.

Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

[Gambas:Video CNN]