murniqq

slot gacor 168 709Jutaan kata 15587Orang-orang telah membaca serialisasi

《murniqq》

Netanyahu perpanjang konflik Gaza untuk hindari tanggung jawab******

Yerusalem (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperpanjang konflik di Gaza sebagai strategi untuk menghindari pertanyaan mengenai hal itu dan mencegah bubarnya koalisi berkuasa pimpinannya, menurut sebuah laporan pemberitaan pada Jumat (19/1).

"Perang ini tidak ada tujuan dan masa depan, tetapi memperpanjangnya adalah cara (Netanyahu) untuk menunda menghadapi pertanyaan tentang tanggung jawab,” tulis harian Haaretz mengutip pernyataan seorang pejabat Israel.

Pejabat yang tidak disebut namanya itu mengatakan bahwa Netanyahu "mengetahui ada kemungkinan yang masuk akal bahwa tujuan-tujuan (perang) tidak akan tercapai dan hanya mengulur waktu."
Baca juga: Netanyahu tolak usulan perundingan agar Hamas bebaskan sandera

Dia juga mengatakan sandera yang ditahan di Gaza tidak mewakili kepentingan Netanyahu, serta sulit untuk meyakini bahwa sang perdana menteri akan setuju melakukan pertukaran untuk membebaskan mereka dengan imbalan mengakhiri perang dan membebaskan tahanan Palestina.

Pejabat Israel itu mengatakan bahwa Netanyahu menyadari jika Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meninggalkan koalisi berkuasa, pemerintahannya akan berakhir, untuk itu dia terus menghindar dari pembahasan tentang masa setelah perang Gaza.

Israel mengeklaim bahwa Hamas menawan 136 warga Israel di Gaza sejak 7 Oktober, sementara Hamas menuntut gencatan senjata di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel sebagai imbalan membebaskan sandera Israel.
Baca juga: Penasehat keamanan Netanyahu sebut Hamas belum terkalahkan

Tentara Israel telah menggencarkan perang dahsyat di Gaza sejak 7 Oktober, yang mengakibatkan korban jiwa warga Gaza sebanyak 24.762 kematian dan 62.108 lainnya luka-luka.

Konflik tersebut telah menyebabkan lebih dari 85 persen populasi di Jalur Gaza atau sekitar 1,9 juta penduduk mengungsi, menurut otoritas Palestina dan PBB.

Baca juga: Netanyahu perintahkan pemeriksaan bantuan obat-obatan ke Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Nusron Wahid percaya Mahfud tak terlibat isu pemakzulan******

Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Nusron Wahid percaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md tak terlibat dalam kisruh isu pemakzulan Presiden RI Joko Widodo.

Dia menilai Mahfud Md, yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi, merupakan seorang ahli hukum tata negara yang pikiran dan perilaku-nya berpijak pada konstitusi.

"Dia selalu berdiri di atas koridor konstitusi, karena isu pemakzulan itu sama saja pengingkaran atas konstitusi, apalagi kalau pemakzulan-nya itu, Presiden tidak terbukti melanggar undang-undang dasar," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa.

Nusron menilai Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Presiden. "Mungkin Pak Mahfud tidak tahu ternyata diskusi-nya akan mengarah pada pemakzulan, saya masih khusnuzon(berbaik sangka, red.) pada Pak Mahfud," kata Nusron.

Baca juga: Ari Dwipayana: Narasi pemakzulan untuk kepentingan politik elektoral

Baca juga: Gus Yahya sebut tak ada alasan untuk melakukan pemakzulan ke presiden

Sekretaris TKN itu menilai Mahfud pada akhirnya melanjutkan pertemuan itu karena dia menghormati tamunya.

"Pak Mahfud kan santri, kalau santri ada istilah penghormatan tamu," ujar Nusron.

Terlepas dari itu, Nusron berpendapat mereka yang mengembuskan isu pemakzulan sejati-nya tak siap berdemokrasi.

"Isu itu hanya diembuskan oleh orang yang tidak siap demokrasi dan takut kalah dalam pemilu di era demokrasi ini dan takut kehilangan kekuasaan," tutur Nusron Wahid.

Baca juga: Istana sebut Presiden tidak terganggu soal wacana pemakzulan

Sekelompok masyarakat sipil yang dipimpin aktivis 98 Faizal Assegaf dan beranggotakan Marwan Batubara, Syukri Fadholi, dan seorang purnawirawan jenderal TNI menemui Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada 9 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, mereka mengadukan beberapa dugaan pelanggaran pemilu dan membawa isu pemakzulan.

Mahfud kepada mereka saat itu menjelaskan Menko Polhukam tidak dapat menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena itu merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara terkait pemakzulan, Mahfud menjelaskan itu urusan DPR dan partai politik, bukan dia sebagai Menko Polhukam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Polri serahkan tujuh tersangka kasus pengaturan skor ke Kejari Sleman******

Yogyakarta (ANTARA) - Satgas Antimafia Bola Polri menyerahkan tujuh dari delapan tersangka kasus mafia bola berupa pengaturan skor atau "match fixing" pada pertandingan Liga 2 periode 2018 ke Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

"Kami dari Satgas Antimafia Bola harus melimpahkan tanggung jawab tersangka dan juga barang bukti kepada jaksa penuntut umum dalam rangka pembuktian nanti di persidangan," kata Kanit V Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri AKBP Made Redi saat jumpa pers di Mapolda DIY, Sleman, Kamis.

Redi menuturkan seluruh tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejari Sleman karena kasus pengaturan skor tersebut terjadi di wilayah hukum Sleman, sehingga proses persidangannya pun bakal berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman.

Dia menjelaskan tujuh tersangka yang diserahkan terdiri atas tiga tersangka yang berperan sebagai pemberi uang suap dan empat lainnya sebagai penerima suap.

Tujuh tersangka tersebut berinisial RP, R, K, AS, DRN, VW dan KM.

Baca juga: Polisi dalami dugaan masih terjadinya pengaturan skor sepak bola oleh tersangka VW

Baca juga: Kapolri sebut Vigit Waluyo aktor intelektual kasus pengaturan skor Liga 2 Indonesia

"Kami masih ada satu 'PR' yaitu satu tersangka masih buron dengan inisial GAS. Namun kami sudah membuat DPO (daftar pencarian orang) dan kami sudah sebar ke semua wilayah. Kami dari direktorat siber tetap melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap GAS tersebut," ujar dia.

Redi mengatakan terhadap para tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Sedangkan untuk penerima suap dijerat dengan Pasal 3 dengan ancaman tiga tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Kasi Pidana Umum Kejari Sleman Agung Wijayanto mengemukakan setelah menerima pelimpahan itu, jaksa melakukan penahanan terhadap tiga dari tujuh tersangka yakni DRN, VW dan KM.

"Empat tersangka tidak dilakukan penahanan karena memang pasalnya tidak dapat dilakukan penahanan," ucap dia.

Menurut Agung, Kejari Sleman segera menyempurnakan surat dakwaan sehingga pada pekan depan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

"Dalam waktu dekat kami jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman maupun dari Kejaksaan Agung akan segera menyempurnakan dakwaan yang sudah ada, kemudian minggu depan segera akan kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita sidang-kan," jelas dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjol usia 17、pinjam saldo dana langsung cair、relaxtoto

Terkait：momobola、77dragon、id slot paling gacor、pola slot modal 10 ribu、datahogkong、gogelbet、gbo338 pragmatic play、togel hari ini、grandbet88 slot、aguaslot

---

---

bab terbaru：gacor 2023（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10