hadir777

bibit jahat

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

superstar terbatas

Subsidi Pupuk Turun Rp10 T di Tengah Guyuran Insentif Mobil Listrik******

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel merasa miris dengan penurunan subsidi pupukyang terus turun dalam lima tahun terakhir.

Ia mengatakan penurunan anggaran subsidi pupuk tersebut cukup ironi lantaran pemerintah kini tengah jor-joran menggelontorkan dana demi subsidi kendaraan listrik.

Berdasarkan catatannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Sementara itu, data Kementerian Keuangan yang dikutip dari riset CNBC Indonesia, mencatat sepanjang era pemerintahan Joko Widodo, anggaran untuk subsidi pupuk yang diberikan pemerintah paling banyak Rp34,3 triliun.

Pada 2014, anggaran untuk subsidi pupuk sebanyak Rp21 triliun. Kemudian pada 2015 naik menjadi Rp31,3 triliun.

Sayangnya, pada 2016 anggaran subsidi pupuk merosot menjadi Rp26,9 triliun dan naik lagi menjadi Rp28,8 triliun pada 2017.

Pada 2018 bujet untuk subsidi pupuk sebanyak Rp33,6 triliun. Pada 2019 tepatnya pada tahun pemilu untuk periode kedua Jokowi, pemerintah menganggarkan Rp34,3 triliun untuk pupuk subsidi.

Sama seperti data yang dipaparkan oleh Gobel, anggaran subsidi pupuk terus menurun menjadi Rp34,2 triliun pada 2020, Rp25,3 triliun pada 2021 dan Rp23,5 triliun pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Saat keajaiban jatuh

Luhut Ingin Korsel Buka Pasar Produk Ikan Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan berharap Korea Selatan(Korsel) bersedia membuka pasar produk ikan dari Indonesia.

Harapan itu disampaikan kepada Wakil Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan YM Jang Young Jin yang berkunjung ke Indonesia hari ini. Luhut menegaskan agar Korsel bisa membuat satu paket lokasi untuk kerja sama pengembangan rumput laut dan perikanan.

"Sebagai negara yang kaya akan sumber daya maritim, kami sungguh berharap Korea dapat membuka pasar untuk produk perikanan dari Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/5).

Selain soal rumput laut dan perikanan, kedua negara itu mendiskusikan potensi kerja sama kendaraan listrik dan ekosistem baterai lithium. Terlebih, saat ini sudah terjalin kerja sama RI dengan Hyundai Motor dari Korea.

Luhut berharap para perusahaan Korea bisa meningkatkan investasi di industri kendaraan listrik tersebut, khususnya untuk precursor dan katoda. Bahkan, Luhut ingin RI-Korsel menguasai negara-negara setir kanan.

"Nantinya, kita akan mampu mengekspor kendaraan yang diproduksi di Indonesia ke negara ASEAN, Australia, Afrika, dan semua negara setir kanan di dunia," tandasnya.

Sementara itu, Wamendag Korea YM Jang Young Jin menyambut baik masukan Menko Marves Luhut. Young Jin mengatakan seluruh potensi kerja sama tersebut bakal diteruskan kepada stakeholder terkait di Korsel untuk ditindaklanjuti.

Kedua negara diklaim bakal melakukan rapat lanjutan pada dua bulan mendatang untuk menjajaki kelanjutan potensi kerja sama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pedang membuktikan langit

Mentan Sebut Flu Babi Afrika di Batam Bisa Berdampak ke Ekspor******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tak menyangkal jika merebaknya flu babi Afrika di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau, bisa berdampak pada ekspor.

Menurutnya, saat ini Singapura menjadi tujuan ekspor utama babi Indonesia. Dikhawatirkan, dengan merebaknya virus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF), Negeri Singa itu lebih selektif.

"Kita sebenarnya baru terasa ada virus itu setelah ada semacam komplain dari Singapura, baru kita tahu. Itu yang lagi kita cari apa memang virusnya ada dari kita atau setelah dia (babi) di sana. Di sana kan ada tempat transit, however penanganan sudah kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Komplek GBK, Minggu (14/5).

