aplikasi paylater terpercaya 911Jutaan kata 210633Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot paling lama》
Iran tawarkan beasiswa doktoral bidang pertahanan untuk perwira TNI******Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Iran sebagaimana disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menawarkan beasiswa doktoral bidang pertahanan untuk warga Indonesia, khususnya para perwira TNI.
Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya yang dikutip di Jakarta, Senin, menjelaskan beasiswa itu ditawarkan oleh Dubes Boroujerdi saat bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemhan RI, Jakarta, minggu (8/3).
Beasiswa itu, menurut Kemhan RI dalam siaran resminya, dapat menjadi peluang bagi para perwira TNI untuk mempelajari dan memahami doktrin, strategi, dan teknologi militer Iran secara langsung.
Pemerintah Iran, sebagaimana disampaikan Dubes Boroujerdi, memberikan beasiswa untuk satu orang mahasiswa Indonesia dalam program doktoral bidang pertahanan dan riset di Universitas Pertahanan Nasional Iran Tahun Akademik 2024–2025.
Dalam pertemuan yang sama, Dubes Boroujerdi dan Menhan Prabowo juga menjajaki peluang kerja sama lainnya bidang pertahanan, termasuk di antaranya pertukaran kunjungan (exchange visit) perwira militer dua negara, dan pelatihan bidang kesehatan militer yang mencakup pertukaran tenaga medis, pelatihan bersama, dan pendidikan khusus untuk tenaga medis militer.
Menhan Prabowo kepada Dubes Boroujerdi menyampaikan harapannya agar Indonesia dan Iran dapat membentuk lebih banyak kerja sama pertahanan ke depan, mengingat Iran cukup maju dan mandiri dalam mengembangkan teknologi pertahanan termasuk membuat alat utama sistem senjata (alutsista)-nya sendiri.
Dalam pertemuan yang sama, Prabowo juga menyampaikan keyakinannya Dubes Boroujerdi dapat semakin memperkuat hubungan bilateral Iran-Indonesia.
"Saya yakin Yang Mulia akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kita bersama," kata Prabowo.
Beberapa pekan terakhir, Prabowo rutin menerima kunjungan sejumlah duta besar negara sahabat. Menhan Prabowo pada Jumat (7/3) juga menerima kunjungan Dubes Mesir untuk Indonesia Yasser Hassan Farag Elshemy.
Dalam pertemuan dengan Dubes Elshemy, Menhan Prabowo menegaskan Indonesia selalu membuka pintu yang seluas-luasnya bagi Mesir untuk menjajaki peluang kerja sama terutama bidang industri pertahanan.
"Indonesia selalu membuka peluang untuk mengembangkan kerja sama industri pertahanan dengan semua negara melalui prinsip saling menguntungkan dan untuk meningkatkan industri pertahanan Indonesia," kata Menhan Prabowo.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******Jakarta, CNN Indonesia--
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Ikut Panen Padi di Lotim, Pj Gubernur Pede NTB Akan Surplus Beras******Jakarta, CNN Indonesia--
Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi meyakini provinsi itu selalu jadi daerah surplus berasdengan potensi produksi 204,352 ton GKG dengan luas lahan total 39 ribu hektare.
Hal itu diutarakannya saat mengikuti panen padi bersama petani di wilayah Dusun Mentaum, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (1/3).
Lihat Juga :Selamat Datang Maret, Awal Mula Pancaroba dan Pudarnya El Nino |
"Untuk selanjutnya hasil surplus tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang masih kekurangan beras," kata dia.
Lihat Juga :Singgung Antrean Beras, JK Minta Masjid Ikut Makmurkan Warga |
Pada kesempatan itu, Lalu Gita ikut panen di lahan seluas sekitar 200 hektare di Desa Montong Ba'an, Lombok Timur. Capaian produktivitas di wilayah tersebut, katanya, mencapai 5,81 ton/hektare GKG.
Dia pun membanggakan provinsi tersebut pada Maret ini memiliki potensi luas lahan panen padi yang cukup besar.
"Alhamdulillah Provinsi NTB sendiri pada bulan Maret 2024 ini memiliki potensi luas lahan panen padi yg cukup besar yaitu mencapai 39.825 hektar dengan produksi mencapai 204.352 ton GKG," kata dia.
"Untuk Lombok Timur sendiri memiliki potensi luas panen padi di bulan Maret 2024 ini mencapai 7.161 hektar dengan produksi mencapai 39.271 ton GKG," imbuh Lalu Gita.
Lihat Juga :BPS Prediksi Produksi Beras Capai 10,71 Juta Ton Januari-April 2024 |
Label:aplikasi pinjaman akulaku、slot gacor promo 100、cara mendapat uang dari youtube shorts
Terkait:cara menipu pinjol ilegal、akibat tidak bayar kredivo、poker369、tafsir mimpi memancing ikan、ggwp88、angka hongkong jitu nanti malam tembus、erek2 83、slot 138 online、situs terpercaya 2023、bonus new member 100 to 4x
bab terbaru:slot gacor pagi siang malam(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《link slot paling lama》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,gasbet88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot paling lama》bab terbaru。