91 di erek erek

Bumi ini agak jahat

Daftar Perusahaan yang PHK Pekerja di Indonesia Sejak Awal 2023******

Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHKmasih terus berlanjut di tahun ini. Salah satunya menimpa pekerja di Indonesia, karena perusahaan yang tak mampu bertahan usai diterjang pandemi Covid-19.

Kebijakan PHK diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia dengan sejumlah alasan. Para pekerja yang di-PHK pun jumlahnya beragam dari puluhan sampai ribuan. 

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Minggu (11/6), beberapa perusahaan yang melakukan PHK terhadap pegawainya di Indonesia sejak awal tahun sampai saat ini adalah Puma, Toko Buku Gunung Agung, hingga GoTo.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garment Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

Namun, ia memastikan 1.163 karyawan Tuntex yang otomatis terkena PHK bakal mendapatkan pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Toko Buku Gunung Agung

Toko Buku Gunung Agung. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung akan menutup seluruh tokonya pada akhir tahun ini, karena perusahaan tak bisa bertahan dari kerugian besar.

Keputusan ini dinilai akan berdampak pada PHK terhadap seluruh karyawannya. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi berapa jumlah karyawan yang akan terkena dampak.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menuding Toko Buku Gunung Agung melakukan PHK sepihak terhadap 350 orang pekerjanya.

Mirah mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi secara semena-mena ini.

3. Adidas

Logo Adidas. (Lukas Barth / AFP)

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidas juga melakukan PHK terhadap 1.860 karyawannya pada bulan lalu. Namun, perusahaan membantah PHK dilakukan secara sepihak seperti yang disebutkan oleh serikat buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak, karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang Lakukan PHK Sejak Awal Tahun Ini

Penata rambut terbaik di dunia peri

Mengintip Dana Desa di Papua di Tengah Dugaan untuk Beli Senjata KKB******

Dana Desa di Papua diduga disalahgunakan untuk membeli senjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Fakta itu disampaikan Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go. Ia mengatakan fakta diketahui saat Polri sedang melakukan razia dan menangkap pelaku pembawa senjata api serta amunisi.

Berdasarkan pemeriksaan, kata Donny, pelaku mengaku mendapatkan kedua benda itu dengan cara membeli dari tersangka lain yang telah lebih dulu diproses hukum.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.

"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu di Manokwari, 28 Oktober 2022.

Romylus menegaskan Dana Desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Lalu sebenarnya berapa Dana Desa yang mengalir ke daerah itu?

Berdasarkan data Kementerian Desa (Kemendes), Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 ke Provinsi Papua menyentuh Rp4,79 triliun untuk 5.411 desa. Tercatat sudah 98,42 persen penyaluran Dana Desa terealisasi.

Sementara itu, Kemendes PDT mencatat Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp1,36 triliun yang terbagi ke dalam 1.742 desa. Realisasinya sudah menyentuh 97,42 persen.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, berikut rincian dana desa yang di beberapa daerah rawan konflik:

1. Maybrat, Papua Barat

Di Maybrat pernah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 50 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menggunakan senjata tajam secara tiba-tiba dalam gelap.

Empat orang meninggal dunia imbas insiden tersebut, yakni atas nama Lettu Chb Dirman, Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari.

TNI yang menginvestigasi insiden penyerangan itu menangkap dua orang yang diduga terlibat. Mereka diduga anak buah kelompok separatis pimpinan Manfet Fatem yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Berdasarkan data Kemenkeu, Maybrat mengantongi dana desa sebesar Rp182 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar Rp120 miliar, alokasi formula Rp52,87 miliar, alokasi afirmasi Rp1,26 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp8,14 miliar.

Sedangkan pada tahun ini Maybrat tercatat menerima dana desa sebesar Rp182,29 miliar.

[Gambas:Video CNN]

2. Kali Braza, Yahukimo, Papua

KKB pernah membunuh dua pekerja pembangunan jembatan dari PT Indo Papua bernama Rinaldo Raturoma dan Dedi Imam.

