situs gacor gampang maxwin

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Cerita Apes Mahasiswa IPB Terjerat Utang Pinjol******

Nasib apes menimpa ratusan mahasiswa IPB. Di tengah kesibukan menimba ilmu untuk masa depan, mereka malah terjerat pinjaman online (pinjol).

Salah satunya menimpa Daffa. Kepada CNNIndonesia.com, mahasiswa IPB University berusia 19 tahun itu menuturkan nasib apes yang menimpanya itu terjadi setelah ia berkenalan dengan seorang berinisial SAN pada 2021 lalu.

SAN, katanya, bukan merupakan mahasiswa IPB. Ia hanya kenalan dari sesama teman mahasiswanya.

Dari perkenalan itu, SAN memberikan tawaran kepadanya; menghasilkan cuan melalui utang pinjol. SAN kemudian meminta utang dibelanjakan di akun Tokopedia miliknya supaya ratingnya naik dengan iming-iming diberi keuntungan 10 persen. Sebagai mahasiswa, tentunya tawaran itu cukup menggiurkan baginya.

"Jadi si SAN itu kita sebenarnya tidak tahu siapa. Dia cuma menawarkan untuk mendapatkan cuan ya begini caranya. Ya sudah, saya tertarik terus dijelaskan bagaimana caranya, lalu saya ikutan," katanya.

Ia mengatakan demi memuluskan, SAN menggunakan tiga aplikasi pinjol, yakni Kredivo, Akulaku, dan Shopee PayLater. Daffa menjelaskan ada korban lain yang membuka akun bersamanya, tapi ada juga yang sebelum dan sesudahnya. Kendati, ia menjelaskan bahwa rata-rata mahasiswa IPB baru membuka akun pada Agustus dan September 2022.

"Kalau saya sendiri itu sebenarnya Kredivo sama Akulaku. Kalau teman saya nambah Shopee PayLater. Sebenarnya ada tiga aplikasi inti, cuma untuk saya sendiri kenanya di Akulaku dan Kredivo. Kalau (total kerugian) saya itu Rp12,7 juta, (tagihan) yang sedang berlangsung sekitar Rp7 juta. Yang sudah saya keluarkan buat nalangin itu sekitar Rp5,7 juta," papar Daffa soal aplikasi pinjol yang digunakan dan total kerugiannya.

Setelah akun jadi dan Daffa dapat limit pinjaman, SAN memintanya dan para korban lain untuk melakukan pembelian barang di akun Tokopedia miliknya. Skema pembayaran yang ia minta adalah cicilan menggunakan limit dana pinjol.

Ia diminta SAN untuk membeli barang dengan cara pembayaran cicilan menggunakan Kredivo. Pelaku berjanji akan membayar cicilan bulanan tagihan tersebut, dengan iming-iming akan diberi imbalan 10 persen keuntungan dari jumlah tagihan tersebut.

Tapi SAN ternyata mangkir dari tanggung jawab tersebut. Padahal, tagihan di aplikasi pinjol terus membengkak.

"Kan diajak nih buka pinjol, Kredivo. Saya daftar, masukin KTP, data-data, terus dapat limit Kredivo ini sebesar Rp12 juta misalnya. Lalu, si SAN ini minta kita untuk belanja di toko dia. Katanya cara ini untuk naikin rating di toko dia, dia bilang begitu. Ya sudah kita percaya dong, kita beli nih barang di Tokopedia dia. Misalnya saya beli casing yang harganya Rp10 ribu kita beli 100 biji. Jadi masuk di Tokopedia itu, oh ini toko ordernya sudah banyak, gitu. Jadi naikin rating toko, dengan transaksi sebesar Rp12 juta ini," jelas Daffa.

Mahasiswa semester 3 IPB itu menjelaskan skema pembayaran cicilan Kredivo di akun miliknya adalah 12 bulan. Tagihan tersebut hingga saat ini belum lunas dan masih berlangsung. Selain tagihan di Kredivo, ada juga tagihan di aplikasi pinjol Akulaku.

