cara pinjam di akulaku agar di acc

Teknik Penciptaan Bintang

IHSG Perkasa ke 7.080 Meski 270 Saham Terkoreksi******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.080  pada Kamis (24/11). Indeks saham menguat 26.392 poin atau plus 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.615 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40.139 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 179 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia cenderung menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang naik 0,95 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,59 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,96 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,32 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,04 persen.

Beralih ke bursa Amerika juga tampak menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen, indeks NYSE Composite bertambah 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Pengusaha Pikir******

Pengusaha tengah mempertimbangkan opsi untuk menahan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta apabila belum mampu menerapkan kenaikan upah tersebut

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Heber Lolo Simbolon mengatakan alasan penahanan kenaikan itu karena pengusaha mengusulkan kenaikan alfa 10 atau 0,1 sehingga besaran UMP 2023 menjadi Rp4,7 juta.

Sementara Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi Rp4,9 juta dengan skala penghitungan alfa sebesar 0,2 atau 20 sesuai skema Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan UMP 2023.

Heber menambahkan Kadin sebenarnya mengusulkan kenaikan UMP 2024 sebesar 5,1 persen, tetap Pemprov DKI menaikkan UMP 2023 menjadi 5,6 persen.

Melihat kondisi itu, pengusaha diperkirakan menggunakan UMP yang lama apabila mereka memohon belum dapat melaksanakan UMP yang baru. Pelaku usaha yang belum stabil kondisi ekonominya di antaranya perhotelan, tekstil, dan ekspor impor.

"Memang sudah merangkak naik (kondisi ekonomi usaha) tapi kalau stabil itu belum, masih banyak sektor yang belum stabil," ucapnya.

Kadin juga mempertanyakan besaran acuan UMP yang berjalan sebesar Rp4,6 juta yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 era eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Kepgub tersebut dan putusan itu dikuatkan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI.

"Sesuai amanah PTUN karena begitu dulu digugat Apindo maka Kepgub 1517 itu dikalahkan PTUN dan disuruh mengubah angka UMP di Jakarta," ujar Heber.

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

G20 Sukses, Airlangga Optimis Perekonomian RI Tetap Tumbuh Positif******

Presidensi G20 Indonesia sukses diselenggarakan dengan baik, meski di tengah berbagai krisis dan tantangan yang tengah menerpa dunia. Kesuksesan itu juga mendapatkan apresiasi dari banyak negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, kesuksesan G20 itu berdampak bagus pada Indonesia. Karenanya, dia optimis, perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh positif ke depannya.

"Mereka, negara-negara besar, sudah melihat bahwa ekonomi terbesar di dunia ini yang masih positif atau istilah dari Kristalina itu adalah the bright spot in dark adalah Indonesia dan ASEAN," kata Airlangga dalam talkshow di sebuah stasiun televisi, seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenko Perekonomian, Jumat (25/11).

Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia juga memberikan dampak positif bagi Indonesia di berbagai sektor.

Dari segi perekonomian, laju ekonomi nasional pada dua kuartal terakhir yang terus bertumbuh (5,72% yoy) melampaui ekonomi negara maju seperti Tiongkok (3,9% yoy) dan Amerika Serikat (1,8% yoy). Pun begitu terjadi peningkatan PDRB pada sejumlah kota tempat penyelenggaraan event G20.

Dari sisi hubungan internasional, Indonesia semakin menguatkan tingkat kepercayaan dunia atas kemampuan Indonesia menjadi aktor penting dalam kancah internasional. Meningkatnya posisi Indonesia ini dapat mendorong kemajuan-kemajuan dalam berbagai sektor perekonomian Indonesia.

Selain itu, dalam KTT G20, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam skema Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). Dalam skema PGII, mobilisasi pendanaan dari Amerika Serikat selama lima tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur di negara berkembang mencapai besaran US0 miliar.

