mpobos

Orang-orang menghormati

Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Mitos Asing

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat Jadi 126,1 pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) mencapai level 126,1 pada April 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut angka ini lebih tinggi jika dibandingkan IKK pada Maret lalu, yakni 123,3.

Ia memaparkan menguatnya keyakinan konsumen pada April 2023 didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang meningkat.

BI mencatat IKE pada April 2023 sebesar 116,6. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 113,1.

Menguatnya IKE April 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada indeks ketersediaan lapangan kerja yang meningkat sebesar 4,2 poin menjadi 118,1.

Selanjutnya, indeks penghasilan saat ini dan indeks pembelian barang tahan lama juga meningkat masing-masing sebesar 3,5 poin dan 2,8 poin menjadi 123,9 dan 107,8. Secara spasial, peningkatan IKE terjadi pada sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Makassar (24,3 poin), diikuti Medan (14,0 poin) dan Pangkal Pinang (10,0 poin).

Terkait IEK, indeks juga meningkat terutama pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Pada April 2023, IEK berada di posisi 135,5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Maret, yakni 133,5.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi penghasilan. Masing-masing tercatat sebesar 136,5 dan 137,9, lebih tinggi dari 131,1 dan 135,8 pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan. Hal ini terindikasi dari indeks sebesar 132,1 pada April 2023, menurun dibandingkan 133,6 pada bulan sebelumnya.

Secara spasial, peningkatan IEK April 2023 terjadi di sebagian besar kota cakupan survei dengan peningkatan tertinggi di Makassar (24,8 poin), diikuti Semarang (8,1 poin) dan Pangkal Pinang (7,8 poin).

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Kemnaker Lacak Perusahaan Syaratkan Staycation Demi Kontrak Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terjun langsung untuk melacak perusahaan viral yang diduga mensyaratkan karyawati staycation dengan bos demi perpanjangan kontrak kerja.

"Hari ini tim pengawas ketenagakerjaan turun untuk meneliti kebenaran berita tersebut," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Anwar menyebut tim pengawas ketenagakerjaan dari Kemnaker berkoordinasi langsung dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Barat dan Disnaker Kabupaten Bekasi.

"Untuk perusahaannya belum dipastikan perusahaan apa. Kita akan telusuri perusahaan mana yang melakukan," sambungnya.

"Tentu jika benar terjadi pelecehan, maka dapat dilakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan atau korporasinya," tandas Anwar.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan pihaknya sedang menelusuri perusahaan yang diduga berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, tersebut. Jika dugaan itu benar, Dani mengatakan perbuatan tersebut melanggar aspek norma sosial, moral, serta hukum.

"Saya akan menugaskan Disnaker untuk mendalami informasi ini. Kami sangat mengharapkan korban mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Pemkab Bekasi melalui Disnaker Kabupaten Bekasi," kata Dani di Cikarang, Kamis (4/5).

"Pengawasan ketenagakerjaan memang saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Jabar, khususnya UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang membawahi wilayah kerja Kabupaten Bekasi," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Nian Jingui

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Nama saya Ryan

Raup Cuan Rp2,75 T, Jasa Marga Tebar Dividen Rp549 M******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk membagikandividensebesar Rp549,38 miliar kepada pemegang saham setelah dua tahun terakhir tidak membagi dividen. Jumlah itu setara 20 persen darilaba bersih perseroan pada 2022, yakni Rp2,75 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jasa Marga Pramitha Wulanjani mengatakan pembagian dividen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan performa perseroan yang mulai pulih seiring dengan membaiknya kondisi pasca pandemi covid-19.

"Besaran dividen per lembar yang diperoleh pemegang saham adalah sekitar Rp75,69. Jasa Marga akan menggunakan sisa laba bersih tahun 2022 sebagai cadangan lain," ujar Mitha dalam keterangan resmi, Rabu (10/5).

Kemudian ex dividen di pasar tunai pada 24 Mei 2023, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 23 Mei 2023, dan pembayaran dividen pada 9 Juni 2023.

Sementara itu, EBITDA perseroan mencapai Rp8,7 triliun atau tumbuh 13,1 persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan realisasi EBITDA Margin yang mencapai 63 persen seiring dengan peningkatan kinerja perseroan karena telah beroperasinya sejumlah ruas tol baru dan peningkatan mobilisasi masyarakat yang menjadi katalis positif atas kenaikan volume lalu lintas perseroan.

[Gambas:Video CNN]