Aksi keji itu terjadi di sekitar jembatan Kali Braza, Kabupaten Yahukimo. Saat itu, mereka dihadang oleh KKB ketika hendak mengantar masyarakat ke Kali Yegi. Mobil yang dikendarai korban diduga dibakar oleh para pelaku usai dibunuh.

Yahukimo tercatat mengantongi dana desa Rp427 miliar pada tahun lalu. Rinciannya adalah alokasi dasar Rp263,42 miliar, alokasi formula Rp138,20 miliar, alokasi afirmasi Rp12,04 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp13,77 miliar.

3. Dekai, Yakuhimo, Papua

Selain di Kali Braza, konflik juga terjadi di Distrik Dekai, Yakuhimo. Serangkaian kontak senjata dan pembakaran rumah warga yang diduga melibatkan kelompok separatis terjadi jelang peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia.

Penyerangan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Tenius Gwijangge yang bermarkas di Kabupaten Nduga. Aksi itu kemudian dibenarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Yahukimo tahun ini tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp427,45 miliar. Sedangkan Dekai mendapatkan dana desa Rp1,1 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar sebesar Rp788 juta dan alokasi formula Rp319 juta.

4. Ilaga, Puncak, Papua

Wilayah Distrik Ilaga menjadi salah satu lokasi yang sering terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Warga sipil sering diungsikan jika baku tembak pecah.

Fasilitas umum seperti Puskesmas hingga gedung sekolah sempat menjadi target pembakaran oleh KKB sepanjang Mei 2021 lalu. Tercatat, beberapa bangunan yang dirusak seperti gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru, Puskesmas, Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, hingga Jalan Wuloni Pintu Angin.

Distrik Ilaga berada di Kabupaten Puncak yang menerima dana desa sebesar Rp190 miliar. Alokasi dasar untuk Puncak mencapai Rp108,40 miliar, alokasi formula sebesar Rp65,04 miliar, alokasi afirmasi Rp8,77 miliar, dan alokasi kinerja menyentuh Rp8,08 miliar.

Angka dana desa yang diterima Kabupaten Puncak tahun ini tak beda jauh, yakni di kisaran Rp190 miliar.

5. Pegunungan Bintang, Papua

Kelompok separatis menyerang Kantor Polisi Sub Sektor Oksamol, Pegunungan Bintang pada Mei 2021. Buntutnya, Kapolsubsektor Briptu Mario Sanoy meninggal dunia.

Mario saat itu berada di kantor polisi seorang diri. Sekitar pukul 01.330 WIT, ada enam orang tak dikenal yang menyantroni tempat kejadian perkara. Mereka diduga membunuh Mario dan mencuri senjata api di kantor tersebut.

Berdasarkan data Kemenkeu, Kabupaten Pegunungan Bintang mengantongi dana desa sebanyak Rp231,67 miliar di 2023. Jika ditotal secara keseluruhan dengan dana alokasi umum hingga dana otonomi khusus, Pegunungan Bintang mengantongi Rp1,25 triliun.

6. Beoga, Puncak, Papua

Baku tembak antara aparat dengan KKB pernah terjadi di Distrik Beoga, Puncak, Papua pada April 2021. Akibatnya, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal dunia.

Penjagaan dan pengejaran terhadap KKB dilakukan secara masif selepas penembakan perwira tinggi TNI berpangkat Jenderal itu. Bahkan, beberapa saat setelah kematian Kabinda, pemerintah langsung menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Puncak tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp190 miliar per 2023. Namun, wilayah di Papua ini mendapatkan Rp1,32 triliun dari keseluruhan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, hingga dana desa.

tuan kendo

Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut izin keruk dan ekspor pasir lautdalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menguntungkan kelompok oligarki dan kapitalis.

"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut ini karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. Namun, menurutnya pengerukan hingga ekspor pasir laut malah bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.

"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.

Menurutnya, perumusan PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya melalui proses yang sangat panjang. Namun, ia mempertanyakan apakah aspirasi rakyat diikutsertakan dalam perumusan beleid tersebut.