"Itu indikasinya menjurus ke positif. Karena itu, isolasi wilayah kita lakukan total sambil melakukan intervensi vaksin. Itu yang belum bisa kita paham (awal mula demam babi di Batam). Kita sudah intervensi daripada kecolongan," imbuhnya.

Di lain sisi, Syahrul mengaku belum mengetahui berapa banyak babi yang terdampak. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tambah Uang Makan PNS hingga Rp500 Ribu per Bulan

Sebelumnya, Singapura sempat menyetop impor babi dari Indonesia imbas ditemukannya virus ASF. Negeri Singa menghentikan impor babi asal Pulau Bulan, Batam sejak 23 April 2023.

Namun, Singapura menyatakan akan kembali membuka keran impor daging babi dari Indonesia dalam bentuk karkas alias daging utuh. Dengan begitu, mereka masih tetap bisa memenuhi kebutuhan daging babinya sekaligus meminimalisir penyebaran virus tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Gandeng Himbara, BPJS Ketenagakerjaan Bisa Beri KPR ke Peserta******

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membuka layanan tambahan bagi peserta berupa pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan pinjaman ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Hal ini berkaca pada kasus banyak pesertanya yang terjerat pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi.

"Saya baca pemberitaan bahwa banyak peserta kita yang terjerat pinjol, makanya kita beri kemudahan melalui aplikasi JMO ini, peserta bisa meminjam ke kita," ujarnya dalam acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 2022 BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (12/5).

"Bunga yang kita berikan juga kompetitif dan lebih kecil dari pinjol-pinjol," jelasnya.

Cara mengajukannya, tentu saja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membuat akun di aplikasi JMO. Kemudian, masuk ke akun JMO dan pilih layanan tambahan yang diinginkan, apakah pengajuan pinjaman atau perumahan pekerja (KPR).

Namun, ini baru berlaku untuk sistem android, IOS belum bisa.

Sementara, Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P Marbun menyebutkan tentu ada syarat yang ditetapkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan layanan tambahan ini.

"Tentu dong ada syarat yang kita tetapkan. Nggak mungkin dia baru masuk sebulan misalnya kita kasih atau dia peserta lama tapi pembayarannya angot-angotan kan nggak mungkin kita berikan," jelas Oni.

Berikut kriteria dan syarat sisa mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
- KPR maksimal adalah Rp500 juta rupiah.
- Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
- Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit)

Syarat mengajukan KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

- Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
- Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
- Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.
- Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
- Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
- Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
- Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Syarat mengajukan pinjaman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan hanya dapat dilakukan pada aplikasi JMO
2. Mempunyai rekening payroll BRI atau Bank RAYA
3. Minimal gaji Rp3 juta
4. Usia maksimal 55 tahun
5. Lama bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir
6. Merupakan peserta aktif BP Jamsostek dan tidak menunggak iuran
7. Plafon Rp500 ribu-Rp25 juta tenor hingga 18 bulan
8. Bunga 1,24 persen flat/bulan
9. Mendapatkan benefit Rp25 ribu yang akan dikreditkan ke rekening payroll BRI atau Bank RAYA.

[Gambas:Video CNN]

Penebusan Xu Xian

Daftar BUMN Punya Utang Jumbo******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utangjumbo hingga kuartal I-2023 ini, bahkan jumlahnya mencapai puluhan triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan para perusahaan plat merah tersebut, dikutip Rabu (17/5), setidaknya ada tiga BUMN yang masih memiliki utang besar. BUMN lainnya seperti PT PLN, PT Pertamina, hingga Garuda Indonesia belum menerbitkan laporan keuangannya per kuartal I ini.

Ketiga BUMN ini adalah yang perusahaan negara di bidang konstruksi dan bertugas atau bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur.

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Marte 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas termasuk utang sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]