situs yang gacor

qq5796 2Jutaan kata 308633Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs yang gacor》

SBY mencoblos di TPS 16 Kelurahan Ploso Pacitan******

Pacitan, Jatim (ANTARA) - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak suaranya dengan mencoblos lima surat suara (satu surat suara Pilpres dan empat surat suara Pileg) di TPS 16, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu.

SBY mengaku ini kali pertama dia menggunakan hak suara di Tanah Kelahirannya, Pacitan, sejak era pemilihan langsung yang telah berjalan di Indonesia sejak 2004.

"Kali ini saya mencoblos di kampung halaman (Pacitan). Ini Kelurahan Ploso, waktu saya masih remaja saya tinggal di Ploso juga. Dan karena sekarang ini dengan dibangunnya Museum dan Galeri SBY*ANI, saya mondar-mandir Jakarta-Pacitan, Jakarta-Pacitan, maka saya niati untuk Pemilu ini saya mencoblos di kampung halaman Pacitan," kata SBY usai menggunakan hak suaranya di TPS 16 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan.

SBY tidak datang sendirian. Ia tampak dibarengi putra bungsunya yang juga Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono beserta istri, Siti Rubby Aliya Rajasa.

SBY dan rombongan tiba di lokasi pemungutan suara TPS 16 sekitar pukul 09.15 WIB, disambut Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, Dandim 0801/Pacitan, Letkol Inf. Roliyanto, Kapolres Pacitan, AKBP Agung Nugroho dan jajaran kelompok panitia pemungutan suara Kelurahan Ploso.

Kedatangan SBY menarik perhatian masyarakat, calon pemilih yang lebih dulu antre menunggu giliran mencoblos.

Tak sedikit yang berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk bersalaman dengan presiden ke-6 RI kelahiran Pacitan yang menjadi kebanggaan warga di daerah berjuluk Kota 1001 Goa tersebut.

SBY, Ibas, Rubby Aliya dan Bupati Indrata sempat duduk di kursi tunggu pemilih. SBY kemudian dipanggil petugas PPS untuk mengambil surat suara, disusul Ibas, Rubby Aliya dan Indrata.

Keempatnya kemudian mencoblos di empat bilik suara yang disediakan di TPS 16.

Usai mencoblos, SBY menyampaikan kegembiraan dan rasa syukurnya, karena tahapan Pemilu 2024 sudah sampai pada puncaknya, yakni pemungutan dan perhitungan suara.

Dia juga mengaku senang akhirnya bisa menggunakan hak pilih di Tanah Kelahirannya, Pacitan.

Sebelumnya, sejak pemilihan umum secara langsung pertama kali digelar pada 2004, dimana ia terpilih dalam kontestasi pilpres kala itu, SBY dan keluarga memilih di TPS sekitar rumah tinggalnya, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019 pun SBY masih mencoblos di tempat yang sama.

Kali ini, di Pemilu 2024, SBY memutuskan menggunakan hak pilih di Pacitan dengan alasan/pertimbangan aktivitasnya yang kerap kali bolak-balik Jakarta (Cikeas) - Pacitan, semenjak berdirinya Museum dan Galeri SBY*ANI di Kota Pacitan.

Ia pun berharap, seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, hingga tahapan pascacoblosan, menuju proses rekapitulasi suara di tingkat daerah-daerah hingga nasional.

"Kita berdoa semoga rangkaian dari pemilihan umum ini berjalan secara aman dan damai. Kalau ada keberatan satu dan lain hal, ada mekanismenya, ada aturan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan demikian, harapan rakyat, saya kira juga harapan kita semua, ke depan kita jaga keamanan, ketertiban dan kedamaian," kata SBY menitipkan pesan politiknya kepada awak media.

SBY sekali lagi menekankan harapannya, agar situasi yang baik ini (kerukunan, aman dan damai) bisa tetap dipertahankan hingga seluruh rangkaian Pemilu 2024 selesai.
Baca juga: SBY terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pacitan
Baca juga: SBY minta dukungan warga Jember agar Demokrat kembali ke pemerintahan
Baca juga: AHY : Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi, di Jakarta, 12 Februari 2024.

