game slot online terbaru

Kaisar Agung

5 Ruas Tol Trans Sumatera Gratis Selama Libur Natal dan Tahun Baru******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan 5 ruas Tol Trans Sumatera akan beroperasi gratis selama libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024.

"Ada kabar gembira nih buat #SahabatPUPR yang ingin pulang kampung atau berlibur ke Sumatera pada akhir tahun ini. Sebab 5 ruas tol Trans-Sumatra akan dioperasikan secara gratis selama liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," kata mereka seperti dikutip dari akun Instagram mereka @kemenpupr.

Ruas pertama tol yang akan digratriskan itu adalah Tol Indralaya-Prabumulih dengan panjang 64,5 km.

Kedua, Tol Stabat-Kuala Bingai dengan panjang 8 km. Tol ini akan mendukung konektivitas antara Binjai-Medan yang berjarak 17 km dan dari Medan-Bandara Kualanamu yang berjarak 42 km.

Ketiga, Tol Indrapura-Lima Puluh di Sumatera Utara dengan panjang 15 km.

[Gambas:Instagram]

Keempat, Tol Tebing Tinggi-Indrapura di Sumatera Utara. Tol sepanjang 26,23 km ini akan memangkas waktu tempuh dari Medan ke Kawasan Danau Toba menjadi tinggal 1,5 jam saja.

Kelima, Tol Blang Bintang- Baitussalam, Aceh dengan panjang 12,7 km.

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Kementerian Investasi Konsisten Dorong Peningkatan Kompetensi UMKM******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) kembali menggelar Forum Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Bermitra dengan Usaha Besar. Acara ini yang digelar di Karawang, Jawa Barat, Selasa (12/12) lalu ini dihadiri oleh lebih dari 300 pelaku UMKM dari Karawang dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Sri Suparni Bahlil menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi pilar kestabilan ketika situasi sulit.

"UMKM memiliki fleksibilitas, kreativitas, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan yang tak terduga sekalipun. Para pelaku UMKM ini adalah pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, memberikan kontribusi pada pendapatan masyarakat, dan merawat keberlanjutan ekonomi lokal," ujar Sri.

Forum ini juga menyediakan meja layanan fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM yang ingin melakukan konsultasi terkait legalitas perizinan berusaha dan pembiayaan perbankan untuk UMKM.

Wu Po Jiu Huang

Kepala BP2MI Guyon Negara Pelit ke TKI******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Pengusaha Prediksi Perputaran Uang di Libur Nataru Tembus Rp80,25 T******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksiperputaran uangselama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai Rp80,25 triliun.

Dengan mengacu data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memproyeksi 107 juta orang atau setara dengan 26,750 juta keluarga yang akan mudik, Kadin mengasumsikan setiap keluarga rata-rata akan menghabiskan Rp3 juta.

"Jika kita asumsikan seperti pada mudik Idulfitri yang lalu membawa rata-rata Rp3 juta per keluarga, maka potensi perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mencapai Rp80,250 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan resmi, Senin (18/12).

Menurutnya, sektor yang yang akan menikmati kue perputaran uang selama Nataru adalah pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, apartemen, restoran, cafe, pusat perbelanjaan atau mal, pusat hiburan dan wisata dan kuliner khas daerah.

Kemudian, sektor transportasi seperti penerbangan, grab, rental/travel, bus dan kreta api juga bakal kecipratan untung.

Selain itu, ia memperkirakan bisnis jasa pengiriman juga mendulang cuan karena akan banyak pengiriman bingkisan Natal dan tahun baru.

"Animo masyarakat yang akan melakukan liburan Nataru yang mencapai 107 juta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga," ia menegaskan.

Perputaran uang jumbo tersebut, imbuh Sarman, dapat mengerek perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 yang ditargetkan tembus melebihi 5 persen.

Namun, ia mewanti-wanti pemerintah untuk mengawasi para pengusaha, pengelola berbagai jasa-jasa agar tidak menaikkan tarif dan harga secara jor-joran.

Sarman menilai hal ini penting agar calon pemudik tidak mengurangi pengeluaran bahkan membatalkan perjalanan libur Nataru karena melihat harga-harga naik berkali lipat.

"Bila perlu dibuatkan surat himbauan atau aturan batas atas seperti harga hotel, transportasi udara, kereta api, rental, pusat wisata dan warung tidak menaikkan harga yang nantinya akan mengurangi niat para warga untuk membelanjakan uangnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

sistem logistik perkotaan

WIKA Respons soal Perdagangan Saham Disetop Sementara BEI******

PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA buka suara soal penghentian sementara perdagangan sahamdi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Senin (18/12).

Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya membenarkan penghentian sementara perdagangan saham merupakan konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo hari ini.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk.

Ia pun menyebut suspensi perdagangan saham sementara ini juga tidak bersifat tetap. Mahendra mengatakan perdagangan saham dapat dibuka kembali apabila sudah dilakukan pembayaran.

Selain itu, perdagangan juga bisa kembali dijalankan jika ada kesepakatan kembali antara emiten dengan para pemegang surat utang WIKA ke depan.

Mahendra lantas menjelaskan dua pertimbangan manajemen perseroan mengajukan penundaan tersebut.

Pertama,pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur perseroan, khususnya kepada para pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo.

"Dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya," imbuh Mahendra.

Kedua,proyeksi arus kas di akhir 2023 di mana WIKA memiliki keterbatasan dan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan perseroan.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada hari ini. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Menurut BEI, Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

[Gambas:Video CNN]