petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor 88 demo

satuqq 309Jutaan kata 535931Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor 88 demo》

Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan******

Pengamat sebut debat kelima titik final para capres sampaikan gagasan
Arsip foto - Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah), Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo (kiri) beradu gagasan dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/app/YU/aa.
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko menilai Debat Kelima Capres Pemilu 2024, yang akan diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta Minggu (4/2), merupakan titik final bagi masing-masing calon presiden untuk menyampaikan adu gagasan.

Anang, di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan pada debat kelima tersebut, para capres akan berusaha menampilkan yang terbaik, mulai dari segi penampilan hingga kemampuan, dalam menyampaikan gagasan kepada publik.

"Akan menampilkan kemampuan, menyampaikan gagasan atau pendapat, sebagai sebuah titik final untuk membangun diri masing-masing sebagai sosok yang patut diunggulkan atau untuk dipilih," kata Anang.

Anang menilai capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mampu menguasai berbagai data yang menjadi pokok pembahasan dalam perdebatan dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi tersebut.

Baca juga: Jokowi minta semua capres tidak terjebak pada debat personal

Sementara itu, untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, lanjut Anang, memiliki tantangan dalam berkomunikasi, khususnya dalam mengendalikan emosi saat debat. Hal itu, menurut dia, akan menjadi tantangan terbesar bagi menteri pertahanan tersebut.

"Tantangan, terutama untuk capres nomor urut 2, apakah kemudian masih bisa dipercaya sebagai pribadi yang mampu mengendalikan emosi diri dalam berkomunikasi di depan publik. Ini menjadi tantangan yang sangat besar," katanya.

Dia berharap pada pelaksanaan debat terakhir tersebut bisa dijadikan ajang untuk meyakinkan publik bahwa Pilpres 2024 merupakan proses untuk menguji masing-masing calon presiden.

"Harapan saya, jadikan debat capres terakhir besok itu untuk meyakinkan publik bahwa perhelatan pilpres ini adalah perhelatan untuk menguji moralitas calon negarawan, yang berpijak para proses kebenaran, transparansi dan keadilan," tambahnya.

Selain itu, debat capres kelima tersebut juga tidak perlu dijadikan ajang perdebatan yang saling menyerang pribadi masing-masing calon.

Baca juga: KPU RI meyakini panelis debat kelima sudah dewasa dalam berpolitik

Para capres yang berdebat diharapkan bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan dengan data akurat.

"Tunjukkan dengan data dan gagasan, ini sebagai ajang adu gagasan, counterbalik dengan gagasan," katanya.

Debat Kelima Capres Pemilu 2024 akan mengusung tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV, dan Net TV.

Sebelumnya, Debat Pertama Capres Pemilu 2024 diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Kemudian, Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: TKN ungkap persiapan Prabowo jelang debat kelima

Selanjutnya, Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024, dan Debat Keempat Cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima akan diselenggarakan di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, dan merupakan debat terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar akan bawa aspirasi masyarakat saat blusukan di debat capres

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024******

Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) mengecek alat penanggulangan huru-hara prajurit TNI saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek langsung kesiapan prajurit dan alutsista yang dikerahkan untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

TNI mengerahkan 446.219 prajurit dari tiga matra untuk membantu Polri mengamankan jalannya Pemilu serta membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendistribusikan kotak dan surat suara ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah-daerah yang diyakini rawan.

“Tadi kami juga mengecek ke beberapa pangkotama (panglima komando utama, red.) untuk proses perbantuan distribusi logistik pemilu. Kemarin, ada masalah di Papua saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana, sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman,” kata Agus Subiyanto saat jumpa pers selepas upacara gelar pasukan pengamanan pemilu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis.

TNI menggelar apel kesiapan pasukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dipantau langsung oleh Panglima melalui sambungan video conference(vicon). Di Jakarta, upacara gelar pasukan itu dipimpin oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Setelah upacara, Panglima mengecek beberapa alutsista yang digelar dalam apel kesiapan itu, kemudian juga alat penanggulangan huru-hara (PPH) yang digunakan para prajurit, antara lain tameng dan helm yang mereka gunakan.

Selanjutnya, Panglima mendengar laporan dari beberapa pangdam mengenai kesiapan pasukan di daerahnya masing-masing, antara lain di Maluku dan Papua. Dalam percakapan antara Panglima TNI dan pangdam-pangdam, Agus Subiyanto mengingatkan kembali faktor cuaca buruk yang dapat menghambat distribusi logistik pemilu. Para pangdam pun menjelaskan kepada panglima ada antisipasi yang mereka siapkan demi memastikan logistik pemilu tiba tepat waktu di TPS-TPS.