Dalam Pasal 20 ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya perpres itu yakni untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Label：kartupoker、rtp halte4d、erek erek 2d 3d bergambar

Terkait：cara pinjam uang di ceria bri、erek erek 4d abjad az、cara ajukan cicilan di akulaku、situs game online terpercaya、judi388、pengajuan limit kredivo、bunga kredit hp di akulaku、link slot yang lagi gacor、slot terpercaya dan aman、angkasa168

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot tergacor hari ini（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

daftar pinjol cepat cair 2022

indahslot

kode alam mimpi ular

dingdongtoto

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Phoenix sebagai mak comblang

formula prediksi togel

KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah waktu pemungutan suara di Jakut******

Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penambahan waktu pemungutan suara mengingat adanya pelaksanaan TPS di wilayahnya yang molor akibat banjir.

"Penambahan waktu secara aturan memang tidak diperbolehkan tapi ini situasi berbeda karena adanya banjir," kata anggota KPU Jakarta Utara Ibnu Affan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka yang terdaftar di TPS yang molor jadwal pemilihannya.

Kondisi TPS banjir dan ambruk sehingga mereka ada yang mulai absensi pada pukul 10.50 WIB sementara jadwal pemungutan hanya diperkenankan hingga pukul 13.00 WIB.

"Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana," kata dia.

Ia menegaskan hal pertama yang dilakukan adalah pemungutan secara normatif agar pemilih mengambil daftar hadir sebelum pukul 13.00 WIB dan ditutup sesuai jadwal.

"Selanjutnya kompromi KPPS dengan pengawas di masing-masing TPS saja karena ini ada pemberlakuan khusus karena keterlambatan," kata dia.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan pengawas apa akan menambah waktu agar seluruh pemilih dapat menunaikan hak pilih mereka.

Selain itu, lanjutnya KPPS boleh menambah bilik suara agar mengurai antrean orang yang ingin mencoblos surat suara di TPS tersebut.

"Menambah bilik suara diperbolehkan dan kami sudah sampaikan itu kepada mereka semua," kata dia

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin ada puluhan TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa dinihari.

"Kami masih melakukan pendataan terkait jumlah TPS yang terendam banjir di wilayah Jakarta Utara," kata di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk di wilayah Pegangsaan dua ada 58 TPS yang terendam banjir selain itu ada di Sukapura.

Kemudian di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Penjaringan dan lainnya.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: BPBD DKI jemput pakai perahu karet warga terdampak banjir menuju TPS
Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

pinjaman bank online tanpa jaminan

Abdee Slank harap pemimpin terpilih dapat terhindar dari KKN******

Jakarta (ANTARA) - Pemain gitar grup band Slank Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank berharap pemimpin yang terpilih nantinya tidak masuk ke dalam jerat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang jadi ujian terberat sebuah negara. "Ujian sebuah negara itu paling berat jika tersangkut Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), banyak negara yang bisa gagal jadi negara maju kalau pemerintahannya termasuk masyarakat masuk dalam jerat KKN," kata Abdee usai menyalurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot, Duren Tiga, Jakarta, Rabu. Meski sedang sakit, Abdee tetap memilih untuk tidak menjadi golongan putih (golput) dan menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang akan datang. Baginya, era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah memberikan fondasi yang baik untuk diteruskan oleh pemimpin selanjutnya agar pembangunan Indonesia semakin maju dan dilihat oleh mata dunia.
Baca juga: Kaka Slank harap pendidikan bisa gratis pada Pemilu 2024

