angka jitu poipet 22

Seorang pencuri ulung

Mendag Tak Bisa Buru******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Ini bukan soal lama dan cepat, ini kan soal yang bagus ya dan akan melibatkan seluruh kementerian terkait," ujar Zulkifli seusai mengunjungi Gudang Ekspor Shopee di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (30/8).

Saat ini, Permendag 50/2020 masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan beleid itu, pihaknya banyak masukan dari berbagai pelaku usaha, lokapasar, dan asosiasi terkait.

"Jangan sampai jadi baru dua minggu, diubah lagi. Oleh karena itu, kami beri kesempatan juga kepada e-commerce untuk memberikan masukan-masukan," terangnya.

Revisi beleid itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak penjualan produk-produk luar negeri di social commerce dengan harga sangat murah.

Beberapa revisi yang diusulkan, pertama, penjualan produk lokapasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama.

Platform digital tidak diperbolehkan menjadi produsen atau menghasilkan barangnya sendiri. Sebagai contoh, social commerceseperti TikTok Shop dilarang untuk membawa barangnya langsung dari negara afiliasinya.

Usulan kedua, harga minimum barang impor sebesar US0. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebelumnya mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur perdagangan digital sebelum banyak pelaku UMKM yang gulung tikar.

Ia menilai, jika tidak diatur, masuknya produk impor dengan harga miring akan sangat berdampak pada penjualan UMKM lokal.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Berdarah Besi

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

KCIC Buka Lowongan untuk 5 Posisi di Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia Chinamembuka lowongan untuk lima posisi bagi putra-putri terbaik bangsa yang dimulai dari lulusan SLTA atau SMA.

Posisi yang mereka tawarkan; manager information system integration, officer training and certification, officer corporate planning and strategy, EMU washing machine operator, dan analis laboratorium.

"Kehadiran KA Cepat membuka banyak peluang untuk masyarakat termasuk tersedianya lapangan pekerjaan," ujar vGM Corporate Secretary Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9).

"Tentu saja diharapkan dari proses rekrutmen ini akan terpilih putra putri daerah terbaik untuk membantu terciptanya layanan KA cepat yang optimal," jelasnya.

Menurut Eva, nantinya SDM Indonesia akan mendapatkan transfer ilmu terkait operasi dan perawatan sarana sehingga secara bertahap akan menggantikan seluruh pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli KA Cepat asal China.

"Para tenaga kerja lokal ini akan mendapatkan pelatihan dari tenaga ahli dan alih pengetahuan. Tentu saja tujuan akhirnya agar kegiatan operasi dan perawatan KA Cepat bisa dilakukan secara mandiri oleh SDM Indonesia," imbuhnya.

Lowongan pekerjaan untuk kelima posisi ini dibuka sampai 5 September 2023. Informasi dan syarat ketentuan selengkapnya dapat dilihat di https://kcic.co.id/karir.

Syarat dan kriteria yang ditetapkan:

1. Untuk posisi Manager Information System Integrasi dibutuhkan lulusan sarjana dan sederajat, diutamakan lulusan pendidikan di bidang IT dengan usia maksimal 35 tahun.

2. Di posisi Officer Training and Certification dibutuhkan lulusan lulusan sarjana dengan usia maksimal 27 tahun.

3. Untuk posisi officer corporate planning and certification, dibutuhkan pelamar dengan lulusan minimal pendidikan D3 dengan jurusan kearsipan atau ilmu perpustakaan.

4. Untuk posisi EMU Washing Machine Operator dibutuhkan lulusan SMA/SMK Sederajat jurusan Teknik Mesin atau Teknik Elektro dengan usia maksimal 25 tahun.

5. Untuk posisi Analis Laboratorium, syarat pendidikan minimal adalah D3 Analis Kimia dan Sederajat dengan usia maksimal 25 tahun.

Eva menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan tanpa dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

"Kami mengimbau masyarakat agar mewaspadai segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan rekrutmen KCIC. Masyarakat diharap mengabaikan pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meluluskan calon karyawan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Luhut: Orang Barat Tak Perlu Ajari RI soal Climate Change******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil sikap negara-negara barat yang dinilai terlalu mengajari Indonesia soal perubahan iklim.

Luhut menegaskan Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dalam upaya penanganan perubahan iklim. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bagi generasi Indonesia nantinya.

"Kalau kita bicara climate change, orang-orang barat ini kan suka merasa dia yang paling tahu semua. Saya selalu bilang, enggak perlu ajari kami. Kami tahu kok, dan mengerti soal itu. Kan kan punya tanggung jawab juga kepada generasi Indonesia," tutur Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan keseriusan dalam mengatasi perubahan iklim. Contohnya, selama empat tahun ini Indonesia telah berhasil menurunkan sampah yang masuk ke laut.

"Indonesia ini kaya banget. Kita buktikan kita satu negara yang selama empat tahun ini berhasil menurunkan jumlah plastik garbage di laut 39 koma sekian persen. Indonesia, lho. Itu bukan kita yang bilang, yang bilang UN (PBB)," kata Luhut.

Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memproses sampah di darat. Hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya sampah di laut.

"Negara mana di dunia yang bisa melakukan replanting mangrove sampai 600 ribu hektare sampai tahun depan? Enggak ada," terang Luhut.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Luhut juga menyinggung tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang terus menurun setiap tahun.

"Kita punya sekarang, kalau potensial, clean energi 3.600 gigawatt, termasuk solar panel," kata dia lebih lanjut.

Ia menegaskan Indonesia juga cukup cepat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

"Slowlyenggak juga, kita cukup cepat," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

Dua bintang besar

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?