romanobet

Oga Emas dari dunia lain

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

BI Minta Warga Waspadai Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik******

Pihak Bank Indonesia(BI) Perwakilan Sulawesi Selatan meminta masyarakat mewaspadai peredaran uang palsudi tahun politik khususnya pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu serentak 2024,utamanya pada saat masa kampanye berlangsung, sangat penting mewaspadai peredaran uang palsu," kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko di Makassar, Sabtu dikutip dari Antara.

Menurut Rudy harus lebih jeli melihat perbedaan uang asli dan palsu. Ia menyarankan masyarakat menggunakan uang digital agar terhindar dari penyalahgunaan uang palsu.

"Jadi, pada sosialisasi itu kami ajarkan warga di Sulsel cara membedakan uang palsu dan uang asli," jelasnya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah

Pihak BI Sulsel menemukan edaran uang palsu sebanyak 2000 lembar yang didominasi pecahan besar Rp50 ribu dan Rp100 ribu sepanjang 2023.

Kendati tren peredaran uang palus menurun dibandingkan tahun lalu, namun masyarakat diminta tetap harus waspada.

"Kami tetap tingkatkanawareness(kesadaran) dari masyarakat untuk perlindungan konsumen. Warga juga harus selalu mengecek uangnya setiap melakukan transaksi," ujarnya.

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.

Porter dari kedua dunia

KCI Akan Impor 3 KRL Baru Tahun Depan******

PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) akan mengimpor 3 trainset KRL baru. KRL impor tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2024-2025.

Hal ini disampaikan oleh VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam konferensi pers pada Senin (6/11). Namun, ia belum bisa membocorkan dari negara mana Indonesia akan mendatangkan KRL tersebut.

Selain itu, ia juga belum bisa merinci berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan impor trainset itu.

Impor 3 KRL baru ini menjadi salah satu dari tiga langkah KCI untuk mengakomodir peningkatan kapasitas penumpang KRL serta mengganti kereta-kereta yang harus dikonservasi.

Langkah lain termasuk peremajaan atau retrofit 19 trainset KRL. Anne mengatakan biaya untuk retrofit itu mencapai Rp2,2 triliun.

"Kemarin kami sudah tanda tangan di Madiun pada 3 November dengan total 19 trainset yang akan kami retrofit bersama INKA," ujar dia.

Anne menjelaskan kerja sama ini juga merupakan sinergi dari kelanjutan kontrak di mana sebelumnya KAI Commuter dan INKA telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 16 trainset KRL baru.

Anne menyebut proses retrofit itu dilakukan secara bertahap. Adapun dalam setiap tahapannya KAI Commuter akan mengirimkan empat trainset untuk retrofit.

Setelah empat trainset itu selesai, selanjutnya empat rangkaian lainnya kembali dikirim ke INK. Sementara, proses pengerjaan retrofit akan membutuhkan waktu selama 13-15 bulan.

Anne juga mengatakan pada proses retrofit sarana KRL ini pun KAI Commuter telah mengantongi perizinan dari pihak regulator.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Viral WRP PHK Karyawan yang Ajukan Cuti Melahirkan, Bos Minta Maaf******

WRPIndonesia membuat kontroversi karena memutus hubungan kerja (PHK) karyawannya yang mengajukan cuti melahirkan.

Kabar ini mencuat pertama kali pada 20 November 2023 melalui akun X @xyliaxylio. Sang pemilik akun mengatakan mulanya ia ingin mengajukan cuti karena usia kehamilannya sudah menginjak 7 bulan.

Namun, hak cuti tersebut diklaim dipersulit sang bos. Alih-alih diizinkan, perusahaan malah meminta HRD menurunkan statusnya dari karyawan tetap menjadi freelance.

Empat hari berselang, ia mengabarkan pada akhirnya WRP memecatnya. Kendati begitu, sang pekerja dijanjikan pesangon dua kali gaji.

Pemilik akun @xyliaxylio itu mengaku keberatan dengan keputusan tersebut. Di lain sisi, ia mengaku sudah lelah dan stres dengan sikap perusahaan yang mempersulit keinginannya melahirkan dengan tenang serta nyaman.

Pihak WRP tak langsung meminta maaf atau mengklarifikasi kasus viral tersebut. Mereka malah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan kasus ini.

Setelah beberapa hari, barulah CEO WRP Kwik Wan Tien muncul di publik. Ia akhirnya mengunggah permohonan maaf melalui akun Instagram @wrpdiet_official.

"Sehubungan dengan adanya perbincangan yang cukup ramai di media sosial, pada kesempatan ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada karyawan kami, seluruh stakeholder, dan serta masyarakat yang telah setia mendukung WRP Indonesia. Kami menyadari adanya beberapa langkah kami yang telah menimbulkan kesalahpahaman dan kegelisahan," kata Kwik Wan Tien pada Selasa (28/11).