Baca juga: Bimbim Slank salurkan hak suaranya di TPS 31 Potlot
Ia pun meyakini jika pemimpin terpilih selanjutnya memiliki visi dan misi yang sama, Indonesia bisa menjadi negara maju yang diakui dunia dalam 15 tahun ke depan. "Nahkoda ini harus orang yang benar-benar tahu bagaimana membawa kita ke negara maju itu, orang yang punya rekam jejak yang bagus terbukti kerjanya dan yang paling penting kita mencari pemimpin yang punya visi kedepannya," ucap Abdee. Sementara itu, Abdee sempat kebingungan ketika melihat kertas suara calon legislatif untuk DPR RI, DPD dan DRPD yang memiliki calon kandidat yang banyak. Namun ia mengaku telah mencari latar belakang beberapa kandidat agar bisa mengenal visi misinya, yang juga ia sebut sebagai salah satu tanggung jawab dirinya sebagai masyarakat yang akan memilih calon wakil rakyat agar tidak asal. "Kalau asal pilih kita jadi memilih orang yang mungkin bukan yang terbaik. Kalau sebagai warga mencari orang yang terbaik untuk menjadi wakil kita," katanya. Selain Abdee, anggota Slank lainnya yang menyalurkan hak suara di TPS yang sama adalah sang vokalis Kaka, penabuh drum Bimbim, serta Bunda Iffet yang datang terpisah.
Baca juga: Kaka Slank tunggu janji pemimpin terpilih soal lingkungan

Baca juga: Berbaju putih, Bimbim Slank mencoblos bareng keluarga

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pak, saya akan bertengkar di rumah

agen link

Ratusan napi koruptor salurkan hak pilih di TPS Lapas Sukamiskin******

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,”

Kota Bandung (ANTARA) - Sebanyak 287 orang narapidana korupsi antusias menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat,

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo mengatakan pata warga binaan mulai mengantre di TPS sejak pukul 08.00 WIB dan mereka terlihat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini.

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,” kata Wachid saat ditemui di Bandung, Rabu.

Wachid menjelaskan bahwa selain narapidana tindak pidana korupsi, TPS khusus Lapas Sukamiskin juga menjadi tempat pemilihan bagi narapidana umum.

“Warga binaan kami berjumlah 326 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa yang masuk DPT di lapas tersebut tidak semua warga binaan yang masih mendekam, melainkan ada juga beberapa yang telah bebas dan masih terdaftar sebagai pemilih di Lapas Sukamiskin.

“Kalau di kami hunian itu variatif ada yang sudah bebas ada juga yang masuk, jadi sejauh ini kordinasi dengan KPU Kota Bandung dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Wachid menjamin semua tahanan bebas memilih calon tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Semua warga binaan diperkenankan memilih figur yang memang sesuai hati nurani.

“Kami disini seluruh pegawai di Lapas Sukamiskin dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah abdi negara yang memang wajib untuk netral dalam pemilihan ini,” kata Wachid.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terlihat beberapa narapidana kasus korupsi yang telah menggunakan hak pilihnya, antara lain mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar hingga mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

Era Sihir Super Abadi

link judi slot online terpercaya

PBB: 162 sekolah diserang di Gaza******

Washington (ANTARA) - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Stephane Dujarric, pada Selasa (13/2) menyebutkan bahwa hingga kini ada lebih dari 162 gedung sekolah yang diserang di Jalur Gaza, wilayah tempat serangan Israel berlanjut.

Para kolega kemanusiaan yang bekerja di bidang pendidikan, kata Dujarric, telah menganalisis gambar satelit untuk menilai kerusakan di sekolah-sekolah di seluruh Gaza.

"Menurut penilaian mereka, 162 gedung sekolah diserang langsung... mewakili hampir 30 persen dari total 563 gedung sekolah di Gaza,” kata jubir sekjen PBB itu kepada wartawan di New York.

Sedikitnya 26 gedung sekolah hancur, ujarnya.

"Sebanyak 175 ribu pelajar dan lebih dari 6.500 guru mendapati sekolah mereka diserang langsung saat perang. Setidaknya 55 persen sekolah di Gaza akan memerlukan rekonstruksi penuh atau renovasi besar," kata Dujarric

Ketika ditanya apakah Israel “dengan sengaja” memblokir bantuan kemanusiaan di Gaza, Dujarric mengatakan pengiriman barang-barang kemanusiaan “sangat tidak memadai” karena keadaan yang jauh di luar kendali PBB.

