gacor maxwin

Dunia Kartu Mantra

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

makhluk abadi

Mendag Zulhas Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol di Depok******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor di Depok, Jawa Barat pada Senin (8/1).

Jokowi terlihat tiba di Gerbang Tol Limo Utara pada sekitar pukul 07.21 WIB. Sementara, Zulhas datang lebih awal pada pukul 06.58 WIB.

Peresmian jalan tol itu pun ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Jokowi.

"Pengoperasian jalan tol ini akan memberikan akan memberikan lebih banyak pilihan pada masyarakat. Khususnya yang tinggal di Cibubur, Bogor, dan Tangerang untuk menjangkau tempat-tempat seperti Soekarno-Hatta dan lainnya," ujarnya.

Usai peresmian jalan tol Cinere-Pamulang-Raya Bogor itu, Zulhas dijadwalkan tetap mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja di Banten. Jokowi dan Zulhas pun terlihat menumpangi mobil yang sama menuju lokasi kerja berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.

Kota super terapung

Keluh Kesah Petani Kena Efek El Nino: Terlilit Utang hingga Perceraian******

Petani menceritakan dampak kekeringanberkepanjangan (el nino) yang melanda tahun ini. Fenomena tersebut membuat mereka gagal panen, terlilit utang, hingga berujung pada perceraian.

Ketua Pusat Perbenihan Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengatakan jeratan utang hingga perceraian umumnya terjadi di Jawa Barat. Ia mengamini gagal panen alias puso menjadi biang keroknya.

"Kalau di Jawa Barat kerentanan (perceraian gegara gagal panen) sangat tinggi karena lahan sempit. Jika terjadi kegagalan panen akhirnya terlilit utang terus enggak bisa bayar utang akhirnya terjadi perceraian," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (28/12).

Kusnan mengatakan setelah perceraian tersebut, mantan istri petani itu meninggalkan daerahnya. Ia menyebut umumnya mereka kemudian beralih menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Meski begitu, Kusnan tak memukul rata gagal panen di seluruh Indonesia akibat kekeringan. Ia hanya mengakui produktivitas tanaman menurun tahun ini.

Ia menyebut kekeringan air membuat produktivitas tanaman pangan menurun. Ujungnya, varietas yang ditanam lahan-lahan milik petani telat bertumbuh kembang.

Di lain sisi, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo merinci dampak kekeringan tahun ini. Menurutnya, kekeringan yang terjadi kali ini bukan hanya berdampak ke gagal panen.

Sadar mengatakan petani juga harus dihadapkan dengan kenyataan pahit gagal tanam. Ia menyebut jadwal tanam pada akhirnya mundur 1 bulan hingga 2 bulan.

"Yang menyedihkan, Oktober 2023 sudah ada hujan, kami kira sudah masuk musim hujan jadi banyak (petani) yang langsung tanam. Eh, ternyata Desember kering lagi," curhat Sadar.

"Untuk produksi bisa berkurang sampai 3 juta ton gabah kering panen. Dampak lainnya jelas harga pangan meroket ⁠dan tak kalah penting adalah produksi gabah 2024 berpotensi turun lagi," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

McDonald's Malaysia Panen Hujatan Usai Gugat Aksi Boikot Produk Israel******

McDonald's Malaysia diserang balik usai melayangkan gugatan atas gerakanboikot yang dilakukan warga Malaysia terhadap perusahaan yang diduga mendukungIsrael.

Sebelumnya, Gerbang Alaf Restaurants, pemegang lisensi lokal McDonald's Malaysia mengajukan gugatan di pengadilan Kuala Lumpur terhadap kelompok pro Palestina terkait BDS Movement dengan penggantian kerugian sebesar US,3 juta (setara Rp20 miliar).

Langkah hukum ini diambil setelah jaringan restoran cepat saji tersebut berada di bawah sorotan boikot konsumen di Malaysia, yang menargetkan bisnis yang dianggap mendukung Israel. Pemegang lisensi bersikeras bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Israel, bahkan mendukung perjuangan Palestina.

