lazuri88

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

UMP 2024 Kalimantan Selatan Naik 4,22 Persen ke Rp3,28 Juta******

Upah minimum provinsi (UMP)Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi naik 4,22 persen atau Rp132.834 menjadi Rp3.282.812.

Adapun UMP Kalsel tahun ini sebesar Rp3.149.977.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti menyebut kenaikan upah buruh ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023. Keputusan ini ditetapkan pada 20 November 2023.

Irfan menegaskan SK teranyar soal UMP 2024 membuat perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan.

Ia menuturkan aturan ini berlaku untuk upah waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu. Alias, waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk sistem waktu kerja 5 hari per minggu.

"Kita akan awasi secara intensif perusahaan atau pelaku usaha yang belum memberikan upah sesuai ketentuan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

penguasa sungai

Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung Bulan Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini.

"Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Erick tidak menyebutkan Dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fundatau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan putri saudagar

TPN Ganjar Andalkan Mahfud Wujudkan Visi******

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku bertumpu pada kapabilitas sang calon wakil presiden jika terpilih pada Pilpres 2024 nanti.

Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto mengatakan akan menggenjot industrialisasi jika menang di 2024. Ada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, hingga elektronika dan telematika yang menjadi fokus utama Ganjar-Mahfud.

Akan tetapi, fondasi dari segala angan itu dibebankan pada pundak Mahfud MD. Heru menyebut ilmu hukum yang dikuasai Mahfud memegang peranan penting dalam proses terlaksananya visi dan misi paslon nomor 3 ini.

"Sekali lagi kita bertumpu pada kredibilitas Pak Mahfud untuk melakukan reformasi hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan standar-standar keberlanjutan di dalam industri kita dipenuhi," tandasnya.

Ucapan tersebut kemudian disentil kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad H Wibowo mengatakan pihaknya juga akan mendorong penegakkan hukum jika paslon nomor 2 tersebut menang. Akan tetapi, ia menegaskan kubu Prabowo-Gibran tak hanya mengandalkan satu sosok.

"Soal penegakkan hukum saya sepakat sekali, kunci, but we don't relly (bergantung) on one person.I know Pak Mahfud better than some of you maybekarena kita sama-sama di DPR. Jadi, kita enggak bisa rely on one person, in everything," balasnya atas pernyataan Heru.

Dukung IKN dan RUU DKJ

Usai diskusi, Sekretaris Eksekutif TPN Heru Dewanto ikut bersuara soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika Ganjar-Mahfud terpilih. Ia mengatakan paslon nomor urut 3 itu akan melanjutkan legacyPresiden Joko Widodo tersebut.

Kendati, Heru kembali mengandalkan Mahfud MD soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang menyeruak imbas adanya IKN.

Menurutnya, sang cawapres lebih kompeten untuk merespons hal tersebut.

"Saya belum bisa sampai ke sana (RUU DKJ), menjawab itu. Karena saya bukan ahli hukum, saya tanya Pak Mahfud dulu ya," jawabnya soal apakah paslon nomor 3 mendukung ruu tersebut.

"Posisi kami, Mas Ganjar dan Pak Mahfud memang mendukung IKN. Artinya, ibu kota negara baru dan dalam hal ini justru Mas Ganjar dan Pak Mahfud mengupayakan percepatan IKN, tapi sesuai dengan standar dan norma yang berlaku, lingkungan, government, dan sebagainya," tandas Heru.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

IHSG Ambruk ke 6.843 Usai 340 Saham Tersungkur******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.843 pada Selasa (7/11). Indeks saham melemah 35,04 poin atau minus 0,51 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,84 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,31 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 193 saham menguat, 340 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,1 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,15 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,18 persen.

Sementara, bursa saham AS bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 0,18 persen, indeks NYSE Composite minus 0,22 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

KCIC Jawab Usul Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo: Belum Ada Dana******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum bisa menyanggupi usul Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk membangun stasiun kereta cepat Whooshdi Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengaku akan mempertimbangkan usul Moeldoko. Namun, pihaknya belum punya duit untuk membangun stasiun anyar.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," curhat Dwiyana, dikutip dariAntara, Kamis (30/11).

Di lain sisi, Kemenko Marves mengungkapkan pihaknya bisa mempertimbangkan soal pendanaan membangun stasiun di Kopo. Akan tetapi, kantor Luhut Binsar Panjaitan itu mengaku saat ini mereka lebih fokus pada empat stasiun yang sudah beroperasi.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," kata Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

Sebelumnya, KSP Moeldoko menegaskan perlu ada stasiun baru di Bandung. Ia menilai Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat dan Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung, belum cukup dan tak sesuai makna harfiah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana membangun stasiun Whoosh di Kota Bandung. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," tuturnya.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tandas Moeldoko.

Saat ini, Whoosh baru memiliki empat stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun yang disebut terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, yakni berada di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Para penumpang Whoosh masih perlu menaiki KA Feeder jika ingin menuju jantung Kota Bandung.

Entah apa pertimbangan Moeldoko, tetapi Kopo memang berada di Kota Bandung. Namun, daerah yang terkenal dengan macetnya ini juga bukan berada di pusat kota.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.