"Sangat sulit untuk mencapai jumlah yang kami butuhkan dapat melewati (perlintasan) Kareem Shalom...," kata dia/

Dujarric menambahkan bahwa juga terdapat masalah dengan keselamatan truk dan personel saat mereka menyeberang ke daerah kantong tersebut.

“Sangat sulit untuk mengirimkan pengiriman ke luar Rafah utara karena sejauh yang saya tahu, mekanisme menghilangkan konflik yang kami miliki dengan pihak berwenang Israel untuk menjamin keselamatan konvoi kami, sama sekali belum berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Pengiriman bantuan dilakukan “sedikit demi sedikit dengan cara oportunis, yang sejujurnya bukanlah cara untuk menjalankan operasi kemanusiaan.”

Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan posisinya "sangat jelas".

Sekjen, ujarnya, menyeru semua pihak agar menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk menghentikan pembantaian serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk dan seluruh sandera dibebaskan.

Dujarric ditanya mengapa Guterres tidak menyerukan negara-negara untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel.

"Yang jelas bagi kami adalah bahwa semua uang yang dihabiskan untuk senjata di seluruh dunia yang memicu konflik di banyak belahan dunia akan lebih baik dibelanjakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jawabnya.

Israel menggempur Jalur Gaza, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, hingga menewaskan sedikitnya 28.473 orang dan melukai 68.146 lainnya. Sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan awal Hamas.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza

Baca juga: Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza

Tanpa dibayar, guru Palestina ajar anak-anak di pengungsian

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

slot judi

Indonesia kutuk keras serangan Israel ke Rafah******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengutuk keras serangan udara Israel ke tempat penampungan pengungsi Palestina di Rafah, yang telah memakan korban jiwa.

“Serangan tersebut diyakini merupakan bagian dari skenario besar Israel untuk memaksa bangsa Palestina keluar dari tanah mereka dan sekaligus menghilangkan masa depan kemerdekaan Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya pada Selasa.

Indonesia juga mengecam rencana operasi militer darat Israel di kota itu, yang berada di wilayah perbatasan Jalur Gaza dan Mesir.

“Indonesia sekali lagi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghentikan serangan Israel tersebut. Hukum Humaniter Internasional harus ditegakkan,” ujar Kemlu.

Rezim pendudukan Israel mulai menggempur Kota Rafah di Gaza selatan secara intensif pada Senin pagi (12/2), yang menewaskan dan melukai ratusan warga sipil, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.

Otoritas kesehatan di Rafah melaporkan pembunuhan tragis oleh militer Israel terhadap 100 lebih warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, dan ratusan korban luka lainnya.

Tujuan serangan Israel ke Rafah adalah untuk mengalahkan batalion terakhir kelompok pejuang Palestina Hamas di kota tersebut.

Hamas menyebut serangan Israel di Rafah itu sebagai lanjutan dari "genosida dan pemindahan massal" oleh pasukan negara Zionis tersebut.

Di Rafah, Israel memaksa warga sipil untuk mengungsi dengan dalih menjadikan kota itu sebagai zona aman.

"Serangan itu menegaskan bahwa pemerintah Netanyahu mengabaikan putusan Mahkamah Internasional, yang memerintahkan tindakan mendesak untuk menghentikan tindakan yang mengarah ke genosida," kata pemimpin Hamas Azat al-Rashq di Telegram.

Warga Palestina telah mengungsi ke Rafah sejak Israel menggempur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pengeboman tanpa henti telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal, pengungsian, dan kelangkaan kebutuhan dasar.

Mahkamah Internasional bulan lalu memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ
Baca juga: Indonesia siap suarakan keadilan bagi Palestina di hadapan ICJ

Zaman Hebat Senjata Ajaib

bisa pinjam uang di dana

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

《situs yang gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，daftar slot paling gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs yang gacor》bab terbaru。