bola slot88

pengamat alam

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

Yaoming

10 Daerah dengan Pengangguran Terbanyak, Nomor Satu Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:

1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

Menteri PPPA Pamer Peran Penting Perempuan RI di Forum W20******

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menyebut perempuan di Indonesia memiliki dan menjalankan 50 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagi kami di Indonesia, perempuan sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi kami. Lebih dari 50 persen UMKM Indonesia, yang merupakan unit bisnis vital dalam perekonomian kita, dimiliki dan dijalankan oleh perempuan," ujar Bintang dalam sambutannya pada gelaran W20 secara virtual, Minggu (13/11).

Lihat Juga : Dana Pandemi KTT G20 Terkumpul Rp21 Triliun, Jokowi Sebut Belum Cukup

Women20 (W20) sendiri merupakan bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang tengah diselenggarakan di Bali. W20 membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong adopsi komitmen G20 dalam isu-isu perempuan.

Lebih lanjut, Bintang juga menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan dampak yang berbeda selama pandemi Covid-19.

"Pria dan wanita mengalami pandemi global secara berbeda. Perempuan menunjukkan representasi di sektor informal dan tidak aman yang telah terdampak parah oleh pandemi," katanya.

Lihat Juga : Elon Musk Dipastikan Batal ke Bali Hadiri G20

"Perempuan secara tidak proporsional telah terdampak oleh hilangnya pekerjaan ... mendorong lebih banyak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem," imbuhnya.

Meski berada dalam kerapuhan selama pandemi Covid-19, Bintang mengatakan perempuan juga menjadi kekuatan pendorong di balik pemulihan pandemi.

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

AP I Siapkan Sembilan Bandara Hadapi Puncak KTT G20******

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan sembilan bandara untuk mendukung puncak KTT G20di Bali pada 15-16 November 2022.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan kesiapan operasional untuk KTT G20 tidak hanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga pada bandara yang dikelola perusahaan lainnya.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selain itu, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, AP I membuka operasional Posko Terpadu Monitoring KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Posko tersebut mulai beroperasi pada 10 hingga 22 November mendatang.

"(Kami) sangat fokus dengan telah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung kelancaran kegiatan KTT G20, yaitu dari sisi infrastruktur bandara, penerapan standar layanan, dan penerapan rekayasa operasional bandara baik di sisi udara dan sisi darat untuk memastikan kelancaran operasional penanganan penerbangan dan delegasi," kata Faik saat peresmian Posko Terpadu, Kamis (10/11).

Untuk mendukung kelancaran penanganan penempatan pesawat VIP dan pesawat pendamping delegasi KTT G20, perusahaan menyiapkan 66 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut.

Rinciannya, 27 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar atau wide body dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body.

Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan telah menyiapkan sebanyak 16 parking stand pesawat, dengan rincian 13 parking stand untuk pesawat berbadan lebar dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit.

Selama periode operasional, Posko Terpadu Monitoring KTT G20 akan diawaki sebanyak 4.498 personel yang berasal dari internal Angkasa Pura I serta dari instansi stakeholder terkait, di antaranya dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, Basarnas, Kepolisian, otoritas bandara, Airnav Indonesia, imigrasi, bea cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, maskapai penerbangan, ground handling, serta anak usaha Angkasa Pura I.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KTT G20, perusahaan akan menjalankan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya memastikan kelancaran operasional bandara, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengoptimalkan kapasitas bandara untuk melayani pesawat utama, pendamping, dan komersial, serta mengatur slot penerbangan komersial untuk menyesuaikan dengan penerbangan VVIP delegasi KTT G20.

Terkait keamanan, perusahaan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Bali, TNI, Paspampres, serta Desa Adat penyangga Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Sesuai dengan SE 12 Tahun 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional penerbangan atau limited operation untuk penerbangan reguler pada tanggal 13 hingga 17 November 2022.

Terkait dengan penerbangan komersial pada masa limited operation ini dan akan dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan.

"Konsepnya bukan pengurangan, tetapi menata ulang. Kami mengupayakan penerbangan komersial tidak akan terdampak secara signifikan. Yang sebelumnya Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam, kini kami operasikan 24 jam," ujarnya.

Kemudian, ground time pesawat reguler domestik untukwide bodyadalah 105 menit, sedangkan untuk narrow body45 menit.

"Kami telah mempersiapkan pengaturan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan ground handlingdan airlineuntuk memastikan kesiapan dan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]