sky77 4d

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Takut Resesi, Kadin Prediksi Pengusaha Lebih Hati******

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan pengusahaakan lebih waspada dalam ekspansi bisnispada 2023 karena risiko resesiglobal.

"Sebenarnya, kami optimistis, tapi tetap berhati-hati. Kalau ekspansi dan lain-lain, kita mesti lihat demand-nya (permintaan) pasarnya, dan lain-lain. Yang penting sekarang, di perusahaan costitu (biaya) tidak mempengaruhi efisiensi," ujarnya dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas dan Kadin seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Adapun, investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) diperkirakan tetap tumbuh ke depan.

Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pun, sambung dia, akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart cityyang sesuai dengan prinsip SDGs.

"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi. Apalagi, kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," imbuh Shinta.

Selanjutnya, sektor padat karya diperkirakan banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana sektorstartup.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi ini sulit karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan. Jadi, mereka banyak melakukan efisiensi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

UMP 2023 Diumumkan Paling Lambat 21 November******

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman upahminimum provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sudah diajak bicara oleh Kemnaker. Jadi, intinya pemerintah juga sampaikan ke kita bahwa penetapan UMP tetap mengacu regulasi yang ada saat ini, PP 36/2021. Tetapi jika ada masukan dari pengusaha, buruh dipersilakan oleh Menaker," jelasnya.

Menurut Adi, saat ini dewan pengupahan tengah menunggu data yang dibutuhkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah mendapatkan data dari BPS, maka dewan pengupahan akan melakukan perhitungan upah yang tepat untuk 2023 sesuai dengan formulasi di PP 36/2021.

Setelah dewan pengupahan menemukan nilai yang tepat, maka akan disampaikan ke Kemnaker. Nantinya, Kemnaker akan melakukan rapat finalisasi apakah upah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

"Nanti kita serahkan ke Menaker sebelum 21 November dan akan diperhitungkan kembali oleh Kemnaker. Jika dirasa tepat, maka akan diumumkan sesuai formula yang kita sampaikan," jelasnya.

Adi menekankan setelah UMP diumumkan, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi sekitar satu pekan atau sampai akhir November. Lalu pada Desember, pemerintah akan melakukan evaluasi sejauh mana UMP tersebut ditetapkan oleh para gubernur.

"Jadi nanti ada sosialisasi dan pada Desember sekitar dua pekan akan dievaluasi sama Kemnaker bagaimana penetapan UMP ini di provinsi. Baru pada 1 Januari 2023 diberlakukan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]

Orde Langit

Holding BUMN Pangan Bantu Bulog Serap Hasil Panen Petani******

Pemerintah menambah kewenangan BUMNHolding Pangan atau ID Food untuk menyerap hasil produksi bahan pokokdari petani maupun peternak dalam negeri.

Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sebelumnya penyerapan hasil petani hanya dilakukan oleh Bulog. Namun, dalam aturan baru ini, ID Food ikut andil.

Arief menjelaskan dengan masuknya BUMN Holding Pangan ini, maka penugasan penyerapan pangan ke petani dibagi dua. Bulog nantinya bertugas menyerap atau mengamankan produk jagung, beras, dan kedelai.

"Sisanya yang komersial kita akan berikan kepada ID Food, BUMN Holding Pangan untuk menyerap dan membantu tugas Bulog. Diharapkan ini akan mempercepat penyerapan produksi pangan," imbuhnya.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Dalam PP 125/2022 ini, 11 bahan pokok tersebut akan diserap oleh Bulog dan ID Food berdasarkan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HPP) yang ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, HPP ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Jadi sekarang tugas penetapan HPP didelegasikan ke kami, sebelumnya di aturan lama ada di Kementerian Perdagangan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Alasan Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS******

Perusahaan asal Inggris, Unilever, menarik sejumlah produk sampokering aerosol Dove hingga TRESemme di Amerika Serikat(AS). 

MengutipCNN, Selasa (25/10), produk-produk tersebut ditarik karena potensi adanya benzena, bahan kimia yang menyebabkan kanker. Produk tersebut diproduksi sebelum Oktober 2021 dan didistribusikan di pengecer nasional.

Badan pengawas obat dan makanan (FDA) menyebutkan beberapa produk-produk yang mengandung benzena seperti Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa Segar, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist dan Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

FDA juga menyatakan konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk instruksi tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Procter & Gamble (PG) menarik lebih dari 30 produk perawatan rambut semprot aerosol, termasuk banyak sampo kering dan kondisioner kering, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat mengandung benzena.

P&G juga mengeluarkan penarikan serupa untuk lebih dari selusin deodoran dan semprotan aerosol Old Spice dan Secret, memperingatkan bahwa produk tersebut juga dapat mengandung benzena.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer******

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu(alas kaki) terpaksa menempuh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Saat ini, ia melanjutkan sejumlah perusahaan yang mengalami problem order berkurang atau kena pembatalan sedang melakukan antisipasi.

"Itu (PHK) tergantung perusahaan. Tidak semua. Ada yang melakukan antisipasi seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," kata Anton.

Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pembahasan tersebut, berbagai pihak mengklaim tengah mencari kemungkinan mengurangi jumlah PHK.

"Meminimalisir jumlah PHK, antara lain dengan mengurangi jam kerja (karyawan) dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja tidak ada bayaran). Karena pilihan hanya ada PHK atau kebijakan yang bisa menahan laju PHK. Tidak bisa dihindari sama sekali," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja membenarkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil telah merumahkan 45 ribu karyawan di sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," tutur dia.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]