kode slot gacor

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Otorita IKN Jajaki Kerja Sama dengan Meta Induk Facebook******

Otorita Ibu Kota Nusantara(IKN) menjajaki kerja sama dengan induk perusahaan Facebook, Instagram dan Whatsapp, Meta. Penjajakan dilakukan untuk mengaplikasikan teknologi digital perusahaan raksasa berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat itu.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Deputi bidang Transformasi Hijau dan Digital Mohammed Ali Berawi dan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Tonny Agus Setiono, Selasa (14/11) mengunjungi kantor pusat Meta di San Francisco dalam rangka penjajakan kerja sama. 

OIKN memang berencana membangun smart city di Nusantara sehingga perusahaan digital seperti Meta dilirik untuk bisa diajak bekerja sama.

Apalagi Meta juga bisa mengembangkan fasilitas yang dibutuhkan untuk sistem smart cityyang akan dikembangkan di IKN.

"Misalnya jaringan fiber optik," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/11).

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Dia mengatakan saat ini di Nusantara tengah disiapkan saluran bawah tanah serba guna, yang salah satunya bisa dipakai untuk instalasi kabel jaringan internet.

"Ke depan ini sangat penting bagi IKN dan masyarakatnya, bagaimana kita menumbuhkan sektor digital ekonomi," kata Ali.

Menurutnya, platform digital sosial dengan skala internasional ini dibutuhkan, terutama untuk menunjang aplikasi dan sistem digital yang kelak dikembangkan di Nusantara.

Meta sendiri menurut Ali merespons positif penjajakan ini.

"Mereka mau, mereka juga cerita rencana ke depan untuk memperluas pasar," kata Ali.

IKN Nusantara menegaskan diri ingin menjadi sebuah kota pintar. Dengan begitu, Bambang Susantono menyatakan Nusantara layaknya kota-kota besar di dunia saat ini.

Sejumlah sistem terpadu mulai dirancang sejak kini. Lembaga-lembaga riset juga akan digandeng untuk membangun pusat penelitian di kawasan Kalimantan Timur itu.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Jokowi Groundbreaking Bandara VVIP IKN Senilai Rp4 T 1 November******

PresidenJokowi akan groundbreakingproyek BandaraVery Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4 triliun pada 1 November 2023.

Basuki mengatakan peletakan batu pertama proyek Bandara VVIP IKN ini dilakukan usai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat pada akhir Oktober 2023 mendatang.

Selain melakukan groundbreaking atas proyek itu, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan proyek IKN lainnya.

Basuki berharap usai groundbreaking bandara itu, investor bisa lebih cepat melirik dan masuk ke IKN. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," harapnya.

Di lain sisi, Basuki mengatakan perkembangan pembangunan IKN Nusantara kini sudah lebih dari 30 persen. Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang sudah rampung.

Pembangunan Bandara VVIP IKN merupakan perintah langsung Presiden Jokowi. Titah ini dialamatkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. Bandara ini berlokasi di Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengadaan tanah pembangunan Bandara VVIP IKN berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah. Sedangkan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN atau sisi landasan udara menyentuh Rp4,28 triliun. Duit sebanyak ini bersumber dari APBN 2023.

Bandara VVIP IKN bakal memiliki landasan pacu 3.000 x 45 meter yang mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Sementara itu, kapasitas apron bandara sanggup menampung 3 pesawat berbadan besar plus 1 pesawat berbadan kecil atau setara 7 pesawat berbadan kecil. Sedangkan kapasitas helipad di Bandara VVIP IKN mampu menampung 3 helikopter.

Tiongkok Kuno

Situs AJB Bumiputera Tak Bisa Diakses saat Ratusan Karyawan Mogok******

Situs AJB Bumiputera 1912 terpantau tak bisa diakses saat ratusan karyawannya mogok kerjanasional pekan ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, situs ajb.bumiputera.com tidak bisa diakses. 'Forbidden. You don't have permission to access this resource' tulis keterangan yang tertera di layar saat mengakses situs tersebut.

"Website Bumiputera sedang ada gangguan di server Sentul. (Gangguan) dari Senin, 16 Oktober 2023," kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera Hery Darmawansyah saat dikonfirmasi, Kamis (19/10).

"Alhamdulillah (layanan operasional Bumiputera) tidak terganggu dan masih berjalan normal," tutupnya.

Sebelumnya, Hery mengaku sudah mendapatkan surat pemberitahuan mogok kerja yang berlangsung sejak Rabu (18/10). Namun, ia mengatakan 15 dari 20 kantor operasional menolak rencana mogok nasional tersebut.

Terpisah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 Rizky Yudha memperkirakan aksi mogok kerja yang akan berlangsung hingga Jumat (20/10) itu diikuti ratusan karyawan.

"Maaf angka persisnya saya tidak tahu. Saya enggak pegang persis datanya, tapi anggap saja ratusan (karyawan Bumiputera mogok kerja)," ujar Rizky.

"Sebagai tambahan, kami mengisi waktu dua hari ini (sejak 18 Oktober 2023) dengan menggelar doa bersama atau pengajian. Ini untuk keselamatan perusahaan, pemegang polis, dan pekerja atau mitra kerja," tandasnya.

Mogok kerja selama 3 hari ini merupakan bentuk amarah para karyawan Bumiputera buntut kasus gagal bayar perusahaan asuransi tersebut. Selain itu, mereka menilai upaya penyehatan perusahaan saat ini belum terarah.

Para karyawan khawatir apa yang dilakukan manajemen Bumiputera akan mengancam kelangsungan perusahaan yang ujungnya membuat hak pemegang polis, pekerja, dan mitra kerja hilang. Oleh karena itu, mereka menuntut Bumiputera segera menggarap skema terbaik dan tegas.

[Gambas:Video CNN]