situs web gacor
cara pakai shopee pinjam 304Jutaan kata 146259Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs web gacor》
Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak******
Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanyeJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.
Dalam hal ini, Wapres Ma’ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.
"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis.
Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.
"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.
Baca juga: KPAI sarankan anak-anak tidak dibawa dalam kampanye Pemilu 2024
Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.
Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.
"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi, kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).
Baca juga: KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye
Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.
Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.
"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.
Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024
Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres harap kampanye tidak hanya adu gimik
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo******
Densus 88 melakukan penggeledahan di rumah milik terduga teroris tersebut setelah mengamankan seorang warga berinisial M (50), usai shalat Subuh di masjid setempat.
Ketua RW 03 Kelurahan Mojo, Sulityono, mengatakan dirinya diberitahu polisi untuk merapat ke lokasi RT 06 di dekat tanggul Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon. Namun, dia tidak mengetahui penangkapan saudara M yang terjadi selepas shalat Subuh.
"Saya kemudian ketemu anggota Densus 88 yang menanyakan rumahnya M. Saya kemudian merapat ke lokasi rumah M yang dalam kondisi tertutup," katanya.
Baca juga: Densus tangkap sejumlah terduga teroris di Jateng
Dia kemudian menanyakan rumah M kepada warga setempat dan diberitahu bahwa istri M adalah seorang guru TK. Personel Linmas kemudian menjemput istri M untuk keperluan penggeledahan rumahnya oleh personel Densus 88.
Personel Densus 88 menggeledah rumah terduga teroris M sekitar satu jam dan mengamankan sejumlah barang, antara lain pisau, pedang, golok, dua buku, senapan angin, puluhan gotri, tiga busur panah, enam anak panah, dan metal detektor. Ada sekitar 11 barang bukti yang diamankan personel Densus 88.
Dari informasi warga setempat, M setiap hari berjualan aksesoris telepon seluler di Pasar Klitikan. Perilaku M selama di lingkungan kampung juga biasa-biasa saja sehingga warga setempat kaget ketiga M ditangkap Densus 88.
"Saya sering ketemu M, orangnya terbuka dan istrinya juga begitu. Sehingga warga kaget kenapa dia terlibat itu. Dia ditangkap di dekat rumahnya usai shalat Subuh," kata Suprapto, seorang Warga Kampung Kenting, tetangga M.
Baca juga: Densus 88 geledah rumah terduga teroris di Sukoharjo
Selain di Solo, personel Densus 88 Antiteror Polri juga menangkap lima orang terduga teroris di Sukoharjo, tiga orang di Boyolali, dan satu orang lainnya di Karanganyar.
Kepala Kepolisian Resor Boyolali Ajun Komisaris Besar Polisi Petrus Parningotan Silalahi saat dikonfirmasi terpisah membenarkan kejadian penangkapan tersebut dan menyebut ada tiga lokasi penggeledahan di tempat tinggal terduga teroris, yakni di Kecamatan Sambi, Simo, dan Klego Boyolali.
Menurut Kapolres, tiga orang terduga teroris yang ditangkap personel Densus 88 itu masing-masing di Kecamatan Sambi, Simo, dan Klego.
"Penangkapan ketiga orang tersebut dilakukan oleh Densus 88, Polres Boyolali hanya membantu pengamanan di lokasi. Tim Inafis Polres Boyolali juga dilibatkan dalam membantu mengecek ke lokasi," katanya.
Baca juga: Kepala BNPT: 148 teroris ditangkap sepanjang tahun 2023
Baca juga: Densus catat penurunan jumlah tersangka terorisme sepanjang 2023
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
PM Korea Selatan Han Duck******
PM Han terdiagnosis COVID-19 dua hari sepulang dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, kata kantor perdana menteri Korsel.
Han telah membatalkan agenda dinas resminya untuk pekan depan, termasuk rapat Kabinet pada Selasa (23/1). Menteri Keuangan sekaligus wakil PM Choi Sang-mok akan menggantikan tugas Han dan diperkirakan akan memimpin rapat Kabinet.
Selama seminggu ke depan, Han akan mengawasi tugas harian dari kediamannya melalui telepon.