Daffa mengaku masih berprasangka baik terhadap SAN di awal-awal munculnya tagihan. Hal itu yang membuatnya tak membayarkan tagihan di aplikasi pinjol karena masih berharap SAN menepati janji membayar cicilan tersebut.

Namun, Daffa malah menjadi sasaran debt collectoryang terus-menerus meneror via telepon hingga tiga kali datang ke rumahnya.

"Akhirnya setelah sekian hari, debt collector datang ke rumah dan kebetulan ketemu sama saya. Saya jelaskan lah ke debt collector ini, 'Mas, ini tuh uangnya bukan saya yang pakai. Saya sama sekali gak megang uang itu'. Debt collector negasin, mereka gak mau tahu. Bagaimana pun caranya, misalnya walaupun bukan saya yang pakai, 'Mas yang nagih ke orang itu'. Debt collector sempat datang sampai tiga kali. Karena saya mulai talangin, akhirnya sudah gak datang lagi," imbuh Daffa.

Daffa menjelaskan debt collector dari Kredivo yang datang per bulannya ada satu orang. Namun, setiap bulan bisa berbeda orang.

"Soalnya saya pernah ngomong gini, 'Mas saya udah mau bayar nih'. Terus kata si debt collector bilang, 'Oh udah bukan saya yang pegang datanya'. Jadi sistemnya dari debt collector A bisa pindah ke B," jelasnya.

Ia sudah lelah menghubungi SAN yang lari dari tanggung jawab. Kendati, Daffa mengaku masih bisa beberapa kali menghubungi SAN, tapi yang bersangkutan selalu menolak untuk diajak bertemu secara langsung. Daffa menegaskan tak menerima sepeser pun pembayaran cicilan tagihan di aplikasi pinjol tersebut dari pelaku.

Korban lain yang juga berstatus mahasiswa IPB, Ita (bukan nama sebenarnya) menuturkan tertipu oleh muslihat SAN yang menjanjikan keuntungan 10 persen dari total limit dengan syarat harus membeli barang di toko tertentu melalui skema pembayaran pinjol atau paylater.

"Jadi awalnya saya dikenalkan sama teman saya, katanya 'Ayo ikut naikin rating tokonya teman dia'. Saya awalnya gak percaya, tapi katanya anak-anak di (IPB Dramaga) sudah pada ikut dan dananya dipakai untuk kepanitiaan. Jadi, akhirnya saya diajak ketemu di kafe sama SAN dan teman saya satu lagi yang ngajak saya ini," kata Ita soal awal mula pertemuan dengan pelaku.

Untuk aplikasi yang digunakan Ita adalah Shopee PayLater, Shopee Pinjam, dan Kredivo. Ia menuturkan pengajuan limit pinjaman tersebut dipandu langsung oleh SAN.

Setelah limit muncul, Ita diarahkan untuk membeli barang tertentu di toko pilihan pelaku. SAN katanya, memberikannya link toko. Setelah itu, SAN memintanya untuk membeli barang di toko itu.

"Misal HP Rp12 juta. Nanti, dipasin sama limit kita. Kita pesan di toko itu, sudah sesuai limit (pinjaman), terus dibilang nanti setiap bulan SAN yang bayar tagihan itu. Fungsinya untuk menaikkan rating tokonya dia. Karena kalau semakin banyak yang beli, semakin naik rating tokonya dia," jelasnya soal modus penipuan SAN.

Ia mengaku SAN sempat menepati janjinya untuk membayar cicilan tersebut selama dua bulan pertama sejak pinjaman dilakukan pada sekitar Juli-Agustus 2022. Namun, setelah itu SAN mangkir dari tanggung jawab.

Ita menjelaskan total kerugian yang dialaminya sebenarnya Rp27 juta. Tapi kerugian membengkak menjadi Rp29 juta karena biaya denda usai tagihan tersebut tidak dibayar.

"Dia (SAN) gak hilang, mudah ditemui. Tapi gak bayar. Kalau ditemui dia ngamuk-ngamuk, padahal kita ngomongnya baik-baik. Dia sampai mengancam mau bunuh diri. Saya cuma sekali ketemu, itu teman saya yang ketemu, teman saya yang lain. Mereka datang bawa perjanjian gitu buat mastiin (pembayaran) dia, tapi dia ngamuk-ngamuk. Ngatain pakai bahasa binatang. Padahal datang baik-baik, ngomong baik-baik," ujarnya soal sikap SAN saat dimintai tanggung jawab.