“Pangkotama atau pangdam itu memiliki rencana kontingensi. Dalam rencana kontingensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi. Kalau alam, biasanya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung merapi. Itu pangkotama memiliki rencana tersebut, kebutuhan personel dan alat kelengkapan yang dibutuhkan,” kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Untuk faktor non-alam, TNI juga mengantisipasi adanya konflik sosial, misalnya kerusuhan, karena itu rangkaian apel gelar pasukan itu juga menampilkan simulasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Dalam penanganan kerusuhan atau kericuhan itu, Panglima memastikan TNI hanya membantu Polri dan baru akan turun manakala ada permintaan dari kepolisian.

“Kami ada SOP-nya dalam mengatasi demo. Jadi, tidak semena-mena juga,” kata Panglima TNI.

Dalam rangkaian apel, Panglima TNI didampingi jajaran kepala staf dan wakil kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra.

Ada pula Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar, Komandan Pasukan Marinir 1 TNI AL Brigjen TNI Umar Farouq, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi.
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:neraka slot88

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
nagacash
slot zeus gacor malam ini
hari ini togel sdy
liga play slot88
game baru slot
judi slot online terpercaya 2022
website gacor hari ini
kredit hp pakai ktp
pinjol ojk 2022
Daftar isi semua bab
Bab 1 erek mancing
Bab 2 alfa4d slot
Bab 3 live 138 slot
Bab 4 maxwin 2 juta
Bab 5 situs slot gacor indonesia
Bab 6 erek2 salak
Bab 7 24 togel
Bab 8 slot malam ini yg gacor
Bab 9 datamakau
Bab 10 88 slot gacor
Bab 11 trik bermain zeus slot
Bab 12 pengalaman tidak bayar kredivo
Bab 13 kang slot 138
Bab 14 keris4d
Bab 15 trik main slot biar menang
Bab 16 koi 212 slot
Bab 17 togel 86
Bab 18 situs gacor
Bab 19 link daftar slot gacor hari ini
Bab 20 situs kerja online terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7230bab
takutBacaan TerkaitMore+

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

erek erek ikan hias
Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) mengecek alat penanggulangan huru-hara prajurit TNI saat apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek langsung kesiapan prajurit dan alutsista yang dikerahkan untuk membantu pengamanan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

TNI mengerahkan 446.219 prajurit dari tiga matra untuk membantu Polri mengamankan jalannya Pemilu serta membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendistribusikan kotak dan surat suara ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta daerah-daerah yang diyakini rawan.

“Tadi kami juga mengecek ke beberapa pangkotama (panglima komando utama, red.) untuk proses perbantuan distribusi logistik pemilu. Kemarin, ada masalah di Papua saat pendistribusian logistik pemilu terjadi longsor sehingga dibantu oleh pasukan TNI yang ada di sana, sehingga logistik pemilu bisa tiba di tempat dalam keadaan aman,” kata Agus Subiyanto saat jumpa pers selepas upacara gelar pasukan pengamanan pemilu di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis.

TNI menggelar apel kesiapan pasukan serentak di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dipantau langsung oleh Panglima melalui sambungan video conference(vicon). Di Jakarta, upacara gelar pasukan itu dipimpin oleh Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan.

Setelah upacara, Panglima mengecek beberapa alutsista yang digelar dalam apel kesiapan itu, kemudian juga alat penanggulangan huru-hara (PPH) yang digunakan para prajurit, antara lain tameng dan helm yang mereka gunakan.

Selanjutnya, Panglima mendengar laporan dari beberapa pangdam mengenai kesiapan pasukan di daerahnya masing-masing, antara lain di Maluku dan Papua. Dalam percakapan antara Panglima TNI dan pangdam-pangdam, Agus Subiyanto mengingatkan kembali faktor cuaca buruk yang dapat menghambat distribusi logistik pemilu. Para pangdam pun menjelaskan kepada panglima ada antisipasi yang mereka siapkan demi memastikan logistik pemilu tiba tepat waktu di TPS-TPS.