Indonesia juga telah memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Progam (JETP). Dimana negara-negara G7 menyediakan dana US miliar atau sekitar Rp311 triliun selama 3 sampai 5 tahun ke depan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penurunan emisi.

Lebih lanjut Airlangga juga mengatakan bahwa gejolak geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung sangat mempengaruhi kenaikan harga energi dan pangan karena terjadi disrupsi supply serta kerugian finansial.

Beberapa negara mengalami kerugian finansial bukan hanya akibat perang Rusia dan Ukraina, tetapi juga karena pandemi Covid-19. Dalam menghadapi dampak perang tersebut, Indonesia memiliki daya tahan yang cukup baik.

"Jadi kalau khusus untuk Indonesia, kita sudah ada daya tahan. Satu, pangan. Kita produksinya relatif baik yaitu 31 juta ton beras setiap tahun. Kemudian kedua, terkait dengan fertilizer, kita untuk urea juga bisa ekspor 2 juta ton, jadi relatif untuk pupuk pun aman," ujar pungkas Airlangga.

Dunia suci pergi

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

DPR Cecar Kementan******

Sejumlah anggota DPRmencecar Kementerian Pertanian, Bulog dan Badan Pangan terkait rancu data stok berassaat ini.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto menyebutkan rancu data terkait stok beras yang dimiliki oleh tiap lembaga ini berpotensi menyebabkan distorsi harga di pasar.

"Saya ingin menyampaikan supaya ada kesamaan statemen antara para pihak yang berkaitan dengan stok beras. Jangan sampai kita di depan publik itu seolah-olah berbeda secara tajam, ini implikasinya terhadap pasar, bisa terjadi distorsi harga di pasar," tutur Hermanto dalam rapat dengan pendapat (RDP) Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Saya berharap supaya ada seirama lah kita, saya minta supaya kita ramai-ramai memperbaiki data yang benar, baik data di Kementerian, Bulog, Komisi (IV), maupun di masyarakat sehingga tidak mendistorsi pasar," tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet yang menyebut data milik Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Bulog simpang siur.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Pemimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," cecarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sutrisno menegaskan agar kementerian tidak hanya mengandalkan data dari dinas pertanian di daerah.

Ia meminta agar Kementan memiliki data yang valid agar bisa memastikan kecukupan stok beras. Ia juga mendesak agar Kementan menekan dugaan ekspor beras ilegal.

"Beras ini mutlak koordinasi Kementan dengan otonomi daerah, mereka yang punya data. Jangan percaya hanya data dinas pertanian," ujarnya.

Cecaran terkait data yang simpang siur itu ditanggapi oleh Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa data yang ia dapatkan berasal dari Perum Bulog.

"Tentunya ini laporan dari timnya Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso), kami selalu koordinasi, stok beras nasional yang kami laporkan 621 ribu hari ini ada 594 ribu ton," tuturnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk perkembangan pangan nasional.

"Kami selalu berdiskusi juga dengan Kementan, Kementerian Perdagangan, tentunya dengan Menko Perekonomian. Sehingga kalau ada anggapan BPN tidak berkoordinasi dengan Kementan, itu juga engga. Karena saya dengan Pak Suwandi juga telfonan terus sampai malam, dengan tim Pak Buwas juga terus," ucap Arief.

Rancu data beras sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu mengatakan menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Budi Waseso karena itu menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Namun pernyataanBuwas itu dibantah Kementerian Pertanian. 

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) konsumsinya 30,2 juta ton," kata Anna saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Hanya saja, tidak semua dari surplus itu berada di gudang Bulog. Ia menjelaskan, cadangan beras yang berada di Bulog hanya sekitar 11 persen. Sementara sisanya berada di rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Perjuangan menjadi lajang

Menteri Perhubungan Ungkap Alasan Banyak Bandara Tapi Pesawat Minim******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.

Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.

"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).

"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.

Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.

"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.

Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.

"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.

Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.

[Gambas:Video CNN]