pinjol finplus

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Balik ke RI, PepsiCo Bangun Pabrik Senilai Rp3 T******

PT PepsiCo Indonesia Food and Beverages atau PepsiCo resmi kembali ke Indonesia dan membangun pabrik senilai Rp3,04 triliun di Cikarang, Jawa Barat.

"Indonesia adalah salah satu pasar terbesar dan terpesat di dunia. Sebanyak 48 persen dari populasi pasar Asia ada di sini, jadi kami tidak bisa melewatkan peluang ini," ujar CEO Asia Business Unit PepsiCo Parinya Kitjatanapan, dikutip dari Antara, Rabu (30/8).

Pria yang akrab disapa Eric juga menyinggung soal iklim investasi Indonesia yang baik. Ia menegaskan ini menjadi salah satu pertimbangan kuat perusahaan asal AS itu kembali ke tanah air.

PepsiCo turut menargetkan ekspor produksi pabrik Cikarang ke negara-negara yang mengutamakan produk halal.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah PepsiCo membangun pabrik di Indonesia. Bahkan, Bahlil menyebut langkah PepsiCo sangat tepat.

"Karena itu menurut saya alangkah ruginya kemudian kalau teman-teman yang melakukan proses industri, tidak membangun manufakturnya di Indonesia," katanya.

Lihat Juga : Sri Mulyani Curhat Dinyinyirin Warganet 'Apa-apa Dipajaki'

Pepsi bukan barang baru di Indonesia. Minuman ini sudah diproduksi di dalam negeri sejak 1996 silam.

Kala itu, minuman Pepsi itu hadir di bawah naungan PT Pepsi Indobeverages. Perusahaan tersebut merupakan hasil kerja sama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan PepsiCo AS.

Pepsi lantas hengkang dari Indonesia pada 10 Oktober 2019. Akan tetapi, pihak PepsiCo Indonesia tak menjelaskan secara gamblang alasan dibalik berhentinya kontrak kerja sama dengan Grup Indofood.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Daftar Senjata yang Masih Diimpor RI Meski Sudah Dilarang Jokowi******

Indonesia masih imporsejumlah senjata yang sebelumnya dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, pistol, bom sampai alutsista.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh CNNIndonesia.com,Selasa (15/8), ada tujuh jenis senjata yang masih diimpor pada periode Januari-Juli 2023.

Berikut daftarnya;

2. Bom

Kelompok senjata ini meliputi bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof. Sebenarnya pada Februari, Maret, dan Mei 2023 tidak ada impor.

Sedangkan pada April 2023 tercatat senjata impor jenis ini masuk US,2 juta, Juni 2023 meroket hingga US,3 juta, dan Juli 2023 turun setengahnya ke angka US,1 juta.

3. Amunisi

Impor kategori antara lain; other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads. Pada Maret lalu sebenarnya impor amunisi ini nihil.

Kendati, impor alat utama sistem senjata (alutsista) jenis ini meningkat menjadi US,2 juta pada April 2023, US,3 juta di Mei 2023, turun ke US2 ribu pada Juni 2023, dan naik lagi ke US8 ribu pada Juli 2023.

4. Alutsista

Berdasarkan data BPS, Alutsista yang diimpor jenis shotgun cartridges. Sebenarnya pada Mei lalu nilai impor senjata ini nol. Akan tetapi, angka impornya pada Maret 2023 menyentuh US ribu, April 2023 US5 ribu, Juni 2023 US.337, dan Juli 2023 membengkak ke US juta.

5. Kelompok spring or gas guns and pistols, excluding arms of heading 9307.

Rinciannya, per Maret 2023 Indonesia mengimpor US ribu, naik ke US ribu di April, turun menjadi US ribu pada Mei, melesat ke US,4 juta di Juni, dan merosot ke US,5 juta pada bulan lalu.

[Gambas:Video CNN]

6. Alutsista jenis lainnya

BPS mencatat total impor kumulatif sejak Januari-Juli 2023 sebesar US,2 juta. Nilai impor tertinggi terjadi pada Juli 2023 lalu sebesar US,7 juta.

Jika dilihat berdasarkan negara asal, Korea Selatan menjadi pemasok alutsista terbanyak ke Indonesia dalam enam bulan ini, yakni mencapai US juta. Bahkan, Indonesia tak pernah absen mengimpor senjata dan amunisi dari Negeri Ginseng.

Negara terbanyak kedua adalah China dengan total ekspor senjata ke Indonesia senilai US,1 juta sejak awal 2023. Namun, Indonesia sempat sama sekali tak mengimpor alutsista dari Negeri Tirai Bambu pada Februari lalu.

Kemudian, ada Amerika Serikat senilai US juta, Afrika Selatan US,6 juta, dan Spanyol sebesar US juta. Sedangkan nilai transaksi impor alutsista Indonesia dengan negara pemasok lainnya menyentuh US juta.

Namun, data BPS itu tidak mencantumkan K/L mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut, apakah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, atau stakeholder terkait lain.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bolak balik telah menegaskan industri dalam negeri sudah bisa memproduksi senjata.

Oleh karena itu, ia melarang Kemenhan hingga Polri mengimpor senjata dan hanya memperbolehkan impor senjata berteknologi tinggi, seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Tumbuh 4,88 Persen, Industri Manufaktur Jadi Penopang Laju Ekonomi RI******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatpertumbuhan ekonomi Indonesia 5,17 persen (year on year/yoy) pada kuartal II 2023 utamanya ditopang oleh kinerja industri manufaktur.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan ekonomi manufaktur secara total tumbuh 4,88 persen (yoy).

"Pertumbuhan ekonomi manufaktur itu lebih ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik maupun global," ucapnya dalam konferensi pers, Senin (7/8).

Lalu, industri logam dasar tumbuh sebesar 11,49 persen. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan permintaan ekspor komoditas baja dan feronickel. Kemudian, industri alat angkutan tumbuh 9,66 persen, didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan luar negeri, terutama kendaraan elektrifikasi ramah lingkungan.

Selain kinerja industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II 2023 juga ditopang oleh sektor perdagangan.

"Di sektor perdagangan, pertumbuhan perdagangan terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas produk," ucap Edy.

BPS mencatat perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tumbuh 4,97 persen. Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, dan mobilitas masyarakat.

Sedangkan, perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh sebesar 6,56 persen. Ini didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor.

Selanjutnya, sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah transportasi dan pergudangan. Sektor ini tumbuh solid seiring peningkatan mobilitas masyarakat.

Tercatat, angkutan udara tumbuh 32,88 persen, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang angkutan udara seiring peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Angkutan laut tumbuh 18,26 persen, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang. Sementara, angkutan rel tumbuh 19,4 persen, didorong oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang sejalan dengan peningkatan mobilitas setelah penghapusan PPKM di akhir tahun 2022 dan momen liburan.

"Banyak sekali momen liburan di 2023, di kuartal II terutama saat Lebaran maupun libur sekolah," pungkas Edy.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Zulhas soal India Setop Ekspor Beras: Kita Harus Swasembada******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merespons kebijakan Indiamenyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, hal ini menjadi alarm agar Indonesia segera bisa merealisasikan swasembada pangan.

Zulkifli juga mengingatkan agar RI tak perlu bergantung terus pada impor.

"Makanya kita harus swasembada pangan. Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/7).

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balanceatau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Jika saat ini India meng-holdekspornya ke beberapa negara, memang bukan Indonesia dalam posisi meminta Beras dari India," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/7) lalu.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi.

[Gambas:Video CNN]