situs ug slot terbaru

Seratus ribu cerita pendek

Bos Bulog Sebut Harga Beras Sulit Turun ke Level Tahun Lalu******

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Bayu Krisnamurthimemperkirakan harga beras sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di BULOG, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu," kata Bayu dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Tak hanya beras, harga sejumlah komoditas dunia juga menanjak tahun ini, mulai dari bahan bakar, pupuk, kakao, hingga minyak goreng.

"Yang paling besar adalah ongkos tenaga kerja, ini kira-kira hampir 50 persen," tambahnya.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi celahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

"Itu (transformasi sawah menuju perumahan) pastikan lahannya makin sedikit, maka sewa lahan akan menjadi lebih mahal," ujar pimpinan BULOG tersebut.

Terkait stok, Bulog saat ini menyimpan cadangan sekitar 1 juta ton.

"Stok Bulog sendiri, yaitu kalau saat ini, per hari ini kurang lebih sekitar 1 juta ton," tuturnya.

Dalam distribusi beras, pemerintah memang harus mengalah sejenak. Tahta tertinggi dalam distribusi beras saat ini masih ada di rumah tangga dengan kisaran 50 persen dari stok nasional. Kemudian disusul oleh organisasi yang memanfaatkan beras layaknya restoran, hotel, rumah sakit, hingga santri. Ketiga, ada dari sisi pedagang. Setelahnya merupakan hak pemerintah.

Kenaikan harga beras terjadi beberapa waktu terakhir. Fenomena El Nino juga menjadi salah satu alasan harga beras meroket hingga memaksa pemerintah untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton. Impor tambahan itu membuat total kuota impor beras pada 2024 naik menjadi 3,6 juta ton.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras di pasar tradisional per hari ini berkisar Rp13.800 hingga Rp19.500 per kg.

Angka tersebut di atas harga pada periode sama tahun lalu di kisaran Rp10.550 hingga Rp17.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

seribu pemburu

Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah******

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

RK Soal Jembatan Antarapartemen di IKN: Kalau Kangen Gak Perlu Turun******

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan setiap apartemen di sana akan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan bangunan lainnya guna memudahkan mobilitas warga.

"Jadi kalau buru-buru lagi kangen sama tetangga sebelah, enggak perlu turun ke bawah, cukup lewat jembatan antarapartemen," katanya di Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3).

Bahkan, kata dia, warga pun bisa ke kantor tanpa bertemu aspal.

Jika ada yang membawa mobil bensin, maka harus ditukar dengan mobil listrik di perbatasan sebelum masuk IKN.

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Jabodetabek Bakal Sepi, 84 Persen Warga Mudik pada Lebaran Tahun Ini******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi 28,4 juta warga bakal berangkatmudik meninggalkan Jabodetabek pada Lebaran tahun ini.

"Ini adalah potensi pergerakan Jabodetabek bisa dilihat. Pergerakannya sampai dengan 28,4 juta orang," ucap Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani dalam acara media briefing Lebaran di Jakarta, Kamis (28/3).

Berdasarkan bahan paparannya, sejumlah 28,4 juta orang itu merupakan 84,27 persen dari total warga Jabodetabek.

Soal moda transportasinya, sebanyak 29,05 persen atau 8,26 juta menggunakan kereta api, 27,76 persen atau 7,89 juta orang menggunakan bus, serta 15,03 persen atau 4,27 juta menggunakan mobil pribadi.

Selanjutnya, 9,02 persen atau 2,56 juta orang menggunakan sepeda motor dan 5,72 persen atau 1,63 juta orang menggunakan kapal penyeberangan.

Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan mengatakan mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudik ke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat bepergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Raja rutin Kyushu

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]