Ia pun mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut beleid ini prematur. Zulhamsyah lantas menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kritik Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," tutupnya.

Munculnya beleid yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu kelam Indonesia. Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Restu Jokowi dalam beleid tersebut turut mematahkan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelumnya, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

KKP Rilis Kepmen Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Jokowi Terbit******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono rupanya sudah menerbitkan aturan soal hargapasir lautdua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut dibuka lagi.

Izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken 15 Mei 2023.

Sementara, Sakti Wahyu menerbitkan aturan soal harga acuan pasir laut melalui Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ia tandatangani pada 18 September 2021.

Dalam beleid tersebut, Sakti Wahyu juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.

Lihat Juga : Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan

Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:

a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.

CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.

Foto: jdih.kkp.go.id Harga Patokan Pasir Laut

Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Daftar Perusahaan yang PHK Pekerja di Indonesia Sejak Awal 2023******

Badai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHKmasih terus berlanjut di tahun ini. Salah satunya menimpa pekerja di Indonesia, karena perusahaan yang tak mampu bertahan usai diterjang pandemi Covid-19.

Kebijakan PHK diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia dengan sejumlah alasan. Para pekerja yang di-PHK pun jumlahnya beragam dari puluhan sampai ribuan. 

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Minggu (11/6), beberapa perusahaan yang melakukan PHK terhadap pegawainya di Indonesia sejak awal tahun sampai saat ini adalah Puma, Toko Buku Gunung Agung, hingga GoTo.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garment Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

Namun, ia memastikan 1.163 karyawan Tuntex yang otomatis terkena PHK bakal mendapatkan pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Toko Buku Gunung Agung

Toko Buku Gunung Agung. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung akan menutup seluruh tokonya pada akhir tahun ini, karena perusahaan tak bisa bertahan dari kerugian besar.

Keputusan ini dinilai akan berdampak pada PHK terhadap seluruh karyawannya. Namun, sampai saat ini belum ada keterangan resmi berapa jumlah karyawan yang akan terkena dampak.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menuding Toko Buku Gunung Agung melakukan PHK sepihak terhadap 350 orang pekerjanya.

Mirah mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal yang terjadi secara semena-mena ini.

3. Adidas

Logo Adidas. (Lukas Barth / AFP)

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu Adidas juga melakukan PHK terhadap 1.860 karyawannya pada bulan lalu. Namun, perusahaan membantah PHK dilakukan secara sepihak seperti yang disebutkan oleh serikat buruh.

"Tidak benar apabila ada tuduhan bahwa pihak perusahaan telah melakukan PHK secara sepihak, karena mekanisme yang dilakukan telah mengikuti semua ketentuan dalam peraturan perundangan berlaku, serta ada kesepakatan/perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak karyawan dan perusahaan," kata Direktur PT Panarub Industry Budiarto Tjandra kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/5).

Budiarto menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarub Industry terpaksa menempuh langkah PHK tersebut.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang Lakukan PHK Sejak Awal Tahun Ini

Ambisi Berdarah Besi

Jusuf Hamka soal Utang Rp800 M: Saya Minta Belas Kasihan Bu Menteri******

Bos jalan tolJusuf Hamka meminta belas kasihan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membayar utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepadanya.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6).

Jusuf mengaku sudah banyak membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti menggerakkan para crazy richuntuk mengikuti programtax amnestyhingga membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ketika bermasalah dengan Nahdlatul Ulama (NU).

"Kemarin waktu ribut sama NU, DJP saya yang mediasi kan. Saya yang mengatur semua. Tadinya kan enggak mau ketemu itu PBNU, saya yang mediasi, ketemu. Saya cinta sama Kemenkeu, tapi kenapa Kemenkeu enggak cinta sama saya? Saya juga enggak ngerti," ungkapnya, kecewa.

Jusuf menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Lihat Juga : Melihat Surat Perjanjian yang Buat Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara

Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Sampai akhirnya ia menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015, di mana pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

"Saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yang fair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA, duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," tagih Jusuf.

"Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat. Lah, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," tandasnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]