link slot gacor 88

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Pasangan abadi yang lahir di surga

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Tertimbun Longsor, Tiga Jalur Tol Tangerang******

Tembok penahan Jalan Tol Tangerang-Merak longsor. Hal itu diketahui dari sejumlah rekaman video yang beredar.

Dalam rekaman itu, nampak tanah dan pasir berserakan di pinggir Sungai Cibanten. Selain itu beton jalan tol itu tampak menganga dan menggantung. Peristiwa itu kemudian menjadi tontonan warga sekitar.

Longsornya beton atau Dinding Penahan Tanah (DPT) itu berlokasi di KM56 arah Tangerang atau tepatnya di jembatan Sungai Ciujung yang baru selesai dilakukan pelebaran badan jembatan dan jalannya.

Observasi longsoran dilakukan oleh Astra Tol Tamer bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3), kontraktor pelaksana dan konsultan teknis.

Penanganan darurat telah dilakukan dengan menutup sebagian jalan tol yang bagian bawahnya longsor. Sehingga masih ada tiga jalur yang masih bisa dilalui dengan aman.

"Pihak kami langsung melakukan pengamanan dan penangan trafik darurat dengan penutupan di bahu jalan. Berdasarkan observasi dan analisa potensi risiko untuk keamanan di jalan tol sampai saat ini, tiga lajur Jalan Tol Tangerang-Merak masih aman dilintasi oleh pengguna jalan," terangnya.

Ambrolnya DPT yang menyebabkan jalan tol itu seperti menggantung terjadi pada Kamis (4/5). Kemudian videonya beredar pada Jumat (5/5).

Tim gabungan yang telah melakukan observasi menghimbau agar pengendara tidak melalui jalur khusus sepeda motor itu, demi keamanan bersama.

"Tim proyek pekerjaan pengendali banjir Sungai Ciujung juga telah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk sementara waktu tidak melintasi jalur motor, sementara dilakukan proses penanganan longsoran oleh kontraktor pelaksana yang diawasi langsung oleh konsultan teknis," jelasnya.

Perlu diketahui bahwa pengelola Tol Tangerang-Merak menyiapkan jalur khusus sepeda motor di sisi jalan tol, agar masyarakat sekitar bisa beraktivitas dan aman saat berlalu lalang. Jalur khusus roda dua itu terpisah oleh pagar pembatas yang tidak mungkin bisa dilintasi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Daftar Lowongan Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Ada PLN hingga Pertamina******

Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) 2023 resmi dibuka pada Kamis (11/5) ini. Pendaftaran akan dibuka hingga 20 Mei 2023 mendatang.

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN mengungkapkan pada tahun ini pihaknya menyediakan lebih dari 2.000 lowongan di berbagai perusahaan pelat merah.

"Terbuka lebih dari 2.000+ lowongan pekerjaan dan diikuti oleh lebih dari 120+ Perusahaan BUMN Group untuk jenjang SMA/Sederajat, D3, S1/D4, dan S2," tulis FHCI BUMN dalam unggahan akun Instagram resmi @fhci.bumn.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- Junior Officer Akuntansi (D3)
- Junior Officer treasury Liquidity dan Receipt (D3)
- Junior Officer Tax Management (D3)
- Junior Technician Power Generation Life Cycle Management (D3)
- Junior Officer Maintenance Management (D3)
- Junior officer Operation Management (D3)
- Junior Technician Sipil (D3)
- Junior Officer Waduk Hidrologi dan Sedimentasi (D3)
- Officer Corporate Financing (S1)
- Officer health Safety dan Security (S1)
- Officer Environment Management (S1)
- Officer Generation Business Development (S1)
- Engineer Software Development (S1)
- Engineer Solusi Pelanggan (S1)
- Junior Engineer Software Development (D3)
- Junior Officer Kesekretariatan (D3)
- Junior Officer Akuntansi dan perpajakan (D3)
- Officer Niaga dan pelayanan Pelanggan (S1)
- Junior Officer Perencanaan Korporat (D3)
- Officer Keuangan (S1)
- Engineer Infrastructure IT (S1)
- Junior Officer Program management Office (D3)
- Junior Officer Niaga dan Layanan Pelanggan (D3)
- Officer New Power generation Maintenance Management (S1)
- Officer Contract Control II (S1)
- Officer perencanaan Sipil (S1)
- Technical Bidang Distribusi (S1)
- Junior Officer Business Services (D3)
- Officer Information technology Development and Business Anlysist (S1)
- Junior technician Digital Power Plant (D3)
- Junior Officer Information Technology Operation (D3)

PT Pos Indonesia (Persero)

- Junior Analyst Bidang Digital (S1)
- Junior Analyst Bidang Data Analytics (S1)
- Junior Analyst Bidang Hukum (S1)
- Junior Analyst Bidang Marketing (S1)
- Junior Analyst Bidang Auditor (S1)
- Supervisor (D3)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

