slot gacor aman terpercaya

santo

tafsir 1000 mimpi 2d bergambar

Presiden resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Kalimantan Timur******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, di sela kegiatannya melakukan peletakan batu pertama pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

"Dengan mengucap bismilahirohmanirohimpada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi sebagaimana disaksikan secara daring melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu Presiden Widodo mengatakan bahwa saat ini 10 ruas jalan dan satu jembatan di Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km sudah dibangun dengan biaya Rp561 miliar.

Peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti.

Sebelumnya, Presiden telah melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur di IKN, di antaranya kantor perbankan dan Kantor BPJS Kesehatan di IKN.

Joko Widodo juga meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan melakukan seremoni penyelesaian akhir hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

slotreceh

Mentan Bantah Tuduhan Food Estate Pakai Pot untuk Tanam Jagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah tudingan yang menyebut ada tanaman jagung pada lahan food estate yang menggunakan dengan media tanam pot atau polybag.

"Ada informasi katanya jagung ditanam di pot. Saya minta coba tunjukkan potnya, katanya ada yang pakai pot di sebelah mana itu," ujar Mentan Amran saat menghadiri pembinaan penyuluh di Lampung, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/12).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Kondisi Kesehatan Terbaru

Andi mengatakan transformasi teknologi pertanian sudah demikian maju, sehingga cara berpikir pertanian tradisional harus dirubah apalagi teknologi ini diterapkan pada lahan marginal.

Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan fokus mengembangkan jagung pada lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat ini, jagung yang telah ditanam di lahan food estate tersebut sudah tumbuh setinggi orang dewasa.

"Jagungnya tumbuh subur dan pola tanamnya langsung di tanah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan penanaman di polybag. Mari hindari berpolemik," ucap Amran.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa lahan di Gunung Mas subur sehingga diperkirakan jagung dapat dipanen pada Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP Kementan), Fadjry Djufry mengungkapkan pertanaman jagung di lahan Food Estate Gunung Mas dilakukan sejak 25 Oktober 2023. Penanaman jagung di lahan seluas 4 ha tersebut ditanam langsung di tanah bukan dalam polybag.

Pilihan Redaksi Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan

"Tidak benar bahwa jagung ditanam di polybag. Pertanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang sesuai atau cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Itu jumlahnya beberapa lajur saja dan diawal pertanaman," ucap Fadjry seperti dikutip Antara.

Food estate Gunung Mas disebutnya merupakan kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan baru yang pengelolaannya harus dengan teknologi pertanian modern khususnya mekanisasi seperti di negara Taiwan, Jepang dan lainnya.

"Luas lahan food estate Gunung Mas ini kan 600 hektar, artinya luasnya terlalu kecil untuk kita ribut-kan dan polemik-kan kalau kita bandingkan luas lahan baku kita secara nasional 7,4 juta hektar. Itu hanya 0,008 persen. Kami optimis, enam bulan ke depan tiga bulan sampai enam bulan masalah ini selesai," tuturnya.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

wede89

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

makhluk abadi

slot gacor real

PUPR Respons soal Palang Timpa Mobil di Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal banyaknya mobil tertimpa palang gardu tol selama uji coba bayar tol tanpa setopatau Multi Lane Free Flow (MLFF) di ruas Tol Bali Mandara.

Palang tersebut menimpa mobil karena sistem buka tutup otomatis yang diuji coba masih kurang sinkron.

Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Ali Rachmadi menjelaskan saat ini sistem tersebut masih dalam tahap uji internal.

"Uji coba sistem transaksi MLFF telah dimulai pada 12 Desember 2023 lalu pada Jalan Tol Bali Mandara. Saat ini masih dalam fase uji coba internal, di mana segala kondisi yang terjadi atas skenario yang diujicobakan dicatat sebagai bahan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menuju penyempurnaan implementasi nantinya," ujar Ali dilansir dari detikfinance, Rabu (20/12).

Dia menjelaskan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi tol nontunai nir sentuh MLFF.

Menurutnya, implementasi teknologi untuk masa transisi akan dimulai jika uji coba yang dilakukan berhasil memenuhi kriteria yang telah disepakati.

"Dengan mempertimbangkan kesiapan kelengkapan infrastruktur, penegakan hukum dan kesiapan masyarakat, implementasi pada masa transisi masih akan menggunakan barrier," lanjut Ali.

Terkait perluasan MLFF ke ruas jalan tol lainnya, Ali mengatakan itu akan dilakukan setelah implementasi masa transisi pada Jalan Tol Bali Mandara berhasil memenuhi parameter yang ditentukan.

Dia menjelaskan perluasan layanan direncanakan diterapkan pada jalan tol terpilih lainnya secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pengguna jalan pada daerah tersebut.

"Terkait evaluasi selama pelaksanaan uji coba, masih terdapat beberapa hal teknis yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk penyempurnaan implementasi nantinya agar memastikan tidak ada kehilangan pendapatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan pengguna jalan tol tidak mendapatkan kesulitan dalam bertransaksi," jelas dia lebih lanjut.

Secara umum tahapan menuju implementasi sistem MLFF terbagi menjadi dua tahap, yakni masa transisi pada 2024-2027 dan implementasi sistem full MLFF yang diperkirakan pada 2027-2028. Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas di smartphone.

Lihat Juga : Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo

Selanjutnya, GPS akan menentukan lokasi yang ditetapkan oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.

PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) sistem MLFF ini juga sebelumnya telah mengkonfirmasi insiden mobil yang tertimpa palang tol saat uji coba MLFF di Tol Bali-Mandara. Disebutkan, sistem tersebut masih perlu mendapatkan banyak evaluasi.

"Dari lima gerbang di tol, baru satu gerbang saja di salah satu pintu gerbang Ngurah Rai. Uji coba sudah dilakukan beberapa saat yang lalu, mungkin dua minggu lalu," ujar Direktur PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Renaldi Utomo.

Sementara pihak Jasa Marga juga sempat buka suara terkait kejadian ini. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebut Jasa Marga dan badan usaha jalan tol lainnya berfokus agar sistem operasional MLFF tetap mengedepankan kualitas pelayanan bagi pengguna tol.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan evaluasi berkala antara Jasa Marga, operator tol, Kementerian PUPR dan BPJT.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dewa Badai

kredivo cair berapa lama

Amran Bersih******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman akan melelang seluruhjabatan eselonI dan puluhan jabatan setingkat eselon II di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini dilakukan dalam rangka membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang terseret kasus korupsi, jual-beli posisi, kolusi dengan pengusaha, dan perbuatan tercela lainnya.

"Mentan akan melelang semua jabatan eselon I bermasalah di kementerian ini, termasuk para dirjen, kepala badan dan juga para pejabat eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah," kata kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dalam keterangan resmi, Sabtu (23/12).

Kuntoro menambahkan open bidding atau lelang jabatan ini akan dilakukan terbuka, transparan dan akuntabel. Selain untuk bersih-bersih, lelang ini juga demi penyegaran terhadap beberapa posisi yang telah lama tidak bergerak.

Ia memastikan lelang jabatan ini berlangsung dengan adil, bahkan bila diketahui ada main mata antara panitia dan peserta lelang, Amran bakal langsung mencoret nama peserta nakal tersebut.

"Kita perlu energi baru Kementan pasca turbulensi kasus hukum di KPK dan penegak hukum lainnya. Pak Mentan ingin meritokrasi sistem dan menciptakan birokrasi bersih di sini," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amran resmi dilantik Jokowi menjadi menteri pertanian pada Rabu (25/10) silam.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

penerbangan putus asa

slot online gampang menang

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)