88dewi 6Jutaan kata 97787Orang-orang telah membaca serialisasi
《pakar777》
Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.
Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).
"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.
Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.
Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.
"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).
Lihat Juga :DEBAT CAWAPRESGibran: Gus Muhaimin Aneh, Mau Bangun 40 Kota tapi Tidak Setuju IKN |
Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******
Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong******
penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap guru dari Binus School SerpongJakarta (ANTARA) -
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Label:jam gacor bonanza、depo bonus new member 100、web slot
Terkait:vip303、situs slot 618、fanta168、slot89、slot yang gacor sekarang、gacor slot 138 win、qq 138 slot、bocoran sdy、cara mudah dapat uang dari internet、situs judi slot yang sering menang
bab terbaru:naga138(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal banyaknya mobil tertimpa palang gardu tol selama uji coba bayar tol tanpa setopatau Multi Lane Free Flow (MLFF) di ruas Tol Bali Mandara.
Palang tersebut menimpa mobil karena sistem buka tutup otomatis yang diuji coba masih kurang sinkron.
Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi menjelaskan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap uji internal.
"Uji coba sistem transaksi MLFF telah dimulai pada 12 Desember 2023 lalu pada Jalan Tol Bali Mandara. Saat ini masih dalam fase uji coba internal, di mana segala kondisi yang terjadi atas skenario yang diujicobakan dicatat sebagai bahan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menuju penyempurnaan implementasi nantinya," ujar Ali dilansir dari detikfinance, Rabu (20/12).
Dia menjelaskan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi tol nontunai nir sentuh MLFF.
Menurutnya, implementasi teknologi untuk masa transisi akan dimulai jika uji coba yang dilakukan berhasil memenuhi kriteria yang telah disepakati.
"Dengan mempertimbangkan kesiapan kelengkapan infrastruktur, penegakan hukum dan kesiapan masyarakat, implementasi pada masa transisi masih akan menggunakan barrier," lanjut Ali.
Terkait perluasan MLFF ke ruas jalan tol lainnya, Ali mengatakan itu akan dilakukan setelah implementasi masa transisi pada Jalan Tol Bali Mandara berhasil memenuhi parameter yang ditentukan.
Dia menjelaskan perluasan layanan direncanakan diterapkan pada jalan tol terpilih lainnya secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pengguna jalan pada daerah tersebut.
"Terkait evaluasi selama pelaksanaan uji coba, masih terdapat beberapa hal teknis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk penyempurnaan implementasi nantinya agar memastikan tidak ada kehilangan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pengguna jalan tol tidak mendapatkan kesulitan dalam bertransaksi," jelas dia lebih lanjut.
Secara umum tahapan menuju implementasi sistem MLFF terbagi menjadi dua tahap, yakni masa transisi pada 2024-2027 dan implementasi sistem full MLFF yang diperkirakan pada 2027-2028. Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas di smartphone.
Lihat Juga :![]() |
Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang ditetapkan oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.
PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) sistem MLFF ini juga sebelumnya telah mengkonfirmasi insiden mobil yang tertimpa palang tol saat uji coba MLFF di Tol Bali-Mandara. Disebutkan, sistem tersebut masih perlu mendapatkan banyak evaluasi.
"Dari lima gerbang di tol, baru satu gerbang saja di salah satu pintu gerbang Ngurah Rai. Uji coba sudah dilakukan beberapa saat yang lalu, mungkin dua minggu lalu," ujar Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Renaldi Utomo.
Sementara pihak Jasa Marga juga sempat buka suara terkait kejadian ini. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebut Jasa Marga dan badan usaha jalan tol lainnya berfokus agar sistem operasional MLFF tetap mengedepankan kualitas pelayanan bagi pengguna tol.
Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan evaluasi berkala antara Jasa Marga, operator tol, Kementerian PUPR dan BPJT.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop terindikasi melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Pasalnya, TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.
Padahal dalam Permendag 31/2023, media sosial dan e-commerce tidak boleh digabung.
"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.
Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.
"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.
"Kita juga sebetulnya menunggu pernyataan resmi dari TikTok. Ini kan temuannya ada di TikTok, bukan Tokopedia," katanya.
TikTok Shop kembali beroperasi setelah resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) lalu. Dalam kombinasi itu, TikTok memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.
TikTok juga menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas masih memperbolehkan TikTok bertransaksi di dalam platform sendiri meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Ia memberikan waktu empat bulan bagi TikTok untuk memindahkan transaksinya ke Tokopedia.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)PTWaskitaKarya (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan demi mengurangi beban keuangan perusahaan.
Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan akibat PHK, pekerja yang tersisa tinggal 1.500 orang.
"Tidak lupa kami memperhatikan terkait in office, yaitu rightsizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500 yang sebelumnya kita jumlah pegawai hampir 2.000, kita sudah lakukan rightsizing untuk 500 orang," katanya dalam public expose, dikutip dari detikcom, Kamis (21/12).
Ke depan, imbuh Hanugroho, perusahaan berpeluang kembali melakukan rightsizing atau PHK.
"Dan selanjutnya kita ini, kita akan melakukan rightsizing dengan pencapaian yang mungkin kita akan sesuaikan, dengan jumlah pegawai kita ini mampunya kita berapa orang. Kita sudah melakukan evaluasi dan review, kira-kira berapa persen target rightsizing ke depan," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Mau belanja langsung dapat diskon di Transmart? Mudah banget caranya. Pelanggan cukup bertransaksi dengan menggunakan Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.
Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda bisa langsung dapat diskon 20 persen.
Lihat Juga :![]() |
Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50%+20%!
Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater
Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.
Lengkap banget deh produknya. Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart besok, ya!
Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.
(fef/fef)Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.
Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.
Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.
"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.
Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.
"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
《pakar777》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jenis link slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pakar777》bab terbaru。