“Pangkotama atau pangdam itu memiliki rencana kontingensi. Dalam rencana kontingensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi. Kalau alam, biasanya bencana alam seperti banjir, longsor, gunung merapi. Itu pangkotama memiliki rencana tersebut, kebutuhan personel dan alat kelengkapan yang dibutuhkan,” kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

Untuk faktor non-alam, TNI juga mengantisipasi adanya konflik sosial, misalnya kerusuhan, karena itu rangkaian apel gelar pasukan itu juga menampilkan simulasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Dalam penanganan kerusuhan atau kericuhan itu, Panglima memastikan TNI hanya membantu Polri dan baru akan turun manakala ada permintaan dari kepolisian.

“Kami ada SOP-nya dalam mengatasi demo. Jadi, tidak semena-mena juga,” kata Panglima TNI.

Dalam rangkaian apel, Panglima TNI didampingi jajaran kepala staf dan wakil kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra.

Ada pula Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD Mayjen TNI Deddy Suryadi, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI R. Nugraha Gumilar, Komandan Pasukan Marinir 1 TNI AL Brigjen TNI Umar Farouq, dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi.
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Percetakan Tiandao

buku mimpi 2 d bergambar
Hingga Jumat malam, dua ruas jalan di Jaktim tergenang
Sejumlah pengendara motor menerabas genangan air setinggi 50 sentimeter (cm) di Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat dua ruas jalan di Jakarta Timur tergenang hingga Jumat malam pukul 21.00 WIB.

"BPBD mencatat terdapat genangan di dua ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Michael menyebutkan data wilayah terdampak, yakni Jalan Pengantin Ali (depan LRT City), Ciracas, dengan ketinggian 10 sentimeter (cm). Kemudian Jalan Raya Jambore, Kelurahan
 Cibubur, Ciracas, dengan ketinggian 40 cm.

Dia mengatakan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat menyebabkan kenaikan status Pos Pantau Sunter Hulu menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 18.00 WIB

"Lalu, menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta khususnya di dua jalan kawasan Jakarta Timur," katanya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.

Baca juga: KBN Cakung kuras lumpur untuk antisipasi banjir
Baca juga: Sejumlah warga mengungsi di tiga lokasi akibat banjir di Jakarta

Total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir.

Tim itu bertugas menangani bencana termasuk banjir, melakukan edukasi dan mengevakuasi warga jika terjadi banjir di wilayah Jakarta serta melakukan penanganan dan pemantauan setelah bencana terjadi.

Terkait hal itu, BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara dan Kembangan Utara (lima kelurahan)
• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur dan Jati Padang (sembilan kelurahan)
• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar dan Rambutan (delapan kelurahan)
• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit dan Rorotan (tiga kelurahan).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

mahaslot
PBB desak junta Myanmar hentikan kekerasan di tiga tahun kudeta
Arsip foto - Muslim Rohingya, yang menyelamatkan diri dari penindasan dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, menunggu tentara Benggala datang dan membawa mereka ke kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh, pada Desember 2017. ANTARA/Anadolu/Firat Yurdakul/aa.
Ankara (ANTARA) - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak rezim militer Myanmar untuk mengakhiri "kampanye kekerasan", saat peringatan tiga tahun kudeta di negara Asia Tenggara itu pada Kamis.

Untuk memperkuat kekuasaannya, rezim tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya.

Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Korea Selatan dan Swiss mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.

"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah." sebut pernyataan itu.

"Diskriminasi sistematis terhadap masyarakat sipil kelompok agama dan etnis, termasuk Rohingya, tersebar luas," lanjut pernyataan itu.

Mereka mendesak diakhiri kekerasan dan pembebasan tahanan politik yang ditahan "secara tidak adil" dan membolehkan akses kemanusiaan penuhi selain menciptakan ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Tiga tahun berjalan sejak kudeta militer, kami tetap bersama rakyat Myanmar dan keinginan mereka untuk demokrasi yang inklusif dan sejati di Myanmar,” kata pernyataan tersebut.

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar menggulingkan sekutu mereka sebelumnya pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi  pemilu pada November 2020.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara Asia Tenggara itu dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil.

Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian permusuhan.

“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres.

Sementara itu. Gerakan Pembangkangan Sipil, sebuah kelompok  yang muncul setelah kudeta, mengunggah foto di X pada Kamis, yang menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di beberapa bagian negara.

“Rakyat Myanmar setia pada revolusi. Kami tidak pernah menyerah. Masyarakat internasional, mohon dukung aktivis sipil,” kata gerakan tersebut di X.


Sanksi

Australia pada Kamis menerapkan sanksi tambahan yang ditargetkan terhadap lima entitas yang terlibat langsung dengan rezim militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi ini "diterapkan untuk membatasi" akses rezim atas pendanaan dan material yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.”