- Digital Service (S1)
- Digital Platform dan IT (S1)
- Facilities dan Asset Management (S1)
- Logistics dan Supply Chain Management (S1)
- Legal dan Compliance (S1)
- Finance (S1)
- Human Capital (S1)

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

- Dokter (S1)
- Asesor Psikologi (S1)
- IT Developer (S1)
- Finance Administration (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT Kilang Pertamina Internasional - PT Kilang Pertamina Balikpapan

- Operator (D3)

PT Pertamina (Persero) - PT. Pertamina Power Indonesia

- Jr Auditor I IA Opr. dan Infrastructure (S1)
- Jr Analyst I Compliance Advisory (S1)
- Jr Analyst I Accounting (S1)
- Jr Analyst I Environmental (S1)
- Jr Legal I Counsel Operation Support (S1)
- Jr Analyst Material Management (S1)
- Jr Analyst I Procurement (S1)

PT Pertamina (Persero) - PT PERTAMINA PATRA NIAGA

- Jr Engineer I Construction (S1)
- Jr Engineer I Facilities (S1)

PT Biofarma (Persero)

- Quality Assurance Staff (S1)
- Product Management Staff (S1)
- Production Staff (S1)
- PPIC Staff (S1)
- Supply Chain Staff (S1)
- International Sales Staff (S1)
- Talent Management Staff (S2)

Perum Bulog

- Staf Pelaksana IT (S1)
- Staf Pelaksana Analis Data Pangan (S1)
- Staf Pelaksana Marketing (S1)
- Staf Pelaksana Supply Chain dan Pelayanan Publik (S1)
- Staf Pelaksana Teknik (S1)
- Staf Pelaksana Pengembangan Produk (S1)
- Staf Pelaksana Operasional Hulu (S1)
- Staf Pelaksana Quality Control (S1)
- Staf Pelaksana Legal (S1)
- Staf Pelaksana Human Capital (S1)
- Staf Pelaksana Keuangan (S1)
- Staf Pelaksana Perencanaan Strategis (S1)
- Staf Pelaksana General Affairs (S1)

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Cikarang Listrindo Bakal Tebar Dividen Final US,9 Juta******

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Gandaria, Jakarta Selatan pada Senin (8/5), dengan tema 'Powering the Future' sebagai analogi semangat perusahaan yang beroperasi sejak 30 tahun lalu untuk terus bertransformasi melalui digitalisasi dan integrasi Teknologi Informasi, serta melakukan pengembangan energi terbarukan.

Melalui RUPS, ada enam mata acara yang disetujui, antara lain adalah persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih perseroan, serta pengalihan saham treasuri untuk pembayaran sebagian bonus karyawan. Manajemen menyatakan setuju atas penggunaan laba bersih dan laba ditahan perseroan untuk pembagian dividen tahun buku 2022 sebesar US.634.266, termasuk dividen interim yang telah dibagikan pada 21 Desember 2022 sejumlah US.795.455.

Adapun dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham adalah sebesar US.838.811 atau 64,4 persen dari total dividen sesuai yang ditetapkan, dengan memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan.

"Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik oleh pelanggan industri sebesar 8,3 persen, sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia dari gelombang pandemi yang ditandai dengan kenaikan PDB sebesar 5,3 persen yoy (year-on-year) pada tahun 2022," lanjut pernyataan manajemen.

Pada saat bersamaan, perseroan juga berhasil menjaga kinerja keuangan. Hal itu tercermin dari struktur permodalan melalui Rasio Leverage sebesar 0,9x dan Rasio Kemampuan Membayar Biaya Tetap atau Fixed-Charge Coverage Ratio sebesar 7,2x, angka yang jauh di atas ketentuan pemegang obligasi internasional perseroan.

Pencapaian lain perseroan termasuk keberhasilan mewujudkan komitmen untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam proses bisnis, yang diperlihatkan melalui peningkatan peringkat ESG berdasarkan penilaian sejumlah lembaga internasional seperti Sustainalytics, MSCi dan S&P Global.

Di tahun yang sama, untuk pertama kalinya perseroan meraih penghargaan PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara di kancah pasar modal, perseroan memborong sejumlah penghargaan, termasuk penghargaan emiten terbaik pada sektor utilitas melalui Bisnis Indonesia Award 2022.

Selain itu, juga penghargaan saham terbaik untuk kategori big capdalam acara Penghargaan Saham Terbaik 2022, serta penghargaan Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company dengan praktik GCG terbaik dan Best Disclosure Transparency dari Indonesian Institute for Corporate Directorship.

Manajemen menambahkan, sesuai Sustainability Roadmap, pada 2023 perseroan akan terus mengembangkan inisiatif energi terbarukan, khususnya PLTS Atap yang memiliki target pemasangan hingga 10 MWp per tahun, serta penggunaan bahan bakar nabati seperti cangkang sawit dan serpihan kayu untuk proses co-firing pada boiler CFB.

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).