Ita dan korban lain berniat meminta tanggung jawab SAN dengan membawa surat perjanjian di tengah tagihan yang menggunung. Pasalnya, mereka luput untuk menyiapkan surat perjanjian di atas meterai yang bisa mengikat pelaku ketika awal bertemu.

Tak Pernah Ditagih Debt Collector

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Siapa Pemilik Hotel The Apurva Kempinski Bali Tempat KTT G20?******

Hotel The Apurva Kempinski Bali tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, hotel mewah bintang 5 ini dijadikan sebagai tempat perhelatan puncak KTT G20 Indonesia pada 15-16 November 2022.

Berdasarkan laman resmi BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), hotel mewah tersebut ternyata milik Presiden Direktur Wings Group William Katuari.

William Katuari juga dikenal sebagai taipan dengan harta mencapai US miliar atau setara Rp15,5 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) pada 2021 lalu. Wiliam bahkan tercatat sebagai orang terkaya nomor 31 di Indonesia.

Hotel Apurva Kempinski Bali adalah hotel kedua yang dibangun di Indonesia. Salah satunya adalah di Labuan Bajo.

The Apurva Kempinski Bali menjadi properti Kempinski pertama di Bali dan kedua di Indonesia. Hotel ini menempati sebidang tanah seluas 14 hektare yang memiliki 475 kamar, delapan restoran dan bar, termasuk restoran akuarium pertama di Bali.

"Setiap aspek dari hotel ini telah dibuat oleh pengrajin terkemuka Indonesia yang mempromosikan keragaman dan warisan nusantara. Hal ini, bersama dengan reputasi Kempinski sebagai salah satu jaringan hotel internasional terkemuka, meyakinkan kami bahwa visi kami untuk menawarkan kemewahan dalam konteks budaya Indonesia akan terwujud," kata Presiden Direktur Wings Group William Katuari, pemilik The Apurva Kempinski Bali dikutip dari CNBCIndonesia, Rabu (16/11).

The Apurva Kempinski Bali juga memiliki spa, pusat kebugaran dengan pemandangan laut, kolam renang sepanjang 60 meter, kolam renang anak-anak, dan area aktivitas keluarga.

Rapat dan konferensi di The Apurva Kempinski akan diselenggarakan di Grand Ballroom seluas 1.076 meter persegi, ruang tanpa pilar, ruang pertemuan, kapel pernikahan tepi pantai, dan area taman 2.200 meter persegi.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.

Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

Pakar IPB Jawab Prabowo soal Singkong Bisa Selamatkan Dunia: Susah******

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pidato Menteri PertahananPrabowo Subianto yang menyebut singkongbisa menjadi penyelamat bahan pangan pokok global sulit direalisasikan.

Menurut Andreas, budidaya singkong telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun sayang, upaya itu tidak berhasil menggeser empat bahan pangan pokok utama seperti gandum, jagung, beras, dan kentang.

Sementara, singkong lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti bahan baku tepung tapioka.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan singkong sulit menjadi pilihan utama bahan pangan pokok. Salah satunya, masa tanam singkong terhitung cukup lama.

Ia mengatakan setidaknya butuh waktu 8-12 bulan untuk menanam singkong sampai memanennya. Itu bergantung dengan varietas masing-masing. Sementara, untuk waktu yang sama, kentang bisa melewati 2-3 kali masa panen.

Bahkan, menurutnya akan tetap sulit untuk membuat singkong menjadi bahan pangan pokok jika melihat realitas di pasar saat ini. Andreas menjabarkan untuk satu hektar kebun singkong, petani hanya bisa mendapat sekitar 20 ton dalam setahun dengan keuntungan rata-rata sekitar Rp2 juta rupiah.

"Jadi sangat sulit lah dalam arti itu, apalagi sekarang juga terkait dengan siapa yang tanam. Kalau petani itu realistis, selama tanaman tersebut menguntungkan bagi mereka, mereka pasti tanam. Tidak perlu disuruh-suruh tanam singkong 'ini pasti menguntungkan', mereka pasti tanam kok," katanya.

Selain faktor harga dan produktivitas, Andreas memaparkan sejumlah alasan lain sulitnya singkong menjadi bahan pangan pokok. Salah satunya adalah status sosial. Ia mengungkapkan selama ini singkong dianggap sebagai makanan dengan status sosial rendah hingga minim peminat.

Tak hanya itu, Andreas menjabarkan pada tahun 1960-an, penelitian terhadap singkong terus dilakukan dan terbukti kandungan protein maupun vitaminnya lebih rendah ketimbang beras. Oleh karena itu, beras dipilih menjadi bahan pangan pokok.

[Gambas:Video CNN]

"Yang kedua, sudah tentu karena rasa, terkait dengan selera. Dan ini kan tidak mudah mengubah selera, mengubah lidah masyarakat bukan hal mudah. Dan itu sudah terjadi, bagaimana lidah kita, lidah anak-anak kita kemudian bisa menikmati bahkan sangat menyukai pangan-pangan berbasis gandum," tegas Andreas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan forum keamanan pangan dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengunggulkan tanaman singkong adalah karena itu adalah tanaman yang efisien. Hal serupa bahkan pernah diutarakan kepada publik oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

[Gambas:Video CNN]

"Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi, dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Pengamat Pertanian Hermanto Siregar yang menyebut singkong sebagai tanaman potensial untuk menjadi bahan pangan pokok.

"Pangan lebih terdiversifikasi sehingga merupakan langkah cukup penting untuk mengantisipasi krisis pangan," ujar Hermanto.

Selain itu, menurutnya keunggulan singkong adalah mudah tumbuh di mana saja. Menurutnya, perawatan singkong juga mudah dilakukan dan sebagian varietasnya bisa dikonsumsi secara langsung.

"Sebagian lagi diproses lebih dahulu, yaitu mengambil pati yang dikandungnya lalu diolah menjadi tepung tapioka dan lain-lain yang aman dikonsumsi manusia sebagai sumber karbohidrat," katanya.

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Pengusaha Bantah PHK Sebagai Siasat Agar UMP Tak Naik: Salah Besar******

Pengusaha membantah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencuat sebagai siasat agar upahminimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak naik.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) Redma Gita Wirawasta mengaku mendengar tuduhan tersebut.

"PHK kan debatable. Kami mendengar ada tuduhan, 'PHK dikeluarkan isunya supaya upahnya gak naik'. Jadi, ini juga salah besar. Kami sudah menyampaikan bahwa kami me-warningkondisi ke depan bakal seperti ini, tapi memang belum ada langkah yang dilakukan. Jauh sebelum ada isu upah ini, kita sudah me-warning," ujarnya secara virtual, Rabu (16/11).

Ia menyebut dengan kondisi perusahaan-perusahaan tekstil di hulu saat ini, arus kas (cashflow) turun terus-menerus.

Hal ini terjadi lantaran produksi turun imbas penjualan yang sulit. Di sisi lain, perusahaan masih harus membayar pekerja yang dirumahkan. Begitu pula dengan tanggungan listrik, perbankan, termasuk biaya-biaya tambahan lain.

"Sekarang ada tiag perusahaan yang full stop karena memang di marketnya tidak ada perubahan. Semakin lama kesulitannya semakin bertambah," tegas Redma.

Dalam acara yang sama, sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan data PHK per November 2022 di mana ada 79.316 orang terdampak di Jawa Barat.

Data itu berdasarkan laporan anggota Apindo Jawa Barat di mana ada 111 perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan bahkan 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Secara total, pengurangan karyawan di Jawa Barat berdampak pada 79.316 orang.

"Sementara dari sektor alas kaki, berdasarkan laporan dari 37 pabrik sepatu dengan total karyawan 337.192 orang, telah melakukan PHK terhadap 25.700 karyawan karena sejak Juli-Oktober 2022 telah terjadi penurunan 45 persen order dan untuk produksi November-Desember 2022 turun sampai dengan 51 persen," jelas Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto.

[Gambas:Video CNN]