tafsir mimpi naik motor togel

Hiburan panjang umur

Delegasi Asian Financial Leaders Program Studi Banding ke PNM******

Sejumlah delegasi Asian Financial Leaders Program (AFLP) melakukan studi banding ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Rabu (14/6). 40 Asian Financial Leader ini mewakili pimpinan industri keuangan di ASEAN.

Kunjungan ini bukan hanya untuk menjalin hubungan baik sebagai sesama pelaku jasa keuangan, tetapi juga berbagi insight terkait model bisnis group lending bagi perempuan prasejahtera yang telah sukses dijalankan oleh PNM.

Setelah melihat lebih dekat, mereka terpukau bagaimana PNM memberdayakan nasabah. Sebab, PNM mampu memberikan pendampingan kepada nasabah Mekaar yang seluruhnya adalah perempuan.

Tidak hanya perihal memberdayakan nasabah, AFLP juga merasa tertarik dengan cara PNM bisa sukses menggandeng perempuan muda sebagai pendamping nasabah di lapangan.

Menurut Sunar, pendamping nasabah PNM Mekaar didominasi oleh perempuan lulusan sekolah tingkat SLTA. PNM tidak hanya merekrut mereka sebagai karyawan tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi dan menciptakan jenjang karir yang jelas.

"97.8 persen pendamping nasabah PNM adalah perempuan dan kami juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah bagi mereka yang berprestasi sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat mereka bersemangat," tambahnya.

Sunar meyakini bahwa berdasarkan riset para perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab lebih kuat dibanding laki-laki. Sehingga baik nasabah Mekaar dan para pendamping yang didominasi oleh perempuan merupakan motor penggerak stabilnya kualitas portofolio pembiayaan yang mendongkrak kinerja perusahaan.

sistem gangguan saraf

Kenapa Sirkuit Mandalika Merugi?******

Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalikadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi.

Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor.

Menurutnya, jika penyelenggaraan WSBK dihilangkan, maka bisa membantu menurunkan beban perusahaan. Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan tidak akan membengkak tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain ajang WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Berdasarkan perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Kendati demikian, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kami hitung dan kami punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Sekitar Rp1,05 triliun di antaranya akan digunakan untuk membayar utang kawasan yang juga mencakup sirkuit balap itu.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional******

Permasalahan proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) seolah tak ada hentinya. Yang terbaru, jadwal operasi kereta cepat dikabarkan bakal molor ke Januari 2024.

Proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Sebenarnya, mundurnya jadwal operasi ini bukan yang pertama. Semula, proyek KCJB ditargetkan bisa rampung pada 2019.

Tapi dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau sekitar Rp21,74 triliun.

Masalah lain yang pernah menerpa proyek kerja sama Indonesia-China ini adalah ingkar janji penggunaan APBN, pembangunan serampangan, hingga mengabaikan aspek keselamatan.

Soal isu mundurnya jadwal operasi menguar dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update', tertanggal 14 Mei 2023, yang diperoleh Reuters, Kamis (8/6) lalu.

Lihat Juga : Urutan Pangkat PNS yang Kenaikan Jabatannya Diperbanyak Jadi Enam Kali

Dalam laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial KCJB pada 18 Agustus 2023.

Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Meski demikian, saat dikonfirmasi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya.

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat terancam mundur ke tahun depan. Menurutnya, KCJB tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Biaya bakal membengkak jika jadwal molor lagi

Leluhur Naga Penentang Surga

Shinta Kamdani Terpilih Jadi Ketua Apindo Gantikan Hariyadi Sukamdani******

Pebisnis Shinta W. Kamdani terpilih secara aklamasi menjadi ketua Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) periode 2023-2028 di Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-XI yang diselenggarakan di Jakarta Kamis (15/6) ini.

Shinta menjadi perempuan pertama setelah 71 tahun organisasi tersebut berdiri.

"Saya merasa terhormat dengan terpilih sebagai ketua umum perempuan pertama di organisasi yang sudah berusia 71 tahun ini. Amanah ini bagi saya adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar," kata Shinta seperti dikutip dari detik.com, Kamis (15/6).

Sementara itu, Ketua Umum Apindo periode 2018-2023 Hariyadi B. Sukamdani berharap terpilihnya pemimpin baru ini akan memberikan warna baru bagi Apindo sehingga bisa pengusaha Indonesia bisa bersaing di level global.

Menurutnya, program kerja yang diusung Shinta relevan dengan konteks nasional dan mampu menggerakkan Apindo untuk berperan lebih besar.

"Saya optimis dengan program kerja serta program aksi unggulan yang diusung di periode baru ini, Apindo dapat meningkatkan kontribusi sebagai bagian dari solusi untuk mengakselerasi momentum pemulihan nasional," ucapnya.

Orde Langit

Kementerian BUMN Klaim Belanja Produk Lokal Hingga Rp550 T pada 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklaim telah menggelontorkan Rp550 triliun untuk belanjaproduk lokal.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan belanja itu terdiri dari berbagai kebutuhan kementerian, mulai dari alat tulis kantor hingga jasaevent organizer (EO).

"Jadi target kami di 2022 adalah Rp296 triliun, tapi realisasinya Rp550 triliun," ujarnya dalam acara 'Kunjungan Bersama PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023' di Sarinah, Jumat (16/6).

PaDi UMKM merupakan sebuah platform hasil besutan Telkom Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Platform ini dibentuk untuk mempertemukan BUMN dan UMKM guna mengoptimalkan, mempercepat, serta mendorong efisiensi transaksi belanja.

"Ini membuktikan bahwa BUMN kita aktif membeli produk UMKM," kata Rabin.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting menuturkan PaDi UMKM HYBRID EXPO 2023 merupakan gelaran yang keempat.

Pameran produk UMKM ini berlangsung sejak 14-28 Juni 2023 dan diikuti oleh 597 UMKM. Adapun yang mengikuti secara offlinemencapai 201 UMKM.

"Jadi harapannya UMKM bisa lebih baik lagi pemasarannya. Baik pemasaran online, offline,dan hybrid," ucap Loto.

Lebih lanjut ia mengklaim pada gelaran PaDi UMKM HYBRID EXPO yang pertama peserta UMKM yang ikut hanya mencapai 244 dan mencapai omzet Rp1,6 miliar.

Lalu, pada gelaran kedua jumlah peserta naik menjadi 295 UMKM. Pada gelaran ini omzet pun naik menjadi Rp12,5 miliar.

Selanjutnya, pada gelaran ketiga jumlah peserta mencapai 413 UMKM dan mencapai omzet Rp15,8 miliar.

Oleh karena itu, Loto optimis gelaran PaDi UMKM HYBRID EXPO tahun ini akan menghasilkan omzet lebih dari tahun lalu, yakni Rp15,8 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.