Salah satu pejabat pemerintah mengatakan bahwa belum diketahui pasti apakah ketidakhadiran Han akan mengubah jadwal agenda atau rapat Kabinet.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Peringati 73 tahun Perang Korea, PM Korsel janjikan pertahanan kuat
Baca juga: PM Korsel akan tetap berlakukan larangan impor produk perikanan Jepang
Presiden Jokowi gelar pertemuan bilateral dengan Presiden Korsel
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
Label：bandarslot88、akulaku pakai uang muka、tafsir mimpi 2d abjad
Terkait：tafsir mimpi 10、pusatjudionline、ok google info slot gacor、merdeka togel、situs judi slot terbaik、pinjaman tenang bri agro、promo zalora、terlilit pinjol legal、jpasiatoto、payland88
bab terbaru：rtp slot admin jarwo（2024-07-12）
Perbarui waktu：2024-07-12
- Bab 1 market898
- Bab 2 perhitungan cicilan kredivo
- Bab 3 gacor669
- Bab 4 slot deposit 5000 bet 100
- Bab 5 slot top 138
- Bab 6 rtp harum4d
- Bab 7 pola maxwin starlight
- Bab 8 pinjol ilegal menagih ke rumah
- Bab 9 pinjol yang masuk slik ojk
- Bab 10 voucher vidio
- Bab 11 mentari 99 slot
- Bab 12 igamble
- Bab 13 kupon hotel traveloka
- Bab 14 pinjaman online paling murah
- Bab 15 link slot yang paling gacor
- Bab 16 winjos
- Bab 17 basic4d
- Bab 18 dutampo
- Bab 19 daftar situs judi slot gacor
- Bab 20 erek2 sepatu
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah5330bab
Saya sangat baik
situs maxwin malam ini
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Ujung pedang
slot paling mudah jackpot
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Segera menjadi dewa
slot indonesia terbaik
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Bunga mekar di Jinxiang
slot paling bagus dan gacor
Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen sajaJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membantah proyek hilirisasi industri pertambangan didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA).
"Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen saja," kata Luhut melalui video di akun Instagram pribadi yang terverifikasi @luhut.pandjaitan dipantau di Jakarta, Kamis.
Menurut Luhut, adanya TKA tersebut mau tidak mau harus dilakukan lantaran pada saat awal pengoperasian teknologi industri hilirisasi, sumber daya manusia (SDM) kita belum melakukannya.
Kendati demikian, ia memastikan porsi TKA itu nantinya akan berkurang seiring dengan banyak dilatihnya SDM lokal untuk industri hilirisasi.
"Itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita memang tidak punya kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Itu suatu proses yang harus dilalui," kata Luhut.
Saat ini, juga telah didirikan Politeknik Industri Logam di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam rangka memenuhi tenaga kerja industri yang kompeten.
Bahkan, kata Luhut, mahasiswanya ada yang dikirim langsung ke China untuk belajar dan saat ini menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter (fasilitas pemurnian mineral) di daerah tersebut.
"Sekarang sudah ada politeknik yang didirikan di situ. Itu menurut saya bagus dan guru-gurunya juga class-classada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk mengajar di sana dan mereka langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke China untuk belajar teknologi yang lebih advancelagi dan sekarang mereka bekerja menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi," katanya.
Baca juga: Luhut minta investor tak sepelekan aturan atas insiden ITSS Morowali
Baca juga: Menperin siapkan sanksi pelanggaran tata kelola smelter Morowali
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Hanya seorang pendeta Tao
buku mimpi 63
Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanyaJakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet.
"Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bekerja, Pak BKS (Budi Karya Sumadi) bekerja," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.
Ari menjelaskan bahwa penunjukan menteri ad interim merupakan mekanisme yang biasa diterapkan jika ada salah satu menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim saat Retno melakukan perjalanan dinas ke empat negara Afrika pada Agustus 2023 silam.
Ari menekankan bahwa saat menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri.
"Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya," kata Ari.
Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.
Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menlu Retno berada di AS pada 21-22 Januari 2024.
Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri
Menurut Ari, narasi bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ingin mengundurkan diri tidak terlihat dari fakta bahwa para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing.
"Apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing," ujar Ari.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Kurir dunia bawah
ligaplay88
Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.
"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.
Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun
Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.
Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.
"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.
Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.
Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku
Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.
Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.
"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.
Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.
"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.
Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).
Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.
Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.
"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.
Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT
Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.
"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.
Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.
"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.
Skema KPBU
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.
Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.
Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023
Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.
Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.
Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.
Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.
"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
《situs web gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，rtp premium303Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs web gacor》bab terbaru。