Namun, laporan terbaru oleh kelompok Keadilan untuk Myanmar, menuduh perusahaan Australia, yang terus beroperasi di sektor tambang Myanmar, "menyediakan junta dukungan dan legitimasi, dan membantu memastikan sektor pertambangan terbuka untuk bisnis."

Selain Australia, Departemen Keuangan AS pada Rabu juga memberikan sanksi kepada dua entitas yang "terkait erat" dengan rezim militer di Myanmar, serta empat kroninya.

Setidaknya 4.474 warga sipil terbunuh dan hampir 20.000 orang ditahan karena alasan politik sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal. PBB mengatakan lebih dari 2 juta orang juga telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima junta, mengatakan pihaknya tidak dapat mencabut keadaan darurat karena pihaknya berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Perpanjangan keadaan darurat juga menunda pemilu yang dijanjikan setelah kudeta.

Pihak militer masih terguncang akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di wilayah utara negara tersebut.

 Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara mayoritas beragama Buddha itu, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan
Baca juga: Troika ASEAN dan ikhtiar Laos teruskan upaya damaikan Myanmar
Baca juga: ASEAN dukung koridor kemanusiaan Thailand untuk pengungsi Myanmar

 

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Aku bukan Zhong Kui

pasar jp slot
KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono penuhi panggilan penyidik KPK, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

jptoto
Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud pada Kamis sore
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis (1/2/2024). ANTARA/Youtube Seretariat Presiden/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi rencana pertemuannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md di Jakarta pada Kamis.

“Nanti sore mungkin ketemu dengan Pak Mahfud,” kata Jokowi di sela-sela kegiatannya meninjau stok dan harga bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis.

Pertemuan itu disiapkan guna merespons permintaan Mahfud Md yang ingin menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi.

Jokowi sendiri menyatakan sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya.

“Ya itu hak demokrasi,” tutur Jokowi.

Mahfud Md mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam, Rabu (31/1).

Pengunduran diri itu berkaitan kontestasi Pilpres 2024 karena Mahfud Md merupakan Calon Wakil Presiden nomor urut 3 mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan secara langsung begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud Md menyatakan dirinya mundur dari jabatan menteri setelah 4,5 tahun mengabdi karena alasan perbedaan politik, dan tidak ingin mengganggu jalannya pemerintahan.

"Karena pilihan politik yang berbeda, saya harus ke pinggir dulu agar saya tidak mengganggu pemerintahan dan agar saya juga tidak terganggu (sebagai cawapres)," ujarnya.

Terkait kapan proses pergantian dan siapa penggantinya, Mahfud menyatakan bahwa itu tergantung dari hasil pertemuan dengan Presiden.

Karena itu, dirinya harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi perihal pengunduran diri sebagai Menko Polhukam, dan itu sebagai etika dan rasa hormat terhadap Presiden.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ratapan Ksatria

mega4d
Bentrokan dalam aksi protes di Argentina lukai 60 orang
Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di Buenos Aires, Argentina, Sabtu (3/2/2024). ANTARA/Anadolu Agency/am.
Bogota (ANTARA) - Sekitar 60 orang di Argentina mengalami luka-luka dalam bentrokan yang terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan dalam sebuah aksi protes, menurut laporan media setempat pada Sabtu.

Pengunjuk rasa menggelar aksi untuk menentang omnibus lawyang diusulkan Presiden Javier Milei yang baru terpilih.

Mereka terlibat bentrok dengan pasukan keamanan di Lapangan Kongres, Buenos Aires, ibu kota Argentina, dan sekitar 60 demonstran cedera saat aparat keamanan mengintervensi dengan gas air mata dan meriam air.

Enam orang kemudian ditahan, sedangkan sejumlah jurnalis terkena gas air mata yang ditembakkan polisi.

Serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok mahasiswa, dan para perwakilan oposisi mendukung aksi protes tersebut.

Beberapa partai oposisi mengkritik Menteri Dalam Negeri Patricia Bullrich dan menuding polisi menggunakan kekuatan yang tidak proporsional.

Pemerintah, dengan dalik krisis "parah" yang terjadi di negara itu, meminta kewenangan "luar biasa" dari Kongres untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, energi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Proses pemungutan suara terhadap omnibus law bernama "Necessity and Urgency Decree", yang dikeluarkan oleh Milei, terus berlanjut di DPR Argentina.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Presiden Argentina tarik permohonan masuk BRICS
Baca juga: Presiden terpilih Argentina mau tarik hubungan negaranya dengan Rusia 

Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024