cucubet 177Jutaan kata 713885Orang-orang telah membaca serialisasi
《dolar138 rtp》
Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******
Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.
"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).
"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.
Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.
Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.
"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).
Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.
"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Didukung Telkom, Perumda AM Makin Mudah Catat Pemakaian Air******
PT Telkom Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang. Kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas layanannya dalam pengukuran dan pemantauan konsumsi air yang lebih akurat.
Hal ini merupakan langkah nyata Telkom sebagai perusahaan digital telco terdepan pilihan masyarakat untuk memberikan solusi efektif bagi proses bisnis melalui teknologi digital. Untuk itu Telkom memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi Perumda AM.
Kerja sama dalam rangka melakukan Piloting Smart Water Meter dengan Valve yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dari Antares ini merupakan produk digital dari Leap-Telkom Digital.
Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid, menyampaikan, Smart Water Meter dengan Valve dari Antares menghadirkan berbagai manfaat dalam proses operasional maupun kepada pelanggan.
Di mana Perumda AM Kota Padang kini bisa melakukan pembacaan meter pelanggan secara konsisten pada tanggal yang sama sehingga mengurangi potensi bill shock tagihan kepada pelanggan secara signifikan.
Pemanfaatan Smart Water Meter dengan Valve juga meminimalisir risiko kenaikan tagihan yang disebabkan oleh meter tidak terbaca, kesalahan pencatatan, fraud, maupun perbedaan ekspektasi dengan pelanggan juga berkurang cukup besar.
Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan Perumda AM Kota Padang dapat jauh lebih meningkat, terutama dari sisi transparansi pemakaian air pelanggan sehingga mengurangi potensi munculnya keluhan.
"Smart Water Meter dengan Valve yang menggunakan IoT Antares ini juga membuat pelanggan mendapatkan tagihan pada periode yang konsisten dengan informasi yang akurat dan terpercaya," kata Fajrin Rasyid dalam keterangannya, Jumat (17/2).
"Pelanggan juga dapat melihat konsumsi air secara periodik melalui aplikasi secara online sehingga meningkatkan transparansi pemakaian air," ujar Fajrin.
Sementara Manager IT Perumda AM Kota Padang Dheny Skylab, mengungkapkan sebelum menggunakan teknologi IoT dari Antares, perusahaannya kerap menghadapi sejumlah kendala.
Seperti, penagihan pelanggan yang tidak tercatat, dan sulitnya mendapat izin masuk ke lokasi tertentu. Selain itu, memutus aliran air di lapangan juga membutuhkan biaya, bahkan terkadang harus berhadapan dengan warga.
"Dengan adanya Smart Water Meter ini kita tidak perlu manual turun ke lapangan untuk memutus aliran air, pelaksanaan pemutusannya pun tidak memerlukan waktu yang lama, dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan warga," ungkap Dheny.
"Sejauh ini kami sudah bisa memantau penggunaan air dari pelanggan setiap hari, di mana sebelumnya kami hanya bisa memantau satu kali dalam sebulan. Dan kedepannya kita harapkan jika ada pelanggan yang menunggak, bisa langsung kita putus secara mobile," lanjut Dheny.
Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi IoT Antares, pelanggan turut diberikan estimasi tagihan bulanan berjalan melalui aplikasi mobile sehingga pelanggan dapat memprediksi total tagihan di akhir bulan. Perumda AM Kota Padang juga dapat menerapkan sistem isolir (buka tutup valve) jika pelanggan menunda tagihan.
"Kami berharap teknologi IoT Smart Water Meter yang dibawa oleh Antares dari Leap-Telkom Digital membuat Perumda AM Kota Padang menjadi lebih baik lagi, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat," tutup Fajrin.
Pada prosesnya, alur integrasi data tersebut akan menjadi basis dari tagihan kepada pelanggan. Antares IoT merupakan bagian dari Leap-Telkom Digital sebagai umbrella brand produk dan layanan digital Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia.
Dengan adanya Antares IoT dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Informasi lebih lengkap bisa diakses di sini.
(inh/inh)Ericsson Pangkas 1.400 Karyawan di Swedia, PHK di Negara Lain Menyusul******
Perusahaantelekomunikasi dan jaringan, Ericsson,bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.400 karyawannya di Swedia. Pemangkasan karyawan di negara lainnya akan menyusul.
Mengutip Reuters, PHK ini adalah lanjutan dari pengumuman perusahaan yang terang-terangan ingin menghemat pengeluaran US0 juta atau setara Rp13,36 triliun (asumsi kurs Rp15.188 per dolar AS).
Salah satu biang kerok pemangkasan karyawan ini adalah perlambatan permintaan di beberapa pasar, termasuk Amerika Utara.
Khusus di Swedia, Ericsson menempuh negosiasi alot dengan serikat pekerja. Negosiasi dilakukan hingga berbulan-bulan sebelum pengumuman PHK 1.400 karyawan.
Juru Bicara Ericsson mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja di Swedia soal PHK ini. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah bagaimana mengelola pengurangan jumlah karyawan, termasuk opsi PHK melalui program sukarela.
PHK bukan pertama kali terjadi di Ericsson. Pada 2017 lalu, perusahaan asal Swedia itu melakukan PHK besar-besaran ketika memberhentikan ribuan karyawan dengan dalih berfokus pada penelitian untuk menarik perusahaan keluar dari kerugian.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:paito xiamen 19、link togel、wabah4d
Terkait:jam berapa slot gacor、uji4d、peluru4d、agen 138 slot、slot deposit pakai dana、hoki slot 4d tanpa potongan、home credit pinjam uang、situs slot terbaru bonus new member 100、shio mimpi 2d、persyaratan pinjam uang di akulaku
bab terbaru:waktu4d(2024-06-30)
Perbarui waktu:2024-06-30
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka lowongan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendaftaran akan dimulai pada 20-24 Februari 2023.
Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.
"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).
1. Sekretariat;
2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
Lihat Juga :![]() |
1. Warga Negara Indonesia (WNI;
2. Berusia 21-33 tahun saat melamar;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Berkelakuan baik;
5. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat yang diperlukan dalam jabatan.
Selain itu, pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.
(ldy/isn)Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha koperasi simpan pinjam yang berlaku mulai Februari hingga April 2023.
Hal itu ditandai dengan kembali menerbitkan surat edaran terkait moratorium perizinan usaha koperasi.
"Moratorium ini diberlakukan untuk izin usaha baru koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang akan membuka kantor cabang baru," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi seperti dikutip dari , Jumat (17/2).
Dalam SE 11/2022, jangka waktu kebijakan moratorium berlaku 3 bulan sejak dikeluarkan pada 17 November 2022. Artinya, beleid itu habis masa berlakunya pada 17 Februari ini.
Menurut surat edaran tersebut, moratorium dilakukan karena peran koperasi yang awalnya bertujuan baik, banyak disalahgunakan oleh oknum koperasi, khususnya yang memiliki usaha simpan pinjam.
"KemenkopUKM juga menemukan ada koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dasar koperasi serta ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Melihat kondisi di atas, sambungnya, pemerintah menilai perlu melanjutkan kebijakan moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi.
Selain moratorium, KomenkopUKM juga tengah menggodok rancangan peraturan menteri koperasi dan UKM yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko sektor usaha simpan pinjam oleh koperasi. Rencananya, beleid itu akan terbit dalam waktu dekat.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya menyebut kerugian masyarakat dari delapan koperasi bermasalah sekitar Rp26 triliun.
Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan meneken perjanjian fasilitas sindikasi kredit untuk pengadaan air bersih senilai Rp8,87 triliun, Senin (20/2).
Adapun pihak perbankan dan lembaga keuangan yang terlibat adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), KB Bukopin, dan China Construction Bank Indonesia (CCB).
CEO Moya Indonesia Holding Mohamad Selim selaku pengendali PT Air Bersih Jakarta mengatakan proyek ini merupakan tonggak Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota.
"InsyaAllahkalau tidak ada halangan berarti di April kami akan mulai pekerjaan ini," ungkap Selim di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank BCA Antonius Widodo Mulyono yang mewakili pihak perbankan mengatakan proyek ini merupakan proyek strategis. Sebab, seluruh penduduk DKI Jakarta memerlukan air bersih dan berkualitas.
Selain itu, proyek ini juga bisa mengurangi penggunaan air tanah. Dengan begitu, kata dia, bisa ikut mencegah penurunan tanah di DKI Jakarta yang menurut riset Kementerian ESDM turun 18 cm per tahun.
Lihat Juga :Subsidi Beli Motor Listrik Rp7 Juta Prioritaskan Produk Dalam Negeri |
"Kalau kemudian proyek ini lancar dan bisa dieksekusi dengan baik sesuaitimeline, penduduk Jakarta akan menikmati kualitas air yang lebih baik," ucapnya.
Adapun dari total pembiayaan Rp8,8 triliun, BCA mendapat porsi sebesar Rp2,5 triliun. Ke depannya, proyek ini akan terus berlanjut dan diperkirakan total pembiayaannya bisa mencapai Rp26 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal akan naik saat ramadandan idulfitri tahun ini. Kenaikan bisa mencapai lebih dari 100 persen.
Peningkatan kunjungan pusat belanja pada dua momen ini diperkirakan karena pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Tahun ini merupakan ramadan dan idulfitri pertama yang tanpa pembatasan, setelah tiga tahun berturut-turut sebelumnya selalu disertai dengan berbagai pembatasan akibat pandemi covid-19," ungkap Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja, dikutip dari ANTARA, Minggu (19/2).
Menurutnya, sejak PPKM dicabut beberapa waktu lalu, pusat perbelanjaan pun kini mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan yang diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah kunjungan.
Tak hanya itu, berbagai promo belanja juga sudah kembali diadakan setelah sebelumnya hampir tiga tahun dilarang sehubungan dengan pemberlakuan PPKM.
"Setelah PPKM dicabut beberapa waktu yang lalu maka pusat perbelanjaan telah mulai kembali mengadakan berbagai acara dan kegiatan serta beragam promo belanja yang mana sebelumnya hampir selama tiga tahun dilarang sehubungan dengan berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, Alphonzus juga menilai pada momen ramadan, masyarakat biasanya berbelanja produk dalam kategori non-makanan dan minuman.
"Sebagaimana biasanya, selama ramadan pada umumnya masyarakat akan berbelanja barang ataupun produk kategori non-makanan dan minuman, dan pada saat libur ataupun idulfitri maka akan beralih ke kategori makanan dan minuman serta hiburan," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.
Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.
"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).
Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.
Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:
Lihat Juga :Dua Pengemplang Pajak Divonis Penjara dan Denda Rp112 M |
a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;
b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;
c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;
d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;
e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.
"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.
Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.
Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :![]() |
Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)《dolar138 rtp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,tiger78 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dolar138 rtp》bab terbaru。