"Saya menyesali ketidaknyamanan yang terjadi. Dan kejadian beberapa hari ini juga merupakan proses pembelajaran dan perbaikan bagi kami. Saya dan WRP Indonesia berkomitmen akan bertanggung jawab penuh atas situasi saat ini dan kami juga berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh guna memastikan kesejahteraan yang terbaik, bagi semua karyawan dan stakeholder kami ke depannya," sambungnya.

Lihat Juga : Luhut Bertemu Puan, Bahas Pemilu 2024 hingga Peluang Ekonomi Baru

Kemnaker ancam sanksi kepada WRP Indonesia

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor ikut bersuara soal kasus PHK sepihak ini. Ia berjanji akan terus menelusuri kasus tersebut, termasuk mengumpulkan informasi dari dinas ketenagakerjaan terkait.

Meski belum banyak data yang didapat Kemnaker, Afriansyah mengancam WRP Indonesia dengan sanksi yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Cuti hamil selama 3 bulan menjadi hak karyawan. Ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003," kata Afriansyah mengutip Pasal 82 beleid tersebut saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (29/11).

"Dalam hal cuti hamil tidak diberikan, maka sanksi akan diberikan kepada perusahaan. Sanksinya pidana 1 tahun sampai 4 tahun penjara atau denda Rp100 juta-Rp400 juta," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Viral WRP PHK Karyawan yang Ajukan Cuti Melahirkan, Bos Minta Maaf******

WRPIndonesia membuat kontroversi karena memutus hubungan kerja (PHK) karyawannya yang mengajukan cuti melahirkan.

Kabar ini mencuat pertama kali pada 20 November 2023 melalui akun X @xyliaxylio. Sang pemilik akun mengatakan mulanya ia ingin mengajukan cuti karena usia kehamilannya sudah menginjak 7 bulan.

Namun, hak cuti tersebut diklaim dipersulit sang bos. Alih-alih diizinkan, perusahaan malah meminta HRD menurunkan statusnya dari karyawan tetap menjadi freelance.

Empat hari berselang, ia mengabarkan pada akhirnya WRP memecatnya. Kendati begitu, sang pekerja dijanjikan pesangon dua kali gaji.

Pemilik akun @xyliaxylio itu mengaku keberatan dengan keputusan tersebut. Di lain sisi, ia mengaku sudah lelah dan stres dengan sikap perusahaan yang mempersulit keinginannya melahirkan dengan tenang serta nyaman.

Pihak WRP tak langsung meminta maaf atau mengklarifikasi kasus viral tersebut. Mereka malah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan kasus ini.

Setelah beberapa hari, barulah CEO WRP Kwik Wan Tien muncul di publik. Ia akhirnya mengunggah permohonan maaf melalui akun Instagram @wrpdiet_official.

"Sehubungan dengan adanya perbincangan yang cukup ramai di media sosial, pada kesempatan ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada karyawan kami, seluruh stakeholder, dan serta masyarakat yang telah setia mendukung WRP Indonesia. Kami menyadari adanya beberapa langkah kami yang telah menimbulkan kesalahpahaman dan kegelisahan," kata Kwik Wan Tien pada Selasa (28/11).

"Saya menyesali ketidaknyamanan yang terjadi. Dan kejadian beberapa hari ini juga merupakan proses pembelajaran dan perbaikan bagi kami. Saya dan WRP Indonesia berkomitmen akan bertanggung jawab penuh atas situasi saat ini dan kami juga berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh guna memastikan kesejahteraan yang terbaik, bagi semua karyawan dan stakeholder kami ke depannya," sambungnya.

Lihat Juga : Luhut Bertemu Puan, Bahas Pemilu 2024 hingga Peluang Ekonomi Baru

Kemnaker ancam sanksi kepada WRP Indonesia

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor ikut bersuara soal kasus PHK sepihak ini. Ia berjanji akan terus menelusuri kasus tersebut, termasuk mengumpulkan informasi dari dinas ketenagakerjaan terkait.

Meski belum banyak data yang didapat Kemnaker, Afriansyah mengancam WRP Indonesia dengan sanksi yang tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Cuti hamil selama 3 bulan menjadi hak karyawan. Ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003," kata Afriansyah mengutip Pasal 82 beleid tersebut saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (29/11).

"Dalam hal cuti hamil tidak diberikan, maka sanksi akan diberikan kepada perusahaan. Sanksinya pidana 1 tahun sampai 4 tahun penjara atau denda Rp100 juta-Rp400 juta," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]