Namun, langkah untuk menggugat gerakan boikot di Malaysia ini disambut dengan cemoohan di media sosial Malaysia, serta penuh caci maki.

"Memboikot perusahaan-perusahaan seperti ini adalah pilihan pribadi dan terserah pada konsumen masing-masing," kata Sheryl Ho dari Partai Muda, mengutip AFP, Rabu (3/1).

"Meskipun begitu, siapa pun yang memiliki pemikiran yang benar dan tidak memboikot [McDonald's] sebelum ini, pasti akan melakukannya sekarang," imbuhnya.

Netizen lainnya mengatakan bahwa keputusan memboikot datang dari hati nurani sendiri atas apa yang mereka lihat terjadi di Gaza, Palestina, dan bukan hasil dari seruan untuk memboikot.

Lihat Juga : Mengenal Fenomena BDS, Gerakan Boikot Perusahaan Pendukung Israel

"McDonald's telah kehilangan pelanggan seumur hidup, bukan hanya karena boikot ini", kata postingan lain di media sosial X, dikutip dari SCMP.

Hal yang paling menyinggung di kalangan warga Malaysia adalah tuntutan perusahaan sebesar 1,5 juta ringgit (atau setara Rp5 miliar) dari BDS Malaysia sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan akibat boikot yang telah berlangsung selama tiga bulan.

"Mereka memberhentikan karyawan mereka untuk menghemat biaya dan mereka membuat orang lain membayarnya?" tanya pengguna X, Syafiq Fadli.

Terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid Afrika Selatan, gerakan BDS merupakan upaya global untuk memberikan tekanan tanpa kekerasan kepada Israel agar mematuhi hukum internasional dengan memboikot, melakukan divestasi, dan memberikan sanksi kepada negara tersebut serta entitas-entitas yang mendukungnya.

Hanya saja, situs web gerakan global ini tidak mencantumkan McDonald's sebagai bisnis yang menjadi target. Seruan berulang untuk memboikot merek tersebut merupakan bagian dari gerakan organik oleh masyarakat.

Akan tetapi, BDS global mengatakan mereka mendukung boikot tersebut karena merek-merek ini secara terbuka mendukung genosida Israel terhadap warga Palestina.

Malaysia telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan suara Palestina dan telah terbuka mengenai dukungannya terhadap Hamas, serta menolak tekanan Barat untuk mengecam kelompok milisi tersebut.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan sikap negaranya kepada Presiden AS Joe Biden dalam KTT Apec di San Francisco, dengan mengatakan ia harus menyuarakan yang sebenarnya kepada pemimpin tertinggi dunia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Bulog Sebut Beras Impor Sisa 2023 Bakal Masuk Sebelum Panen Raya******

Manajer Humas dan Kelembagaan PerumBulog Tomi Wijaya menyebutberas impor sisa 2023 bakal masuk ke Indonesia sebelum musim panen raya.

Tomi mengatakan sejak diberikan penugasan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bulog langsung memproses masuknya beras impor itu.

"Sebagian besar sudah masuk, hanya sisa sedikit dalam perjalanan yang baru dikontrak akhir tahun lalu," kata Tomi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/1).

"Sisa dalam perjalanan diperkirakan akan masuk semua bulan Februari, artinya sebelum panen raya," lanjut dia.

Musim panen raya pertama tahun ini kemungkinan paling cepat pada April mendatang. Namun bisa jadi mundur ke Mei-Juni 2024.

Terkait dengan itu, Jokowi menuturkan pemerintah melalui Perum Bulog telah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India untuk 2024.

"Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Pak Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, 'Pak, sudah tanda tangan 1 juta ton'," ungkap Jokowi dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di st Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Tak hanya 1 juta ton dari India, Jokowi juga bercerita dirinya berhasil mengamankan impor beras sebanyak 2 juta ton dari Thailand.

Kesepakatan impor beras Thailand ini dicapai saat pertemuannya dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin di KTT Asean-Jepang beberapa waktu lalu.

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi, 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul terkait dengan pembaruan informasi dari pihak narasumber.

kunci ajaib

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus